Meskipun RUU Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026, proses pembahasannya belum menunjukkan perkembangan yang substantif. Sampai saat ini, DPR masih berada pada tahap rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar dan sejumlah pemangku kepentingan. Namun, naskah akademik maupun draf resmi RUU Pemilu masih belum bisa diakses oleh publik....Read More
Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D menyampaikan pandangannya terkait dengan persoalan penelantaran nafkah anak pasca perceraian masih menjadi realitas yang memprihatinkan di Indonesia. Dalam banyak kasus, anak justru menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal secara hukum dan moral, mereka memiliki hak yang harus dipenuhi tanpa syarat. Neng Djubaedah,...Read More
Perempuan dalam Pusaran Industri Kopi Selama ini, dunia kopi kerap dilekatkan dengan citra maskulin: petani laki-laki, produsen laki-laki, barista laki-laki, hingga pengambil keputusan dalam rantai usaha kopi. Namun, di balik aroma dan cita rasa kopi yang dinikmati banyak orang, ada peran perempuan yang kerap luput dari sorotan. Di banyak desa penghasil kopi, perempuan justru menjadi...Read More
KETIKA panggung politik dan perhatian publik dunia dan juga Indonesia tersita di Iran ataupun Gaza-Palestina serta Lebanon, ada satu kejahatan lama di negeri Myanmar yang juga patut mendapat sorotan. Yaitu naiknya Min Aung Hlaing, purnawirawan jenderal dan arsitek genosida etnis minoritas Rohingya di Myanmar, ke posisi orang nomor satu di Myanmar. Dan ini adalah tragedi...Read More
Although the South China Sea dispute mainly involves China and some ASEAN countries, the United States has played an important role. Some ASEAN states, especially the Philippines, have depended on U.S. support in their approach to the conflict. After more than a month of ongoing war in the Middle East, the US-Israel war on Iran...Read More
ART merupakan buah simalakama. Perjanjian ini sejatinya dibuat untuk merespons dan memitigasi secara cepat aksi unilateral Amerika Serikat yang dilakukan melalui instrumen tarif. Namun, hasil negosiasi tersebut justru menghasilkan klausul-klausul yang tidak seimbang dan berpotensi merugikan Indonesia dari segi policy space dan regulatory autonomy. Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani Agreement on...Read More
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) kembali menegaskan kontribusinya dalam merespons perkembangan isu hukum kontemporer, khususnya dalam dinamika praktik akad nikah secara daring. Melalui pandangan akademiknya, Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D, dosen Bidang Studi Hukum Islam FHUI, menyoroti berbagai potensi sengketa hukum yang dapat muncul dalam praktik akad nikah online. Menurut Neng Djubaedah, perkembangan teknologi yang...Read More
Ketidaksesuaian antara teknik pembentukan undang-undang dengan pedoman yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan kebiasaan keliru dalam praktik legislasi. Alih-alih membiasakan praktik yang benar sesuai pedoman, pembentuk undang-undang justru berisiko membenarkan praktik yang sudah terlanjur biasa dilakukan, seperti penggunaan teknik omnibus sebelum diakomodasi dalam perubahan UU PPP merupakan contoh nyata dari fenomena ini. Pada tahun 2023, setelah...Read More
Ada dua peristiwa menarik pada awal Maret 2026 ini. Pertama adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil Pasal 21 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang perintangan keadilan (obstruction of justice) pada 2 Maret 2026. Kedua, hakim PN Jakarta Pusat membebaskan 3 (tiga) terdakwa kasus obstruction of justice pada 3-4 Maret 2026, dalam sidang yang...Read More
“Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.” – Albert Einstein NASI memang telah menjadi bubur. Pemerintah Indonesia sudah terlanjur bergabung dalam Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto sudah menandatanganinya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Maka, pilihan tinggal...Read More
