PENYALAHGUNAAN pengawalan di jalan oleh pejabat atau birokrat, bahkan masyarakat umum secara brutal telah lama meresahkan para pengguna jalan. Pasalnya, pengawalan ber-sirene tersebut amat mengganggu dan tidak jelas urgensinya. Apalagi, pengguna jalan lain juga sama-sama sibuk, sama-sama terpepet waktu dan ingin mencapai tujuan dengan cepat. Maka, begitu mendengar sirene ugal-ugalan di jalanan, reaksi pengguna jalan...Read More

Dalam kondisi gawat darurat, seharusnya informed refusal dikesampingkan dan diberlakukan Doktrin Life Saving untuk menyelamatkan pasien. Untuk mewujudkan kepastian hukum, seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai informed refusal. Penolakan tindakan medis (informed refusal) pada dasarnya adalah hak asasi manusia (HAM) untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu menentukan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Informed...Read More

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (23/1), mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”. Diskusi tersebut dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan menghadirkan pakar dan praktisi kepemiluan dari sejumlah lembaga. Penyelenggaraan FGD tidak lepas dari keberadaan Program Legislasi...Read More

Refleksi perjalanan 75 tahun konstitusi India memberikan pelajaran penting bagi Indonesia tentang perlunya keselarasan antara visi hukum dan implementasi sosial. Pada 26 Januari 2025, India merayakan Hari Republik (Republic Day) Ke-76, sebuah peringatan tahunan atas mulai berlakunya konstitusi India pada 1950 yang mengubah negara tersebut menjadi republik demokratis. Acara ini selalu menjadi momen penting dalam...Read More

Perlu dihindari personalisasi dalam pengelolaan anggaran negara dan klaim bahwa program makan bergizi gratis hanya sebagai program Presiden, bukan program pemerintah Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kepada media massa (6/1/2025) yang mengakui adanya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari uang pribadi Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik. Hal ini mengingat bahwa program MBG...Read More

After nearly 17 years of repeated legal challenges by civil society groups and political parties, the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi, MK) finally annulled the electoral threshold for presidential and vice-presidential nominations on 2 January. This threshold, enacted in 2003, shortly before Indonesia’s first direct election in 2004, was seen as the main barrier to more...Read More

Informed consent merupakan fondasi tindakan medis. Namun, fondasi ini menjadi rapuh apabila pasien dan/atau keluarga pasien tidak jujur terhadap dokter dan rumah sakit terkait kondisi kesehatan pasien. Dalam tindakan medis, untuk meminimalisir terjadinya sengketa medis dapat diterapkan Prinsip Patient Safety yang mengandung minimal 2 unsur yaitu upaya maksimal berdasarkan standar (inspanningsverbintennis berdasarkan standar pelayanan medis, standar profesi, dan...Read More

Kamis (2/1), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan 4 (empat) Putusan atas perkara pengujian ambang batas minimal pencalonan presiden (presidential nomination threshold). Meliputi, (i) Perkara No.62/PUU-XXII/2024 dengan Pemohon Enika Maya Oktavia, dkk; (ii) Perkara No.87/PUU-XXII/2024 dengan Pemohon Dr. Dian Fitri Sabrina sebagai Pemohon I, Prof. Dr. Muhammad sebagai Pemohon II, S. Muchtadin Al Attas sebagai Pemohon III,...Read More

Penulis ingin menyampaikan pondasi tindakan medis agar dapat dikategorikan sebagai lege artis meliputi 3 hal yaitu: informed consent; Standar (baik Standar Pelayanan Medis, Standar Profesi, maupun SOP); tujuan konkrit dari tindakan medis yang selaras dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis. Kegagalan tindakan medis tidak identik dengan malpraktik medis. Pertengahan tahun 2024, media massa...Read More

Statuta Roma merupakan salah satu instrumen HAM internasional yang penting di samping UDHR. Hari ini, 76 tahun silam, 10 Desember 1948, Universal Declaration of Human Rights atau UDHR (Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia) disahkan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, Perancis. Dalam pemungutan suara, ada 48 negara yang mendukung, 8 negara abstain; tetapi...Read More