Pada Senin, 5 September 2022, Dekan FH UI Dr. Edmon Makarim melaksanakan silaturahmi ke kediaman Wapres RI ke-6 Bapak Try Sutrisno. Dalam kegiatan ini, Dekan didampingi oleh para peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pancasila FH UI (Puskakum Pancasila), yakni, Sekretaris Puska Dr. M. Sofyan Pulungan, Dr. Yuun Oppusunggu, Dr. Kriswijoyo Supandji, dan Bono Budi Priambodo....Read More
Senin, 29 Agustus 2022 – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dr. Gratianus Prikasetya, S.H., M.H., mengkaji Perluasan Makna Negara Kesatuan RI dari Kebijakan Pertanahan di Wilayah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara norma hukum lokal dan nasional yang hidup di Wilayah Yogyakarta dalam bingkai susunan NKRI. Negara Republik Indonesia sampai hari ini...Read More
Ada fenomena yang menarik di dalam konteks pemilihan umum. Itu bermula tatkala lahirnya lembaga etika bagi Penyelenggara Pemilu (2008). Lembaga itu bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini memiliki kekuatan ajudikasi bagi setiap aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hingga saat ini, walau ada polemik pasca pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum...Read More
Depok, 26 Agustus 2022, Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan acara tahlil dan doa bersama untuk almarhum Prof. Erman Rajagukguk dan almarhum Bapak Adijaya Yusuf secara virtual. Acara dimulai ba’da isya dengan pembacaan surat Yassin dan tahlil oleh Abdul Karim Munthe, S.Sy., S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan tausyiah yang disampaikan oleh Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M....Read More
Pakar hukum perusahaan Universitas Indonesia, Yetty Komala Sari Dewi menjelaskan kantor hukum yang didirikan lebih dari satu advokat harusnya berupa Maatschap yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ia mengingatkan istilah law firm sama sekali tidak ada hubungannya dengan ‘firma’ sebagai bentuk badan usaha dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). “Istilah law firm itu arahnya ‘firm’...Read More
Depok. Pada tanggal 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2022. Lahirnya PP NOMOR 24 TAHUN 2022 telah membawa terobosan baru di industri ekonomi kreatif. Pemerintah pada tataran regulasi telah mempersiapkan kekayaan intelektual sebagai “intangible asset” yang dapat dijadikan jaminan, melalui bentuk jaminan fidusia yang dituangkan dalam bentuk...Read More
