Risiko medis bukan faktor atau alasan menghapuskan tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan medis. Justru, risiko medis memunculkan tanggung jawab hukum dokter. Tindakan medis harus memperhatikan kebutuhan medis pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Dokter berkewajiban menyelamatkan pasien dengan upaya terbaiknya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Prof. HJJ. Leenen di dalam bukunya yang berjudul “Gezondheidszorg en Recht...Read More

Media masa kredibel yang teguh bertahan memperjuangkan moral politik, demokrasi dan keadilan  dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia mungkin bisa dihitung dengan jari. Kompas adalah salah satunya. Dalam perjalanan kinerjanya ke-60 tahun, Kompas adalah  ruang media berkumpulnya para intelektual organik  kampus dan ilmuwan publik di masyarakat luas. Mereka berbagi  kegelisahan, mengajukan pertanyaan kritikal, dan...Read More

Kerangka hukum pemilu yang demokratis adalah komponen krusial dalam praktik demokrasi suatu negara. Lebih spesifik, undang-undang pemilu merupakan aturan, institusi, dan proses yang menerjemahkan kehendak rakyat menjadi tata kelola yang demokratis (Gardner, 2024). Ranah undang-undang pemilu bahkan terkait erat dengan teori-teori filsafat dan politik tentang demokrasi yang bervariasi sesuai dengan konteks masyarakat dan historis negara...Read More

Semoga Majelis Disiplin Profesi (MDP) dapat bekerja secara profesional dalam mewujudkan profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Semoga Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Beberapa waktu yang lalu, telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga...Read More

REVISI terhadap UU ASN menjadi salah satu produk UU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas di tahun 2025. Padahal, perubahan terhadap UU ASN baru disahkan pada tahun 2023 melalui UU Nomor 20 Tahun 2023. Berpotensi mereduksi desentralisasi Perubahan UU ASN menimbulkan tanda tanya, terlebih terdapat muatan untuk mengembalikan sentralisasi pada hubungan pusat dan daerah. Otonomi...Read More

Menurut ACE Project vote buying atau pembelian suara merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang banyak dilakukan dan punya daya rusak sangat besar. Namun, acap kali sulit dibuktikan atau dihukum. Hal itu tidak lepas dari banyaknya masalah dalam penegakan hukum yang berdampak pada kurang efektif dan optimalnya pengawasan maupun penjatuhan sanksi atas kejahatan pembelian suara...Read More

Pemerintah dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Onrechtmatigee Overheidsdaad atau OOD apabila Pemerintah gagal atau tidak maksimal dalam melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap dokter yang bekerja di rumah sakit dan/atau terhadap rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit...Read More

Jika sistem outsourcing benar-benar akan dihapus, proses transisinya tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Perlu ada langkah-langkah yang adil dan terukur agar perubahan ini tidak menimbulkan gejolak, hingga berujung pada PHK massal yang merugikan pekerja. Pemerintah harus memulai dengan melakukan audit menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk bentuk-bentuk pekerjaannya dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja. Rencana...Read More

Tanggung jawab hukum rumah sakit diatur dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa, Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini dipertegas dengan Pasal 193 UU Kesehatan. Rumah sakit adalah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan dan medis yang bersifat...Read More

Demi kepastian hukum, harus segera dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai organisasi profesi dokter secara meaningful participation. Beberapa waktu lalu, media massa dan perhatian masyarakat fokus terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dokter PAP. Kasus ini menarik perhatian dan menimbulkan keprihatinan mendalam bagi masyarakat, khususnya adalah dokter. Dokter PAP melakukan tindakan kekerasan seksual di sebuah ruangan...Read More