Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization, World Trade Organization, Texas A&M University School of Law, University De Geneve, International Islamic University of Malaysia, dan Nanyang Terchnological University menyelenggarakan 3rd IP & Innovation Researchers of Asia (IPIRA) Conference 2021. Acara ini berlangsung secara online mulai dari 24 – 27 Maret 2021....Read More
Pada, Selasa 6 April 2021 Fakultas Hukum Univeristas Indonesia melalui Bidang Studi Hukum Masyarakat dan Pembangun menyelenggarakan talk show dalam rangka menyusuri jejak langkah profesor tapi Omas Ihromi dengan bertajuk “Tribute to Prof. Tapi Omas Ihromi” melalui zoom meeting dan live streaming Chanel Youtube Fakultas Hukum UI. Acara ini pun dibuka langsung oleh Dekan FHUI, Dr....Read More
The launch of the Playstation 5 digital edition gives us signs of the new meaning of digital property. Long ago game consoles were only a machine that runs video games. The game itself was usually bought in the form of a disk or CD and treated as a standalone product from the console. With this...Read More
Maret 2020, menjadi bulan yang mengawali masa pandemi di Indonesia. Keresehan masyarakat akan cepatnya penyebaran virus Covid-19 mungkin menjadi mimpi buruk bagi sebagian orang, ditambah lagi dengan peningkatan kuantitas yang tajam dalam PHK (pemberhentian kerja) dengan angka yang menyedihkan. Kementerian Tenaga Kerja dalam Laporan Tahunan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 menyebutkan angka pengangguran karena Covid-19 sebanyak...Read More
Pandemi yang telah memaksa banyak orang hidup dalam dunia maya demi mencegah penularan virus telah menghadapkan perempuan pada bentuk kekerasan yang baru yaitu kekerasan gender berbasis online. Kekerasan ini merupakan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi teknologi digital. Data terakhir menunjukkan kekerasan gender berbasis online diestimasi akan meningkat lebih dari 40% tahun ini. Ada 281 kasus tercatat...Read More
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendorong masyarakat untuk mengkritik pemerintah menimbulkan polemik mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ini bermula dari kekhawatiran masyarakat akan jeratan pasal didalam UU ITE yang mungkin terjadi jika masyarakat mengkritik pemerintah. Kasus Prita Mulyasari, Ahmad Dhani ataupun Baiq Nuril seakan menjadi sebuah ancang-ancang yang membentuk pengertian bahwa UU...Read More
