Pada akhirnya, revisi UU Arbitrase merupakan pilihan kebijakan hukum yang menentukan arah arbitrase Indonesia. Apakah arbitrase akan dikembangkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom, kredibel, dan dapat diprediksi atau tetap berada dalam relasi yang ambigu dengan kekuasaan kehakiman, merupakan pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara tegas oleh pembentuk undang-undang. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang...Read More

Pengabaian terhadap universitas, riset, dan data berbasis bukti telah terbukti dampaknya, berupa kemunduran masyarakat dalam banyak segi. Tugas utama universitas, selain memproduksi ilmu pengetahuan, juga membangun budaya akademik, ikut bertanggung jawab membentuk masyarakat rasional dan berpikir logis. Namun, kini tampaknya kita semakin jauh dari rasionalitas penyelenggaraan hidup ketatanegaraan atau bermasyarakat. Universitas seolah teralienasi dari ruang...Read More

Penetapan HDI di tiap tahunnya bukan hadir dari ruang kosong. Akan tetapi, penetapan HDI merupakan bentuk perjuangan pemenuhan hak terhadap disabilitas di antaranya upaya untuk menjamin kesamaan hak dan kesempatan serta menghapuskan stigma bagi orang dengan disabilitas. Sebelum diadopsi dan mendapatkan pengakuan resmi oleh PBB, gerakan untuk mengakui, memenuhi, menghormati, dan melindungi hak bagi disabilitas...Read More

Jakarta – Seminggu lebih sejak bencana yang menimpa sebagian Sumatera, pemerintah pusat nampak belum memberikan perhatian serius terhadap banjir besar dan dampaknya. Padahal, dampak banjir telah menimbulkan korban jiwa dan hilang sudah melebihi ratusan jiwa, lumpuhnya akses listrik dan logistik, serta tindakan penjarahan yang mulai terjadi. Keberadaan hingga perhatian minim menimbulkan kesan pemerintah pusat hanya...Read More

Untuk menghindari kesalahan penafsiran substansi peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari pelampauan kewenangan MDP terkait dengan rekomendasi dapat dilakukan melalui salah satu dari 2 hal berikut ini. Pertama, membuat peraturan turunan untuk menjelaskan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan. Kedua, melakukan judicial review terhadap Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan. Undang-Undang Nomor...Read More

Orang dengan disabilitas tak tampak sering kali mengalami stigma dan prasangka negatif di masyarakat. Saat ini sedang berlangsung rangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi soal penguatan pengakuan disabilitas tak tampak sebagai disabilitas dalam Undang-Undang Disabilitas. Disabilitas tak tampak merupakan keadaan di mana seseorang yang memiliki kondisi disabilitas yang tidak tampak secara fisik dari penampilan luar seseorang, tetapi...Read More

DPA dalam KUHAP baru ini membuka jalur hukum progresif menyelesaikan perkara pidana ekonomi secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Mengedepankan negosiasi yang dikontrol ketat, Indonesia dapat meniru keberhasilan yurisdiksi lain dalam menegakkan hukum korporasi. Reformasi KUHAP 2025 menjadi kesempatan emas memformalkan mekanisme ini sebagai strategi penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan dan pencegahan. Kasus-kasus besar yang melibatkan...Read More

Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan legislasi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025 dan 2026. Revisi tersebut bukan hanya upaya teknis memperbaiki tahapan atau mekanisme elektoral, tetapi juga momentum refleksi dan koreksi terhadap tata kelola demokrasi di daerah-daerah yang memiliki kekhususan, terutama Aceh. Sebagai satu-satunya provinsi dengan...Read More

SERANGAN bersenjata, apakah menggunakan senjata api, bom dan sejenis-nya seperti yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025, bisa jadi fenomena langka di Indonesia. Karena lazimnya yang jadi target adalah kedutaan besar, kantor polisi, mal, night club dan tempat-tempat yang merepresentasikan produk budaya kapitalis barat. Namun, peristiwa tersebut bukan fenomena langka...Read More

Depok, 4 November 2025 – Pakar Hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, S.H., M.H., M.H., menegaskan bahwa pembangunan budaya antikorupsi di Indonesia harus dimulai dari pembentukan nilai kejujuran dan integritas sejak dini, terutama melalui lingkungan keluarga dan dunia pendidikan. Hal ini disampaikannya dalam program siaran RRI Pro 3 Jakarta. Menurut Akhiar Salmi, budaya hukum masyarakat Indonesia...Read More