Buku Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional yang ditulis oleh Prof. Agus Sardjono adalah edisi revisi ketiga sejak diterbitkan pertama kali di tahun 2010. Buku ini telah digunakan oleh banyak mahasiswa Fakultas Hukum diberbagai perguruan tinggi maupun praktisi hukum yang dibuktikan dengan beberapa kali cetak ulang oleh penerbit sebelumnya. Edisi revisi pada tahun 2022 dilakukan...Read More

Pilihan hukum diklaim sebagai kaidah hukum perdata internasional (HPI) yang paling diterima secara luas dan penting untuk hubungan komersial internasional. Para pihak dinyatakan memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka sepakati. Namun demikian, justifikasi teoritis dari pilihan hukum menjadi hal yang selalu menarik untuk didiskusikan. Apa atau siapa yang...Read More

Universitas di Indonesia tidak henti-hentinya dirundung malang. Belum selesai urusan semakin merosotnya kebebasan akademik dan demokrasi di kampus dengan segala dampaknya, sekarang mencuat isu kekerasan seksual yang korban umumnya adalah para mahasiswi. Lembaga paling terhormat, penjaga gerbang kebenaran di hati masyarakat, ternyata menyimpan kejahatan yang paling memalukan: kekerasan seksual, yang begitu disembunyikan, tertutup rapat bisa...Read More

Indonesian Accession to the HCCH 1961 Apostille Convention After almost a decade of discussions, negotiations, and preparations, Indonesia has finally acceded to the HCCH 1961 Apostille Convention. In early January this year, Indonesia enacted Presidential Regulation Number 2 of 2021, signed by President Joko Widodo, as the instrument of accession to the HCCH 1961 Apostille Convention. The...Read More

Indonesia menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Competent Authority yang nantinya bertugas menerbitkan Apostille dalam proses legalisasi dokumen di Indonesia. Awal tahun ini Indonesia mengaksesi The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (the HCCH 1961 Apostille Convention) melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 sebagai instrumen aksesi. The HCCH 1961...Read More

Semua pihak setuju bahwa korupsi dan pencucian uang adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa dan harus ditangani secara luar biasa (extra ordinary crime). Korupsi merugikan keuangan negara. Mengganggu jalannya pembangunan dan menghancurkan masa depan anak-anak bangsa. Maka, para pelaku Tipikor haruslah dihukum berat dan dimiskinkan. Tidak cukup dengan dipenjara, namun juga dengan memaksa mereka...Read More

Ada banyak orang Indonesia pintar dan berprestasi di luar negeri, tetapi mengapa terjadinya ketika sekolah atau berkarya di luar negeri? Ada apa dengan universitas kita? Nampaknya tidak sukar menjawab pertanyaan ini. Umumnya tata kelola universitas di Indonesia buruk karena tidak menghiraukan prinsip check and balances dan demokrasi terkait kelembagaan, keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Elite kampus...Read More

HERU SUSETYO, Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Laksana drama Korea (drakor), kasus (mantan) jaksa korup Pinangki Sirna Malasari ending-nya sulit ditebak dan selalu menimbulkan ketercengangan. Kasus ini juga bergenre komedi karena menghadirkan kelucuan dan keanehan dari suatu penegakan hukum yang mestinya serius. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Februari 2021 memvonis 10 tahun penjara ditambah...Read More

For ASEAN policymakers, China’s assertive claims to the South China Sea are their biggest headache as they attempt to counter and rebalance growing Chinese dominance over the region through naval military activities and its signature Belt and Road Initiative, writes Aristyo Rizka Darmawan of the University of Indonesia. While ASEAN welcomes great-power and partner support...Read More

Secara hampir bersamaan, masyarakat sipil dikecewakan oleh dua putusan pengadilan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang padahal sudah kehilangan legitimasi sosialnya sejak perumusannya. Kedua, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait jaminan kebebasan dasar bagi setiap murid, yang selama ini dipaksa sekolah...Read More