Online sexual violence can be deadly. A landmark new Indonesian law is a promising start, but doesn’t go far enough to stamp it out. A few weeks ago, a 16-year-old Indonesian girl committed suicide after nude images, allegedly taken by an ex-boyfriend, were spread on social media. The teenager, from North Central Timor Regency in East Nusa...Read More

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wahyu Andrianto, S.H., M.H., menerbitkan artikel dalam kolom detik.com yang berjudul Hubungan Dokter-Pasien dalam Putusan Pengadilan. Artikel tersebut dilatarbelakangi atas kasus Benediktus Alvaro Derren yang mengalami mati batang otak setelah menjalani operasi amandel di sebuah rumah sakit. Dalam tulisannya Wahyu menganalisis karakteristik hubungan pasien-dokter dalam putusan pengadilan. Beberapa karakteristik...Read More

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wahyu Andrianto, S.H., M.H., menerbitkan artikel dalam kolom Hukumonline yang berjudul “Secarik Catatan untuk Undang-Undang Kesehatan”. Aktif mengajar sebagai dosen Hukum Kesehatan, Wahyu menerbitkan artikel ini sebagai respons terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang telah disahkan pada 8 Agustus 2023. Tulisan ini memberikan ringkasan...Read More

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wahyu Andrianto, S.H., M.H. hadir sebagai Ahli Hukum Kesehatan dalam acara Hot Room yang dipandu oleh pengacara Hotman Paris, yang disiarkan secara langsung di Metro TV, 30 Agustus 2023. Acara tersebut mengangkat topik tentang kasus Bayi Tertukar di RS Sentosa dengan tajuk “Tawaran RS Sentosa Dinilai Tak Sebanding dengan...Read More

Indonesia diharapkan tidak lagi sebatas sebagai connected party di HCCH, tapi juga menjadi negara anggota HCCH. Belum lama ini ada tiga acara bertaraf internasional yang diselenggarakan secara berturut-turut pada 8-10 Agustus 2023 mengajak komunitas hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Internasional (HPI), mengenal lebih dekat Hague Conference on Private International Law atau dikenal dengan nama...Read More

Seharusnya, sifat dari pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak hanya meliputi ruang lingkup yang luas, tetapi juga bersifat terpusat, yaitu memposisikan rumah sakit sebagai pusat atau poros dalam pola pertanggungjawaban hukum. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada...Read More

Pada 8 Mei 2023 lalu, dunia (termasuk Indonesia) memperingati Hari Talasemia. Tema Hari Talasemia Sedunia tahun 2023 adalah “Be Aware, Share, Care: Strengthening Education to Bridge the Thalasemia Care Gap”. Salah satu makna yang terkandung di dalam tema tersebut adalah mengenai pentingnya edukasi dan deteksi dini untuk meminimalisir kejadian talasemia (khususnya talasemia mayor) dan mewujudkan...Read More

Pembahasan mengenai pengujian undang-undang dari sudut pandang pembentukannya, atau sering dikenal dengan istilah pengujian formil masih sangat terbatas dalam literatur ilmu hukum di Indonesia, bahkan belum ada yang secara khusus membahas mengenai hal tersebut. Kajian literatur tentang uji konstitusionalitas, lebih banyak berbicara mengenai pengujian materiil. Dalam praktiknya-pun pengujian formil di Mahkamah Konstitusi juga masih sangat...Read More

Pemerintah dikategorikan melakukan PMH apabila Pemerintah gagal atau tidak maksimal dalam melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan baik terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit dan/atau terhadap rumah sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam...Read More

Saat ini menjadi dosen bukanlah profesi idaman bagi orang pandai di Indonesia dan inilah malapetaka masa depan. Dosen menjadi obyek kebijakan yang terus berganti dan merugikannya karena intinya adalah penundukan dosen. Cita-cita pendiri bangsa, seperti Mr Soepomo, agar universitas tidak tunduk kepada jawatan pemerintah, supaya bisa mengembangkan kepak sayapnya mengembalikan zaman keemasan Sriwijaya sebagai pusat pengetahuan mancanegara,...Read More