Beberapa waktu lalu, saya membuat sebuah tulisan berjudul “Kritik atas Rumusan Pertanggungjawaban Korporasi dalam RKUHP” (Kompas, 24 Oktober 2022). Tulisan tersebut memaparkan kritik terhadap RKUHP karena merumuskan pertanggungjawaban korporasi hanya berdasarkan teori identifikasi (identification theory) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), dan gagal memasukkan dasar pertanggungjawaban korporasi atas dasar kesalahan korporasi (corporate fault). Tulisan kali ini dimaksudkan sebagai...Read More

Sekitar sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 17 September, World Patient Safety Day atau Hari Keselamatan Pasien Sedunia diperingati secara nasional dan internasional. Hal ini membuktikan bahwa pasien mempunyai kedudukan yang fundamental, baik secara sosiologis maupun secara hukum. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan...Read More

Saat ini pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sudah memasuki tahap yang menentukan. Dari draf RKUHP itu ada beberapa ketentuan terkait pertanggungjawaban korporasi yang perlu dikritik. Ketentuan ini jarang dibahas secara rinci, padahal mengandung persoalan konsepsi yang sangat mungkin akan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Tulisan ini akan fokus perumusan tindak pidana korporasi dan...Read More

Rekam medis adalah pondasi dalam penyelenggaraan pelayanan medis. Hal ini dikarenakan, rekam medis merupakan perwujudan dari rahasia kedokteran yang bersifat tertulis. Artinya, rekam medis berisikan data mengenai identitas pasien, pelayanan kesehatan dan pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien (di antaranya meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien). Manfaat rekam...Read More

The government of Indonesia has postponed the implementation of its carbon tax to iron out its wrinkles, but it must remember that time is of the essence, Yetty Komalasari Dewi writes. While recent international headlines on Indonesia’s economy have focused on Indonesia’s restrictive export policies, its impending carbon tax poses a more pressing policy challenge. Indonesia has...Read More

Kasus penembakan Brigadir Joshua Hutabarat (Brigadir J) telah menyita perhatian publik selama dua bulan ini. Kepolisian sedang berusaha keras menyelesaikan perkara ini dan mengembalikan legitimasi institusinya di mata publik, seperti yang diminta berulang kali oleh Presiden. Hingga artikel ini ditulis, setidaknya lima orang sudah menjadi tersangka dan tidak kurang sebanyak 83 polisi diperiksa karena terindikasi...Read More

Beberapa tahun terakhir, triliunan uang masyarakat hilang ketika diinvestasikan dalam koperasi simpan pinjam atau KSP. Beberapa KSP bermasalah memiliki modus operandi serupa, yaitu iming-iming imbal hasil besar bagi investornya lewat penempatan dana yang kecil. Berkedok KSP, koperasi-koperasi seperti Cipaganti Karya Guna Persada, Langit Biru, dan Pandawa Mandiri Group mengumpulkan triliunan uang investor selama bertahun-tahun hingga...Read More

Jika penghancuran lingkungan hidup melalui instrumen hukum kita ibaratkan sebagai hidangan, maka UU Cipta Kerja adalah hidangan utama dan RKUHP adalah hidangan penutupnya yang sempurna. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Pasal 344 dan 345. Pasal 344 Ayat (1) menyatakan ”[s]etiap Orang yang secara melawan hukum melakukan...Read More

THE Devil is in the details. Suatu idiom yang selalu diajarkan kepada para calon sarjana hukum di berbagai universitas di Indonesia. Kecermatan dalam menulis adalah aset terpenting yang harus dimiliki oleh seorang sarjana hukum, terlebih ketika mengemban tanggung jawab besar untuk merancang dan menegosiasikan suatu perjanjian. Apabila tidak dilakukan dengan kecermatan dan kehati-hatian, perjanjian yang...Read More

Ada fenomena yang menarik di dalam konteks pemilihan umum. Itu bermula tatkala lahirnya lembaga etika bagi Penyelenggara Pemilu (2008). Lembaga itu bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini memiliki kekuatan ajudikasi bagi setiap aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hingga saat ini, walau ada polemik pasca pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum...Read More