Kategorisasi dan penanganan kegawatdaruratan harus secara jelas dan terperinci dinyatakan dalam rekam medis untuk mencegah sengketa medis dan perbedaan penafsiran kegawatdaruratan dengan BPJS Kesehatan. Pemahaman mengenai kegawatdaruratan harus sejalan dengan regulasi. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di rumah sakit. IGD mempunyai kedudukan penting karena sering menjadi tempat pertama yang langsung menangani...Read More
Banyak anak dalam demonstrasi menjadi korban kekerasan dan penyimpangan hukum. Demonstrasi bukanlah ruang aman, tapi larangan justru membatasi ekspresi anak. Negara perlu memfasilitasi berbagai aksi politik anak sebagai kontribusi dalam demokrasi. Demonstrasi di Jakarta serta kota-kota besar lainnya sejak akhir Agustus turut diwarnai penangkapan ribuan anak (berusia sekitar 12-17 tahun) oleh polisi. Di Jawa Tengah,...Read More
Sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak kekurangan tokoh yang mundur dari jabatan karena sifat ksatria dan merasa bertanggung jawab atas persoalan bangsa. Ada Mohammad Hatta, Kapolri Soetjipto, hingga akhir masa Orde Baru saat para menteri dan berhentinya Presiden Soeharto. Mundurnya penguasa Nusantara bukanlah hal baru. Di masa kerajaan, setidaknya ada empat raja Nusantara yang turun takhta sebelum...Read More
Depok, 13 September 2025 – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Harkristuti Harkrisnowo, menjadi salah satu narasumber dalam program Satu Meja Kompas TV pada 10 September 2025, yang membahas kerusuhan unjuk rasa di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Diskusi ini juga menghadirkan tokoh-tokoh nasional, antara lain Marzuki Darusman (Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia/AKSI),...Read More
Depok, 12 September 2025 – Melanjutkan pernyataannya pada 4 September 2025 mengenai pentingnya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan partisipasi publik yang bermakna, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Akhiar Salmi, S.H., M.H., kembali memberikan pandangannya dalam wawancara bersama Radio Elshinta pada 11 September 2025. Akhiar menegaskan bahwa keberadaan RUU Perampasan Aset sangat...Read More
Depok, 12 September 2025 – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Sulistyowati Irianto, menegaskan bahwa gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025 tidak boleh dihadapi dengan represi, melainkan dengan koreksi serius terhadap kebijakan negara. Hal ini disampaikannya dalam diskusi Satu Meja The Forum Kompas TV bertajuk “Marak Aksi Demonstrasi,...Read More
Partai politik sejak lama dipandang sebagai salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi modern. Melalui partai politik, rakyat dapat menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, serta ikut memastikan lahirnya pemimpin yang sah secara konstitusional. Dalam teori demokrasi, partai bahkan sering dijuluki sebagai “sekolah politik” karena di dalamnya berlangsung proses kaderisasi, pendidikan politik, hingga pembentukan etika kepemimpinan. Idealnya,...Read More
Pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya AI digunakan dalam pembelajaran hukum sempat menjadi perdebatan di kalangan akademisi, termasuk di Universitas Indonesia. Namun, pada akhirnya diputuskan bahwa AI boleh digunakan sepanjang disertai dengan etika dan tanggung jawab. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) kini menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi dunia pendidikan tinggi hukum di...Read More
Pengabaian terhadap kritik merupakan abusive constitutionalism. Hukum dipakai oleh institusi negara untuk melemahkan demokrasi. DEMONSTRASI merebak di berbagai kota di Indonesia sebagai ekspresi kemarahan publik atas perilaku elite politik yang mengelola negara secara sembrono. Aksi unjuk rasa telah menyebabkan pengemudi ojek online di Jakarta, Affan Kurniawan, tewas dan ratusan korban terluka. Aksi unjuk rasa itu...Read More
Agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai, maka penyelenggaraan pendidikan hukum harus diarahkan pada penguatan supremasi hukum. Pendidikan hukum di Indonesia perlu diletakkan kembali pada esensinya agar benar-benar mampu mendukung cita-cita besar bangsa, khususnya visi Indonesia Emas 2045. Hal ini menuntut peran fakultas hukum sebagai penyelenggara pendidikan akademik, institusi yang mempersiapkan lulusan dengan kemampuan praktis, sekaligus...Read More
