Keberadaan fan-works sering menimbulkan polemik antara fans dan franchise-franchise hiburan besar. Fan-works atau Fan-Created-Works adalah ciptaan-ciptaan dari fans suatu franchise (waralaba) seperti Naruto, Harry Potter atau Batman yang terisnpsirasi dari franchise yang mereka gemari (Khaosaeng, 2019) (de Zwart, 2017). Tentu karya cipta ini umumnya erat substansinya dengan karakter atau universe di mana cerita franchise itu terjadi. Banyak fans menggunakan latar atau karakter tersebut untuk membuat fanfiction, ilustrasi fanworks, atau bahkan me-remix lagu tema dari francihise tersebut. Yang menjadi masalah...Read More

Early this month, the United States Department of Defense (DoD) released its report to the Congress on the Annual Freedom of Navigation for the fiscal year of 2021. Even though the US Freedom of Navigation (FON) program in Asia mainly focuses on China and the South China Sea, some Southeast Asian countries have been targeted...Read More

PERJANJIAN Penyesuaian Garis Batas Flight Information Region (FIR) antara FIR Jakarta dengan FIR Singapura hingga saat ini belum juga diratifikasi. Pembahasan mengenai ratifikasi perjanjian tersebut belum usai karena terdapat beberapa klausul dalam perjanjian yang berpotensi menyangkut pelaksanaan kedaulatan atau hak berdaulat negara. Padahal ratifikasi perjanjian ini penting untuk dapat memulai pembahasan atau mengesahkan kerangka kerja...Read More

Pada awal Februari 2022, Mahkamah Konstitusi kembali menerima permohonan menguji Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945. Pemohon, E Ramos Petege, meminta MK untuk, antara lain, menyatakan UU Perkawinan ”tidak lagi relevan dalam mengakomodasi [sic] kebutuhan penegakan hak asasi manusia masyarakat Indonesia seperti yang diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945” tentang kemerdekaan...Read More

Dibandingkan dengan negeri jiran Malaysia dan Thailand, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terdata (karena tidak semua terdata) di Indonesia tidaklah banyak. Per 31 Januari 2022 ada 96.401 pengungsi di Thailand (UNHCR Thailand, 2021), di mana sebagian besarnya berasal dari Myanmar (etnis minoritas Karen dan Karenni). Di Malaysia, per akhir Desember 2021 terdapat 180.440 pengungsi...Read More

Buku Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional yang ditulis oleh Prof. Agus Sardjono adalah edisi revisi ketiga sejak diterbitkan pertama kali di tahun 2010. Buku ini telah digunakan oleh banyak mahasiswa Fakultas Hukum diberbagai perguruan tinggi maupun praktisi hukum yang dibuktikan dengan beberapa kali cetak ulang oleh penerbit sebelumnya. Edisi revisi pada tahun 2022 dilakukan...Read More

Pilihan hukum diklaim sebagai kaidah hukum perdata internasional (HPI) yang paling diterima secara luas dan penting untuk hubungan komersial internasional. Para pihak dinyatakan memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka sepakati. Namun demikian, justifikasi teoritis dari pilihan hukum menjadi hal yang selalu menarik untuk didiskusikan. Apa atau siapa yang...Read More

Universitas di Indonesia tidak henti-hentinya dirundung malang. Belum selesai urusan semakin merosotnya kebebasan akademik dan demokrasi di kampus dengan segala dampaknya, sekarang mencuat isu kekerasan seksual yang korban umumnya adalah para mahasiswi. Lembaga paling terhormat, penjaga gerbang kebenaran di hati masyarakat, ternyata menyimpan kejahatan yang paling memalukan: kekerasan seksual, yang begitu disembunyikan, tertutup rapat bisa...Read More

Indonesian Accession to the HCCH 1961 Apostille Convention After almost a decade of discussions, negotiations, and preparations, Indonesia has finally acceded to the HCCH 1961 Apostille Convention. In early January this year, Indonesia enacted Presidential Regulation Number 2 of 2021, signed by President Joko Widodo, as the instrument of accession to the HCCH 1961 Apostille Convention. The...Read More

Indonesia menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Competent Authority yang nantinya bertugas menerbitkan Apostille dalam proses legalisasi dokumen di Indonesia. Awal tahun ini Indonesia mengaksesi The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (the HCCH 1961 Apostille Convention) melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 sebagai instrumen aksesi. The HCCH 1961...Read More