Jakarta – Pidato Presiden pada hari kebangkitan nasional, hendaknya dapat menjadi momentum penentuan arah baru bangsa ini. Saat krisis geopolitik dan ekonomi dunia, hendaknya Presiden menarasikan ulang arah strategis kebangsaan kita. Sebab, sejak bergantinya era Orde Baru dan selesainya amandemen konstitusi, praktis implementasi arah kebijakan bergantung pada masing–masing Presiden itu sendiri. Fokus Prabowo Subianto sendiri...Read More

Terdapat 22 jaminan hak disabilitas sebagaimana diatur dalam UU PD. Hal tersebut di antaranya hak atas pekerjaan, pendidikan, layanan publik, hingga hak politik. Bulan April 2016 menandai satu dekade keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atau UU PD. Undang-Undang ini merupakan bentuk tindak lanjut dari ratifikasi Convention on the Rights of Persons...Read More

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance (the Principles) are widely regarded as the global benchmark for corporate control and accountability. The Principles are soft law and hence not legally binding. They provide guidance on the roles of corporate decision-makers, like shareholders and boards, and external stakeholders, including policymakers, employees, and creditors. The Principles are organized...Read More

At rush hour in Jakarta, infrastructure becomes visible in motion. Trains fill before reaching Manggarai Station in South Jakarta. Toll roads ease some journeys while bottlenecking others. New flyovers and rail lines signal progress, even as they reveal the limits of existing systems. Each project reflects planning and decisions made years before construction began. These...Read More

Penetapan HDI di tiap tahunnya bukan hadir dari ruang kosong. Akan tetapi, penetapan HDI merupakan bentuk perjuangan pemenuhan hak terhadap disabilitas di antaranya upaya untuk menjamin kesamaan hak dan kesempatan serta menghapuskan stigma bagi orang dengan disabilitas. Sebelum diadopsi dan mendapatkan pengakuan resmi oleh PBB, gerakan untuk mengakui, memenuhi, menghormati, dan melindungi hak bagi disabilitas...Read More

Orang dengan disabilitas tak tampak sering kali mengalami stigma dan prasangka negatif di masyarakat. Saat ini sedang berlangsung rangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi soal penguatan pengakuan disabilitas tak tampak sebagai disabilitas dalam Undang-Undang Disabilitas. Disabilitas tak tampak merupakan keadaan di mana seseorang yang memiliki kondisi disabilitas yang tidak tampak secara fisik dari penampilan luar seseorang, tetapi...Read More

Pembentukan Komite Eksekutif Papua oleh Presiden memiliki pekerjaan rumah yang besar. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) diberi amanat oleh Presiden untuk melakukan percepatan Papua. Padahal, belum genap tiga tahun lalu, Perpres No 121/2022 menandai pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Papua (BP3OP) oleh Presiden. Hal ini berarti, badan dan komite yang berasal dari pusat...Read More

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu dekat. Hampir sepuluh bulan diselenggarakan bertahap secara nasional (mulai Januari 2025), program MBG belum memiliki aturan pelaksana yang menjadi dasar...Read More