Perikatan medis merupakan hukum perdata khusus karena karakteristik dari perikatan medis berbeda dengan perikatan dalam perdata umum. Menurut penulis, beberapa karakteristik dasar dari perikatan medis adalah sebagai berikut. Pertama, perikatan medis merupakan sebuah perikatan yang membedakan antara perikatan tindakan medis dan perikatan layanan medis. Perikatan layanan medis sering digolongkan sebagai inspanningsverbintennis dalam koridor perdata khusus....Read More

DI USIA 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2025, pemerintah Indonesia patut diacungi jempol. Pemerintah akan ataupun sedang melaksanakan misi-misi teramat mulia untuk Gaza (Palestina) yang tengah dilanda perang dan dihancurkan Israel. Pemerintah seperti tengah melaksanakan mandat dari pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apalagi,...Read More

Negara diwajibkan mengatur pemilikan tanah dan penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa yang memiliki tanah itu adalah negara dan bahwa orang itu hanya menguasai. Pernyataan tersebut menunjukkan miskonsepsi pada sistem pertanahan di Indonesia. Konstitusi dan...Read More

Sebulan ke belakang, publik dihebohkan dengan kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memantik beragam reaksi dari seluruh lapisan masyarakat. Putusan MK tersebut memutus tentang mekanisme pelaksanaan keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang dipisahkan menjadi pemilu tingkat nasional dengan pemilu tingkat daerah. Tidak hanya memutus mekanisme keserentakan pemilu semata, MK juga memutus rentang...Read More

Dosen sekaligus Pakar Hukum Tata Negara FHUI, Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., Ph.D hadir sebagai narasumber pada program yang berjudul Vietnam di Asean. Program tersebut ditayangkan oleh QPVN (Saluran Televisi Pertahanan Nasional Vietnam) yang merupakan saluran televisi nasional di bawah Kementerian Pertahanan Nasional Vietnam. Dalam acara yang bertajuk “Upaya Vietnam dalam Membangun Diplomasi yang Konstruktif dan...Read More

Perlu penguatan edukasi kepada pasien, khususnya mengenai hak dan kewajiban pasien merupakan sebuah keniscayaan dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya kontribusi kesalahan pasien (contributory of negligence) terkait pelayanan ataupun tindakan medis. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan sebuah pola hubungan yang unik dan berlandaskan kepercayaan. Prof. HJJ. Leenen di dalam bukunya yang berjudul Gezondheidszorg en Recht een...Read More

Pada hari ini, 66 tahun silam, yakni 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu keputusan penting untuk mengatasi krisis konstitusional yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Keputusan itu dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai berakhirnya berlakunya UUD Sementara (UUDS) 1950 dan kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Pada prinsipnya, keputusan ini dilatarbelakangi...Read More

Risiko medis bukan faktor atau alasan menghapuskan tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan medis. Justru, risiko medis memunculkan tanggung jawab hukum dokter. Tindakan medis harus memperhatikan kebutuhan medis pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Dokter berkewajiban menyelamatkan pasien dengan upaya terbaiknya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Prof. HJJ. Leenen di dalam bukunya yang berjudul “Gezondheidszorg en Recht...Read More

Media masa kredibel yang teguh bertahan memperjuangkan moral politik, demokrasi dan keadilan  dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia mungkin bisa dihitung dengan jari. Kompas adalah salah satunya. Dalam perjalanan kinerjanya ke-60 tahun, Kompas adalah  ruang media berkumpulnya para intelektual organik  kampus dan ilmuwan publik di masyarakat luas. Mereka berbagi  kegelisahan, mengajukan pertanyaan kritikal, dan...Read More

Kerangka hukum pemilu yang demokratis adalah komponen krusial dalam praktik demokrasi suatu negara. Lebih spesifik, undang-undang pemilu merupakan aturan, institusi, dan proses yang menerjemahkan kehendak rakyat menjadi tata kelola yang demokratis (Gardner, 2024). Ranah undang-undang pemilu bahkan terkait erat dengan teori-teori filsafat dan politik tentang demokrasi yang bervariasi sesuai dengan konteks masyarakat dan historis negara...Read More