Sembilan Garis Putus Tiongkok Kejadian kapal penjaga pantai Tiongkok yang membenturkan diri pada kapal berbendera Tiongkok yang sedang ditarik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan–karena diduga melakukan penangkapan ikan yang tidak sah (illegal fishing) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Sabtu, 19 Maret lalu–tidak bisa dianggap suatu peristiwa ringan. Di samping tindakan penjaga pantai Tiongkok yang...Read More

Menggugat Kebakaran Hutan Pada saat kebakaran hutan marak terjadi, seperti sekarang ini, efektivitas penegakan hukum selalu dipertanyakan. Penegakan hukum yang selama ini diandalkan pemerintah adalah jalur pidana. Untuk kebakaran tahun ini saja, misalnya, Polri telah menetapkan 140 tersangka (Kompas.com, 16/9). Sementara itu, baru-baru ini Mahkamah Agung (MA) telah menguatkan putusan yang memenangkan gugatan pemerintah kepada...Read More

Peran Mahasiswa dalam Reformasi Hukum: Catatan Kuliah Klinik Hukum “…yang terpenting dari reformasi hukum adalah imajinasi.” Pernyataan di atas menggema dalam ingatan saya dari sebuah sesi kuliah Klinik Hukum FHUI yang difasilitasi oleh mbak Bivitri Susanti. Ia adalah salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada...Read More

JANGAN PIDANAKAN KPU Akhir rekapitulasi suara pemilu legislatif ternyata berlangsung heboh dan dramatis. Beberapa pihak menyatakan, KPU bisa dipidana. Bagi saya, mengancam KPU dengan pidana bukan jawaban. Salah satu kesalahan besar kita dalam menyusun UU Pemilu adalah menyerahkan nasib pada ancaman pidana dan bukan pada upaya perbaikan sistem. Penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan seluruh jajarannya,...Read More

FHUI Gagas Pembentukan Asosiasi Perbandingan Hukum Indonesia Pertemuan Asosiasi Perbandingan Hukum Indonesia nantinya akan fokus pada pembahasan kurikulum akademik di masing-masing fakultas hukum seluruh Indonesia. Civitas akademika fakultas Hukum seluruh Indonesia bakal menggelar acara pembentukan Indonesian Association of Comparative Law (Asosiasi Perbandingan Hukum Indonesia) pada 12-13 April 2015 di Hotel Santika Depok. Acara ini yang...Read More

Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang UU Pilkada Hal-hal berikut saya sajikan untuk kemudahan Anda membaca. Pembahasan di sini sepenuhnya saya uraikan dari sisi ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 1. Apakah UU Pilkada sudah  sah berlaku? Belum. Meskipun pada 26 September 2014 pemungutan suara di DPR telah menyetujui RUU Pilkada menjadi UU, masih tersisa...Read More

Tentang Ketiadaan Menteri Batak di Kabinet Kerja Dalam komposisi Kabinet Kerja tidak ada menteri bersuku Batak. Lantas timbul pernyataan, apakah ini adalah sejarah baru? Sebenarnya tidak juga. Orang Batak selalu menjadi menteri sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) hingga Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 –2014). Namun tidak ada menteri...Read More

Pada momen historis tanggal 24 September 1960 diperingati UUPA mulai berlaku dalam upaya mengatur hubungan tanah dengan manusia dalam ranah dan rejim hukum nasional. Tanggal itu dan menjadi kebiasaan diperingati sebagai “Hari Tani Nasional”. Riwayat panjang pengaturan hubungan manusia dengan tanah di Indonesia telah menjadi pertimbangan dan dasar pemikiran penyusunan dan pemberlakuan UUPA. Adalah kasunyatan...Read More

PELAKSANAAN referendum di Skotlandia telah selesai. Mayoritas rakyat Skotlandia tetap ingin berada di bawah Kerajaan Inggris. Proses referendum di Skotlandia sempat mendebarkan rakyat, politisi, dan Pemerintah Inggris. Masyarakat di suatu negara punya banyak alasan mengapa ingin berpisah dari negaranya. Alasan ini tidak semata-mata kesejahteraan yang terabaikan oleh pemerintah pusat atau adanya tindakan polisional yang melanggar...Read More

Argumentasi: demokrasi perwakilan Pendukung pilkada oleh DPRD Provinsi berargumen, demokrasi berdasarkan sila ke-4 adalah demokrasi perwakilan. Sebagai “bukti”, mereka merujuk pada pilkada langsung yang banyak menghasilkan kepala daerah yang korup. “Bukti” tersebut tidaklah berbobot sebagai pendukung argumentasi. Cukup dengan penegakan hukum yang benar, konsekuen, dan tanpa pandang bulu, bukti tersebut akan gugur dengan sendirinya karena...Read More