Pada Rabu, 9 Juni 2021, Tim Pengajar Mata Kuliah Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan kuliah penutup semester genap tahun akademik 2020/2021 dengan mengundang pengajar tamu, R. Aji Suryo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Kuliah ini diikuti oleh 153 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan juga seluruh Tim Pengajar Mata Kuliah Pilihan...Read More
Pada Rabu, 9 Juni 2021, Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan kuliah penutup semester genap tahun akademik 2020/2021 dengan mengundang pengajar tamu Dr. Yasardin, S.H, M. Hum, Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Kuliah terakhir ini dihadiri oleh 55 peserta yang terdiri dari Mahasiswa kelas Reguler dan Paralel dari...Read More
Indonesia’s low ranking in a Digital Civility Index released by Microsoft shows that its government must do more to develop its citizens’ digital literacy, Angga Priancha writes. In March, an Indonesian badminton team was forced to withdraw from the All England 2021 Championship, sparking frustration that flamed into rage online in Indonesia. This led to The Badminton...Read More
Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D, Ketua Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Pak Mochtar selalu mengingatkan agar kita menulis sebagai satu kata, tanah-air bukan tanah air, karena itu merupakan konsep hukum”, demikian Prof. Sri Setianingsih Soewardi (guru besar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1939-2020) bercerita kepada saya. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan...Read More
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M (Guru Besar Fakultas Hukum UI dan Mantan Mentee Prof. Mochtar Kusumaatmadja) Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rakhmatullah Prof Dr. Mohktar Kusumaatmadja SH. LL.M (lahir 17 April 1929-wafat 06 Juni 2021). Prof Mochtar meninggal dunia pada hari Minggu pukul 09.00. Prof Mochtar lulus Meester in de Rechten (Sarjana...Read More
Secara hampir bersamaan, masyarakat sipil dikecewakan oleh dua putusan pengadilan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang padahal sudah kehilangan legitimasi sosialnya sejak perumusannya. Kedua, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait jaminan kebebasan dasar bagi setiap murid, yang selama ini dipaksa sekolah...Read More
