"VOX POPULI VOX DEI" Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.

Yu Un Oppusunggu (Selasar.com): Tentang Ketiadaan Menteri Batak di Kabinet Kerja

Fakultas Hukum Universitas Indonesia > Rubrik > Yu Un Oppusunggu (Selasar.com): Tentang Ketiadaan Menteri Batak di Kabinet Kerja

Tentang Ketiadaan Menteri Batak di Kabinet Kerja

Dalam komposisi Kabinet Kerja tidak ada menteri bersuku Batak. Lantas timbul pernyataan, apakah ini adalah sejarah baru?

Sebenarnya tidak juga. Orang Batak selalu menjadi menteri sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) hingga Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 –2014).

Namun tidak ada menteri bersuku Batak dalam Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949), Kabinet Hatta II (4 Agustus – 14 Desember 1949), Kabinet Republik Indonesia Serikat (20 Desember 1949 – 6 September 1950), Kabinet Susanto (20 Desember 1949 – 21 Januari 1950), Kabinet Natsir (6 September 1950 – 20 Maret 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952), dan Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953).

Fakta di atas tidak menghentikan timbulnya sejumlah pertanyaan seperti: Apakah Presiden Jokowi tidak memperhitungkan jasa dan dukungan orang Batak selama masa kampanye? Bukankah orang Batak banyak berjasa membesarkan PDIP? Bukankah kualitas orang Batak mumpuni?

Lantas di jejaring sosial beredar tulisan yang mempertanyakan secara lebih tajam kondisi ‘ganjil’ ini. Meski tulisan itu menyatakan tidak bersifat primodial, namun rasanya sulit menepis motivasi tersebut jika ujung-ujungnya mempertanyakan mengapa tidak ada menteri bersuku Batak.

Semua pertanyaan pasca pengumuman Kabinet Kerja sebenarnya merancukan antara kesukuan dan kualitas. Misalnya, apakah ‘ABS’ (Asal Batak Sukunya)  berkualitas dan berkinerja bagus?

Jawabannya mudah, kita lihat saja kinerja menteri-menteri ABS di kabinet terakhir. Apakah mereka yang mempertanyakan pilihan Jokowi puas dan bangga dengan kualitas dan kinerja Sudi Silalahi dan Tifatul Sembiring?

Dugaan saya, yang melekat di ingatan orang-orang Batak adalah nama-nama legendaris yang pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan seperti: Amir Sjarifuddin (Harahap), Tahi Bonar Simatupang, Abdul Harris Nasution, dan Adam Malik (Batubara).

Kualitas, kapasitas dan pencapaian mereka selamanya akan mendatangkan kebanggaan bangsa Indonesia. Amir Sjarifuddin berjasa besar menyebarkan ide nasionalisme dan kemerdekaan kepada generasi muda Indonesia saat penjajahan Belanda dan menggalang gerakan bawah tanah di masa pendudukan Jepang.

Selama Republik ini berdiri, tidak akan pernah ada lagi orang Indonesia menjadi Kepala Staf Angkatan Perang di usia 29 tahun (ya 29, ini bukan salah-ketik) seperti Jenderal Mayor T.B. Simatupang. Ia berjasa memodernisasi TNI, dan berusaha keras menjunjung tinggi supremasi sipil atas militer.

Jenderal Besar A.H. Nasution bukan hanya “Bapak Angkatan Darat”, tapi juga ahli perang. Ia menulis buku tentang perang gerilya, yang kemudian dijadikan pegangan oleh tentara Vietnam dalam berperang melawan Amerika Serikat.

Adam Malik bukan hanya salah seorang pendiri Kantor Berita Antara, tapi juga seorang diplomat ulung. Ialah putra Indonesia pertama yang memimpin Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Memilih pembantu adalah hak prerogatif Presiden. Karena pengisian kabinet sepenuhnya adalah penilaian subyektif Jokowi, maka sebenarnya tidak bisa kita ganggu-gugat. Kecuali, sekali lagi kecuali, jika Jokowi melewati orang-orang Batak dengan kaliber setara dengan nama-nama legendaris di atas, barulah kita layak persoalkan.

Kalau semata persoalan menjadi menteri, rasanya keminoritasan suku Batak tidak sebanding dengan jumlah menterinya. Bahkan kalau bicara jabatan publik, fakta berikut menunjukkan hanya posisi Kepala Negara, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang belum pernah dijabat suku Batak. Lainnya sudah.

1.    Ketua MPR(S): A.H. Nasution, Adam Malik

2.    Wakil Presiden: Adam Malik

3. Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri): Amir Sjarifuddin,   Burhanuddin Harahap

4.  Wakil Perdana Menteri (untuk Urusan Sosial dan Politik): Adam Malik

5.    WakilMenteri Pertama/Koordinator Pertahanan/Keamanan: A.H. Nasution

6.    Ketua DPR: Adam Malik, Akbar Tanjung

7.    Ketua BPK: Anwar Nasution

8.    Ketua Dewan Pertimbangan Agung: Maraden Panggabean

9.    Kepala Staf Angkatan Perang: Jenderal Mayor T.B. Simatupang

10.  Panglima ABRI: Jenderal Maraden Panggabean, Jenderal Feisal Tanjung

11. Kepala Staf Angkatan Darat: Kolonel/Jenderal A.H.Nasution, Kolonel Zulkifli Lubis, Jenderal M. Panggabean

12.  Menteri Keamanan Rakyat: Amir Sjarifuddin

13.  Menteri Pertahanan: Amir Sjarifuddin, Burhanuddin Harahap

14.  Menteri Keamanan dan Pertahanan: A.H. Nasution

15.  Menteri Keamanan Nasional: A.H. Nasution

16.Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI: M. Panggabean, Feisal Tanjung

17.  Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Feisal Tanjung

18.  MenteriKoordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin: Adam Malik

19.     Menteri Koordinator/Kepala Staf ABRI: Jenderal A.H.Nasution

20. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: M.Panggabean

21.     Menteri Luar Negeri: Adam Malik

22.     Menteri Perdagangan: Arifin Harahap, Arifin Siregar

23.    Menteri Muda Perdagangan: Arifin Harahap

24.     Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Luhut B. Panjaitan

25.     Menteri Pengajaran: Todung Sutan Gunung Mulia (Harahap)

26.     Menteri Penerangan: Amir Sjarifuddin, F. L. Tobing

27.     Menteri Pekerjaan Umum: Mananti Sitompul

28.     Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan: Mananti Sitompul

29.     Menteri Kesehatan: F. L. Tobing (sebagai ad interim), H. Sinaga

30.     Menteri Negara (Urusan Hubungan Antar Daerah): F. L. Tobing

31.     Menteri Negara (Urusan Transmigrasi): F. L. Tobing

32.     Menteri Urusan Anggaran Negara: Arifin Harahap

33.     Menteri Negara: Arifin Harahap

34.    Menteri Diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompatimen Perindustiran Rakyat untuk“Berdikari”: T. D. Pardede

35.   Menko Diperbantukan pada Presiden Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri: Adam Malik

36.      Menteri Sosial: A. M. Tambunan

37.  Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib): Jenderal M. Panggabean

38.      Menteri Negara Perumahan Rakyat: Cosmas Batubara, Akbar Tanjung

39.      Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman: Cosmas Batubara, Akbar Tanjung

40.      Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat: Cosmas Batubara

41.     Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras: Hasjrul Harahap

42.     Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan: J. H. Hutasoit

43.      Menteri Kehutanan: Hasjrul Harahap

44.      Menteri Kehutanan dan Perkebunan: Muslimin Nasution

45.      Menteri Tenaga Kerja: Cosmas Batubara

46.      Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Bomer Pasaribu

47.   Menteri Pemuda dan Olah Raga: Akbar Tanjung, Mahadi Sinambela

48.     Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: T. B. Silalahi

49.      Menteri Negara Sekretaris Negara: Akbar Tanjung

50.  Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal: Panangian Siregar

51.  Menteri Hukum dan Perundang-undangan: Marsillam Simanjuntak

52.  Menteri Pertanian: Bungaran Saragih

53.  Jaksa Agung: Marsillam Simanjuntak

54.  Gubernur Bank Indonesia: Arifin Siregar, Darmin Nasution

55.  Kepala Badan Intelijen Negara: Zulkifli Lubis, Syamsir Siregar

Ketiadaan suku Batak di Kabinet Kerja tak usahlah menjadi suatu persoalan. Apalagi keluhan tersebut terjadi di seputaran peringatan Sumpah Pemuda. Bukankah setelah hampir tujuh dekade merdeka, seharusnya kepentingan bangsa berada di atas sentimen kesukuan?

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara sebangsa dan se-Tanah Air dari suku lain, bukankah sesungguhnya suku Batak sudah menunjukkan kualitas, kapasitas dan pencapaian yang jauh dari porsinya sebagai suku minoritas?

Jabatan menteri adalah jabatan politik. Namun arena berkiprah toh tidak semata di bidang politik. Fakta dan sejarah telah menunjukkan. arena berkiprah suku Batak sangatlah beragam. Kualitas, kapasitas, dan pencapaian mereka pun mendatangkan decak kagum.

Kakak-beradik Sanusi dan Armijn Pane akan tetap harum sebagai pujangga kita. Figur wartawan ideal akan selalu identik dengan nama Mochtar Lubis. Komposer Indonesia akan selalu dibandingkan dengan nama Cornel Simanjutak (pencipta lagu “Maju Tak Gentar) ataupun Alfred Simanjuntak (pencipta lagu “Bangun Pemudi-Pemuda”).

Arsitek kita selamanya akan dibandingkan dengan nama Frederich Silaban (seorang Kristen yang menjadi arsitek Masjid Istiqlal). Sineas Wahyu Sihombing telah mencuri hati bangsa Indonesia dengan serial “Losmen”-nya. Kakak-beradik Bornok dan Berlian Hutauruk serta Diana Nasution telah menetapkan standar untuk seorang biduan layak menyandang gelar “diva”.

Untuk pembaca bersuku Batak, tiadanya orang Batak menjadi menteri bukanlah hal penting.

Untuk pembaca bersuku lain, keluhan tentang ketiadaan menteri Batak janganlah terlalu Anda persoalkan. Orang Batak itu terlalu jujur dalam mengungkapkan suara hatinya. Tapi setelah ia keluarkan, ia bisa menerima kenyataan.

Dari Selasar.com Jumat, 31 Oktober 2014

About the author

➖ Kampus UI Depok Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus FHUI Gedung A Depok 16424, Jawa Barat Telepon (021) 7270003, 7863288 Faks (021) 7270052. E-mail: humas-fh@ui.ac.id & lawschool@ui.ac.id ... ➖ Kampus UI Salemba Gedung IASTH Lt. 2, Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430 Tel : (021) 31909008 Faks : (021) 39899148
Humas FH UI