"JUDEX SET LEX LAGUENS" Sang Hakim adalah hukum yang berbicara.
Portal UI
Opini

Category

The government of Indonesia has postponed the implementation of its carbon tax to iron out its wrinkles, but it must remember that time is of the essence, Yetty Komalasari Dewi writes. While recent international headlines on Indonesia’s economy have focused on Indonesia’s restrictive export policies, its impending carbon tax poses a more pressing policy challenge. Indonesia has...
Read More
Kasus penembakan Brigadir Joshua Hutabarat (Brigadir J) telah menyita perhatian publik selama dua bulan ini. Kepolisian sedang berusaha keras menyelesaikan perkara ini dan mengembalikan legitimasi institusinya di mata publik, seperti yang diminta berulang kali oleh Presiden. Hingga artikel ini ditulis, setidaknya lima orang sudah menjadi tersangka dan tidak kurang sebanyak 83 polisi diperiksa karena terindikasi...
Read More
Beberapa tahun terakhir, triliunan uang masyarakat hilang ketika diinvestasikan dalam koperasi simpan pinjam atau KSP. Beberapa KSP bermasalah memiliki modus operandi serupa, yaitu iming-iming imbal hasil besar bagi investornya lewat penempatan dana yang kecil. Berkedok KSP, koperasi-koperasi seperti Cipaganti Karya Guna Persada, Langit Biru, dan Pandawa Mandiri Group mengumpulkan triliunan uang investor selama bertahun-tahun hingga...
Read More
Jika penghancuran lingkungan hidup melalui instrumen hukum kita ibaratkan sebagai hidangan, maka UU Cipta Kerja adalah hidangan utama dan RKUHP adalah hidangan penutupnya yang sempurna. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Pasal 344 dan 345. Pasal 344 Ayat (1) menyatakan ”[s]etiap Orang yang secara melawan hukum melakukan...
Read More
THE Devil is in the details. Suatu idiom yang selalu diajarkan kepada para calon sarjana hukum di berbagai universitas di Indonesia. Kecermatan dalam menulis adalah aset terpenting yang harus dimiliki oleh seorang sarjana hukum, terlebih ketika mengemban tanggung jawab besar untuk merancang dan menegosiasikan suatu perjanjian. Apabila tidak dilakukan dengan kecermatan dan kehati-hatian, perjanjian yang...
Read More
Ada fenomena yang menarik di dalam konteks pemilihan umum. Itu bermula tatkala lahirnya lembaga etika bagi Penyelenggara Pemilu (2008). Lembaga itu bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini memiliki kekuatan ajudikasi bagi setiap aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hingga saat ini, walau ada polemik pasca pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum...
Read More
Belakangan ini seringkali kita mendengar istilah obstruction of Justice disampaikan oleh berbagai pihak, baik itu advokat dan ahli hukum maupun pengamat hukum. Istilah Obstruction of Justice berkembang di negara-negara Common Law, yang berarti suatu tindakan untuk menghalangi proses peradilan pidana berupa ancaman untuk menghalangi proses peradilan pidana atau upaya untuk menghalangi dan melakukan tindakan tindakan menghalangi proses...
Read More
PULIH Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Inilah tema besar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke 77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mengungkapkan fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergejolak. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat memang sudah semestinya...
Read More
Ambisi Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2025 memicu berbagai kebijakan yang mendorong investasi dan transaksi bisnis. Namun, seiring pertumbuhan transaksi, potensi munculnya sengketa bisnis pun bertambah. Di sini, arbitrase – suatu jalur hukum yang lebih efisien dan transparan ketimbang pengadilan dengan menunjuk ahli hukum bisnis sebagai penengah – telah menjadi forum penyelesaian sengketa yang kian populer di...
Read More
Rumah sakit adalah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai posisi inti dalam pelayanan kesehatan dan medis. Hal ini tercermin dari adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai rumah sakit, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Rumah Sakit menyatakan bahwa, “Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan...
Read More
1 2 3 4