Makar dalam RKUHP Qurrata Ayuni Manajer Program Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur setidaknya tiga jenis makar, yakni makar terhadap Presiden, makar terhadap NKRI, dan makar terhadap pemerintah yang sah. Namun, ada kejanggalan dalam penyusunan klausul makar terhadap pemerintah yang sah,...Read More

Jokowi dan Universitas Sulistyowati Irianto Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum  Universitas Indonesia   Dalam beberapa pidatonya Presiden Joko Widodo mempertanyakan sejauh mana universitas kita sudah berubah, mengingat persaingan dunia masa kini akan memenangkan mereka yang tercepat dalam inovasi teknologi digital. Dikatakan, sejak 30 tahun yang lalu nomenklatur keilmuan yang dikembangkan di universitas tetap linier, tidak...Read More

Jokowi: A Crossroads between Power, Principle  Raafi Seiff  One of the many campaign promises that Joko Widodo set out to achieve when he was elected President was to make sure that politicians did not have a dual role in government as well as in their respective political parties. Indeed, disapproval was rising by the end...Read More

“Quo Vadis” Satgas Saber Pungli Aradila Caesar Ifmaini Idris Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI Kompas pada edisi 4 Januari 2018 menurunkan tulisan berjudul “Beban Tugas Polri Semakin Besar.” Selain menyoroti persoalan dan tantangan yang harus dihadapi kepolisian, tulisan tersebut juga menyoroti kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tulisan tersebut menarik dicermati...Read More

Strategic Imperatives to Raise Indonesia’s Geopolitical Profile By: Fakhridho SBP Susilo and Kris Wijoyo Soepandji Contemporary developments in the world of geopolitics have been shaped by, among others, two powerful forces.Firstly, the rise of economically successful illiberal democratic Russia and soft-authoritarian China, with their muscle flexing in Eastern Europe, the Middle East as well as...Read More

Menuntut Klarifikasi Hikmahanto Juwana Maskapai secara prosedural kemungkinan melakukan pengecekan berdasarkan manifes ke Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (US Customs and Border Protection) dan mendapatkan informasi bahwa nama Gatot Nurmantyo dilarang memasuki wilayah AS. Padahal, Panglima TNI memiliki visa yang masih berlaku. Segera setelah ada pelarangan, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Amerika...Read More

Pesan untuk KPK dari Praperadilan Setnov JUNAEDI Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, NUS Research Fellow Putusan praperadilan Setya Novanto (Setnov) telah membuat geger dengan menjadi perbincangan luas di publik. Termasuk Komisi Yudisial juga bereaksi untuk memeriksa hakim tunggal Cepi Iskandar (Sindonews, 30/9) terkait pelanggaran kode etik. Tulisan ini tidak akan membicarakan soal potensi pelanggaran kode...Read More

DOSA GANDA KORUPSI KTP-el  Sulistyowati Irianto Guru Besar Antropologi Hukum, FH UI Paradigma yang menempatkan hakim sebagai corong Undang-Undang sudah ketinggalan jaman.  Kecuali bila pandangan tersebut dijadikan  cara untuk “mencari selamat” dalam artian luas ketikahakim mengadili suatu perkara; dan tidak mempedulikan  dampak putusan“hukum buta” (black letter of law) yang mengoyak rasa keadilan masyarakat.Sesungguhnya hakim berpeluang emas...Read More

Kewajiban ASEAN Melindungi Myanmar Oleh Hikmahanto Juwana Etnik Rohingnya’ kembali mendapat perlakuan di luar batas kemanusiaan oleh aparat keamanan Myanmar. Ini terjadi pascaserangan ARSA ke sejumlah pos polisi yang menewaskan 12 aparat keamanan pada 25 Agustus lalu. Saat ini sejumlah negara, termasuk Indonesia, melakukan misi kemanusiaan untuk meringankan penderitaan etnik Rohingnya yang luka-luka ataupun yang...Read More

Tragedi Kemanusiaan atas Etnik Rohingya Penulis: Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI) TRAGEDI kemanusiaan atas etnik Rohingya berulang kembali. Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menyebutnya sebagai cycle of violence. Awal terjadinya tragedi kemanusian kali ini disebabkan serangan yang dilakukan pada 25 Agustus oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) atas sejumlah pos polisi. Serangan...Read More