Indonesia menghormati kebebasan navigasi yang sah, tetapi Indonesia tidak akan membiarkan kapal mana pun memanfaatkan hak lintas transit sebagai kedok. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Luar Negeri Sugiono tentang Selat Malaka memperlihatkan satu problem klasik Indonesia. Negara sering ingin terdengar tegas, tetapi belum selalu bicara dengan bahasa hukum yang jernih. Akibatnya, publik...Read More

DEPOK – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) kembali berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan melalui partisipasi akademisinya dalam forum strategis nasional. Prof. Heru Susetyo, Ph.D., Guru Besar FHUI sekaligus Ketua Bidang Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan FHUI, hadir sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Bidang Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) se-Indonesia yang diselenggarakan...Read More

Terdapat 22 jaminan hak disabilitas sebagaimana diatur dalam UU PD. Hal tersebut di antaranya hak atas pekerjaan, pendidikan, layanan publik, hingga hak politik. Bulan April 2016 menandai satu dekade keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atau UU PD. Undang-Undang ini merupakan bentuk tindak lanjut dari ratifikasi Convention on the Rights of Persons...Read More