Jakarta – Seminggu lebih sejak bencana yang menimpa sebagian Sumatera, pemerintah pusat nampak belum memberikan perhatian serius terhadap banjir besar dan dampaknya. Padahal, dampak banjir telah menimbulkan korban jiwa dan hilang sudah melebihi ratusan jiwa, lumpuhnya akses listrik dan logistik, serta tindakan penjarahan yang mulai terjadi. Keberadaan hingga perhatian minim menimbulkan kesan pemerintah pusat hanya...Read More

Untuk menghindari kesalahan penafsiran substansi peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari pelampauan kewenangan MDP terkait dengan rekomendasi dapat dilakukan melalui salah satu dari 2 hal berikut ini. Pertama, membuat peraturan turunan untuk menjelaskan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan. Kedua, melakukan judicial review terhadap Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan. Undang-Undang Nomor...Read More

DPA dalam KUHAP baru ini membuka jalur hukum progresif menyelesaikan perkara pidana ekonomi secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Mengedepankan negosiasi yang dikontrol ketat, Indonesia dapat meniru keberhasilan yurisdiksi lain dalam menegakkan hukum korporasi. Reformasi KUHAP 2025 menjadi kesempatan emas memformalkan mekanisme ini sebagai strategi penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan dan pencegahan. Kasus-kasus besar yang melibatkan...Read More

Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan legislasi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025 dan 2026. Revisi tersebut bukan hanya upaya teknis memperbaiki tahapan atau mekanisme elektoral, tetapi juga momentum refleksi dan koreksi terhadap tata kelola demokrasi di daerah-daerah yang memiliki kekhususan, terutama Aceh. Sebagai satu-satunya provinsi dengan...Read More

SERANGAN bersenjata, apakah menggunakan senjata api, bom dan sejenis-nya seperti yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025, bisa jadi fenomena langka di Indonesia. Karena lazimnya yang jadi target adalah kedutaan besar, kantor polisi, mal, night club dan tempat-tempat yang merepresentasikan produk budaya kapitalis barat. Namun, peristiwa tersebut bukan fenomena langka...Read More

Depok, 4 November 2025 – Pakar Hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, S.H., M.H., M.H., menegaskan bahwa pembangunan budaya antikorupsi di Indonesia harus dimulai dari pembentukan nilai kejujuran dan integritas sejak dini, terutama melalui lingkungan keluarga dan dunia pendidikan. Hal ini disampaikannya dalam program siaran RRI Pro 3 Jakarta. Menurut Akhiar Salmi, budaya hukum masyarakat Indonesia...Read More

Pendistribusian hak atas kesehatan di tengah tantangan faktor determinan sosial kesehatan yang bervariasi pada demografi yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi seperti di Indonesia, bukan merupakan hal yang mudah. Dibutuhkan pengembangan teoritis serta strategi praktis dalam upaya menegakkan keadilan kesehatan untuk mencegah terulangnya kembali kasus infeksi fatal parasit cacing pada anak-anak bangsa. Kasus meninggalnya Raya dan...Read More

UU Kesehatan menyebabkan IDI mengalami erosi kewenangan secara fungsional dan fungsi kontrol terhadap kompetensi dan etik. UU Kesehatan memperkokoh kontrol Pemerintah terhadap profesi dokter. Dampak terburuk dari peningkatan kontrol Pemerintah adanya potensi bahaya politisasi dan birokratisasi. UU Kesehatan memperkokoh kontrol Pemerintah terhadap profesi dokter. Dampak terburuk dari peningkatan kontrol Pemerintah adanya potensi bahaya politisasi dan...Read More

Pemilu seharusnya menjadi purifikasi kedaulatan rakyat, bukan ritual politik yang sarat kepenatan, mahal, dan rawan penyimpangan. Namun, pengalaman Pemilu Serentak 2019 dan 2024 justru menunjukkan gejala sebaliknya. Desain penyatuan pemilu nasional dan daerah dalam tahun yang sama, yang semula dimaksudkan untuk efisiensi politik, malah melahirkan kompleksitas administratif dan kelelahan institusional. Dalam konteks itu, serangkaian putusan...Read More

Restorative Justice tentunya ada batasannya dalam penyelesaian sengketa medis. Seharusnya, RJ tidak diterapkan untuk kasus yang bersifat culpa lata (kelalaian berat atau gross negligence) dan dolus (kesengajaan). Semoga, implementasi RJ dalam penyelesaian sengketa medis dalam UU Kesehatan dapat menciptakan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan...Read More