Law on mass organizations is merely about power Abdil Mughis Mudhoffir and Rafiqa Qurrata A’yun* President Joko “Jokowi” Widodo recently issued a controversial regulation in lieu of law (Perppu) that revised the 2013 law on mass organizations (Ormas), in response to increasing Islamic radicalism and vigilantism. The targets are organizations believed to be spreading ideologies...Read More

Viral Berbuah Radikal Heru Susetyo   Staf Pengajar Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) Sudah bukan rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia amat gemar berbagi informasi dan konten-konten apa pun di media sosial. Entah itu media Facebook, Instagram, WhatsApp, Path, Line, YouTube, Snapchat, dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang bersifat pribadi, kegembiraan...Read More

STIGMA DAN LABELISASI LIAR PERPPU Heru Susetyo Staf Pengajar  HAM dan Viktimologi  Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI)             Kekhawatiran banyak pihak bahwa Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No. 17 tahun 2013 dapat menjadi bola liar mulai terbukti.  Belum genap sebulan Perppu ini lahir namun stigmatisasi dan labelisasi...Read More

Korupsi juga Soal Jumlah Choky R Ramadhan Ketua Harian/Executive Director Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) Upaya pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan KPK, tentu tidak berhasil jika menggunakan indikator pengembalian kerugian negara dan efek jera. Selain itu kerugian finansial korupsi bukanlah sesuatu yang dapat (atau penting) dihitung menurut Todung Mulya Lubis (7/7)....Read More

Korupsi Bukan Soal Jumlah Todung Mulya Lubis Dosen Fakultas Hukum UI Salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat keberhasilan dalam mengembalikan uang korupsi. Bayangkan, dari 542 kasus korupsi (2001-2009), menurut jaksa penuntut umum, kerugian yang diderita negara adalah Rp 73,1 triliun, sementara uang korupsi yang dikembalikan hanya Rp 5,32 triliun. Kalau...Read More

Politik Perppu Oleh: Fitra Arsil Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI   Kekuasaan presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), dalam konteks politik, tidak mungkin terhindarkan untuk dibaca sebagai cara presiden membangun relasi eksekutif dan legislatif. Kekuasaan jenis ini dikenal dengan sebutan kekuasaan presiden di bidang legislatif (President’s legislative power) yang ketika digunakan, membuat...Read More

Mengungkap Data dan Fakta #OTTRecehan Jaksa CHOKY RAMADHAN Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) SEORANG jaksa kembali tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aparat penegak hukum yang bertugas di Bengkulu tersebut kedapatan membawa uang hasil korupsi sebesar Rp10 juta. KPK sedang menyidik aliran uang lain yang disangkakan mencapai Rp150...Read More

MATINYA UNIVERSITAS SULISTYOWATI IRIANTO Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Maraknya gerakan politik praktis sektarian di universitas akhir-akhir ini, mengatasnamakan dan membawa panji universitas, dilakukan di dalam maupun di luar kampus oleh sebagian dosen dan mahasiswa; patut dipersoalkan karena menodai marwah universitas dan meresahkan masyarakat luas. Terlebih, universitas negeri yang kelahirannya melekat dengan...Read More

Can support for the jailed former Jakarta governor bring change in Indonesia’s blasphemy law? Rafiqa Qurrata A’yun Lecturer, Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Indonesia Across Indonesian cities and abroad, candlelight vigils have been held in support of Basuki Tjahaja Purnama, the Chinese-Christian former governor of the capital Jakarta. He was recently...Read More

Jangan “Aji Mumpung” Oleh Heru Susetyo Berlarut-larutnya proses fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu oleh DPR yang sudah lewat lebih dari tiga pekan menimbulkan tanda tanya. Sejak 23 Februari 2017, surat Presiden lokowi berisi 14 nama calon anggota KPU dan Bawaslu telah dibacakan dalam rapat paripurna DPR 23 Februari 2017. Semestinya, menurut...Read More