Depok. Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui Tim Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan webinar bertajuk Pelindungan Hukum terhadap Konsumen Token Kripto pada Jumat, 23 September 2022. Acara ini turut dihadiri Dekan FHUI, Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., Ketua Indonesia Crypto Consumer Association (ICCA), Rob Raffael Kardinal, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, akademisi dan praktisi, Dr. David Tobing, S.H.,...Read More

The government of Indonesia has postponed the implementation of its carbon tax to iron out its wrinkles, but it must remember that time is of the essence, Yetty Komalasari Dewi writes. While recent international headlines on Indonesia’s economy have focused on Indonesia’s restrictive export policies, its impending carbon tax poses a more pressing policy challenge. Indonesia has...Read More

Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat kepada Para Petani di Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan topik “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Petani Desa Surodadi, Magelang”. Kegiatan dilaksanakan di Sentra Kebun Durian Candimulyo, Minggu 18 September 2022. Sosialisasi dan pendampingan ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas...Read More

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Priskila Pratita Penasthika, diundang mewakili Indonesia untuk membahas mengenai the 2015 Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts dan relevansinya dengan Indonesia, dalam bentuk video, pada CODIFI: Expanded Universe. CODIFI: Expanded Universe merupakan bagian dari The HCCH Conference on Commercial, Digital and Financial Law Across Borders (CODIFI Conference),...Read More

Kasus penembakan Brigadir Joshua Hutabarat (Brigadir J) telah menyita perhatian publik selama dua bulan ini. Kepolisian sedang berusaha keras menyelesaikan perkara ini dan mengembalikan legitimasi institusinya di mata publik, seperti yang diminta berulang kali oleh Presiden. Hingga artikel ini ditulis, setidaknya lima orang sudah menjadi tersangka dan tidak kurang sebanyak 83 polisi diperiksa karena terindikasi...Read More

Selasa, 20 September 2022 – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) meraih Juara 1 dan Presentasi Terbaik pada perlombaan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum di Universitas Mataram, pada Sabtu, 18 September 2022. Tim delegasi tersebut ada, Andreas Darryl Silitonga (FH ’20), Giava Zahrannisa (FH ’20) dan Tazkia Nafs Azzahra (FH ’20). Lomba Karya Tulis yang...Read More

Senin, 19 September 2022 – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. menjadi narasumber di Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam kegiatan “Diskusi Peranan Ombudsman RI dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Penerapan Norma Fiktif Positif dan Fiktif Negatif dalam Pelayanan Publik” pada Rabu, 14 September 2022. Diskusi ini disambut langsung...Read More

Beberapa tahun terakhir, triliunan uang masyarakat hilang ketika diinvestasikan dalam koperasi simpan pinjam atau KSP. Beberapa KSP bermasalah memiliki modus operandi serupa, yaitu iming-iming imbal hasil besar bagi investornya lewat penempatan dana yang kecil. Berkedok KSP, koperasi-koperasi seperti Cipaganti Karya Guna Persada, Langit Biru, dan Pandawa Mandiri Group mengumpulkan triliunan uang investor selama bertahun-tahun hingga...Read More

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Penmas) bagi masyarakat Banyuwangi dengan judul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Hak Atas Tanah dan Pengenalan Proses Digitalisasi Sistem Pertanahan Guna Mengantisipasi Sengketa Pertanahan dan Praktik Mafia Tanah di Kabupaten Banyuwangi”. Acara dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi di Jl. Gunung Ijen. No 50 A. Kel. Singotrunan, Minggu...Read More

Jika penghancuran lingkungan hidup melalui instrumen hukum kita ibaratkan sebagai hidangan, maka UU Cipta Kerja adalah hidangan utama dan RKUHP adalah hidangan penutupnya yang sempurna. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Pasal 344 dan 345. Pasal 344 Ayat (1) menyatakan ”[s]etiap Orang yang secara melawan hukum melakukan...Read More