Setiap orang dan/atau korporasi yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada MKDKI atas tindakan dokter dan/atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran (Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran); Dokter dan/atau Dokter Gigi dapat dimintakan ganti kerugian secara sekaligus atau bersamaan melalui MKDKI dan pengadilan (Pasal 66 ayat (1) dan 66 ayat (3) UU Praktik...Read More

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tangal 24 Oktober 2022, Masyarakat Indonesia (khususnya dokter) memperingati Hari Dokter Nasional. Peringatan Hari Dokter Nasional tersebut kemudian disambung dengan Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November 2022. Makna yang terkandung di dalam peringatan Hari Dokter Nasional dan Hari Kesehatan Nasional semakin mempertegas bahwa dokter merupakan profesi yang mulia...Read More

Beberapa waktu lalu, saya membuat sebuah tulisan berjudul “Kritik atas Rumusan Pertanggungjawaban Korporasi dalam RKUHP” (Kompas, 24 Oktober 2022). Tulisan tersebut memaparkan kritik terhadap RKUHP karena merumuskan pertanggungjawaban korporasi hanya berdasarkan teori identifikasi (identification theory) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), dan gagal memasukkan dasar pertanggungjawaban korporasi atas dasar kesalahan korporasi (corporate fault). Tulisan kali ini dimaksudkan sebagai...Read More

Sekitar sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 17 September, World Patient Safety Day atau Hari Keselamatan Pasien Sedunia diperingati secara nasional dan internasional. Hal ini membuktikan bahwa pasien mempunyai kedudukan yang fundamental, baik secara sosiologis maupun secara hukum. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan...Read More

Saat ini pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sudah memasuki tahap yang menentukan. Dari draf RKUHP itu ada beberapa ketentuan terkait pertanggungjawaban korporasi yang perlu dikritik. Ketentuan ini jarang dibahas secara rinci, padahal mengandung persoalan konsepsi yang sangat mungkin akan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Tulisan ini akan fokus perumusan tindak pidana korporasi dan...Read More

Rekam medis adalah pondasi dalam penyelenggaraan pelayanan medis. Hal ini dikarenakan, rekam medis merupakan perwujudan dari rahasia kedokteran yang bersifat tertulis. Artinya, rekam medis berisikan data mengenai identitas pasien, pelayanan kesehatan dan pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien (di antaranya meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien). Manfaat rekam...Read More

The government of Indonesia has postponed the implementation of its carbon tax to iron out its wrinkles, but it must remember that time is of the essence, Yetty Komalasari Dewi writes. While recent international headlines on Indonesia’s economy have focused on Indonesia’s restrictive export policies, its impending carbon tax poses a more pressing policy challenge. Indonesia has...Read More

Kasus penembakan Brigadir Joshua Hutabarat (Brigadir J) telah menyita perhatian publik selama dua bulan ini. Kepolisian sedang berusaha keras menyelesaikan perkara ini dan mengembalikan legitimasi institusinya di mata publik, seperti yang diminta berulang kali oleh Presiden. Hingga artikel ini ditulis, setidaknya lima orang sudah menjadi tersangka dan tidak kurang sebanyak 83 polisi diperiksa karena terindikasi...Read More

Beberapa tahun terakhir, triliunan uang masyarakat hilang ketika diinvestasikan dalam koperasi simpan pinjam atau KSP. Beberapa KSP bermasalah memiliki modus operandi serupa, yaitu iming-iming imbal hasil besar bagi investornya lewat penempatan dana yang kecil. Berkedok KSP, koperasi-koperasi seperti Cipaganti Karya Guna Persada, Langit Biru, dan Pandawa Mandiri Group mengumpulkan triliunan uang investor selama bertahun-tahun hingga...Read More

Jika penghancuran lingkungan hidup melalui instrumen hukum kita ibaratkan sebagai hidangan, maka UU Cipta Kerja adalah hidangan utama dan RKUHP adalah hidangan penutupnya yang sempurna. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Pasal 344 dan 345. Pasal 344 Ayat (1) menyatakan ”[s]etiap Orang yang secara melawan hukum melakukan...Read More