Pemilu serentak 2024 bukan hanya sebuah peristiwa politik lima tahunan, melainkan juga cermin yang memperlihatkan seluruh kelemahan mendasar dalam desain demokrasi elektoral Indonesia. Kompleksitas teknis, problem substansial pengaturan, dan beragam kontroversi yang mengiringi proses Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi catatan penting bahwa tata kelola pemilu kita masih jauh dari kualitas demokratis. Pemilu dan Pilkada 2024...Read More

“kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, di semua tingkatan dengan...Read More

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu dekat. Hampir sepuluh bulan diselenggarakan bertahap secara nasional (mulai Januari 2025), program MBG belum memiliki aturan pelaksana yang menjadi dasar...Read More

Jakarta – Panggung Majelis Umum PBB dimanfaatkan secara optimal oleh Presiden Prabowo demi kemerdekaan Palestina. Namun demikian, solusi tanggul raksasa 480 km yang disampaikan Presiden telah menunjukkan bahwa Indonesia masih belum memiliki visi maritim jangka panjang dari negara kepulauan ini. Alih-alih memberikan formula atau setidaknya ide bersama di hadapan para pemimpin bangsa, Indonesia masih belum...Read More

Proyek MBG menimbulkan biaya tersembunyi akibat tata kelola buruk. Salah satunya ongkos pengobatan siswa yang keracunan. MAKAN bergizi gratis yang bertujuan mencerdaskan generasi penerus bangsa kini justru menjadi malapetaka. Proyek yang menghabiskan anggaran Rp 71 triliun pada 2025 itu menyebabkan lebih dari 6.000 penerima manfaat mengalami keracunan. Kejadian keracunan dan berbagai kekacauan makan siang gratis, seperti menu...Read More

Diperlukan konsep sunset review berarti aturan diberlakukan dengan jangka waktu tertentu dan wajib dievaluasi sebelum diperpanjang. Melalui evaluasi berkala, negara bisa menilai sejauh mana RUU PA ini efektif mempercepat pemulihan aset, apakah ada dampak sosial yang merugikan seperti salah-sita atau kriminalisasi politik, serta apakah publik sungguh melihatnya sebagai norma yang adil. Ada aspek di luar...Read More

Setiap kali pascapemilu maupun memasuki tahun politik, isu revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik selalu menyeruak ke permukaan. Namun publik sudah mafhum, alih-alih menjadi ruang pembahasan serius untuk memperkuat demokrasi, proses legislasi di DPR lebih sering berakhir sebagai arena tarik-menarik kepentingan antarpartai. Produk hukum yang lahir pun kerap tambal sulam, penuh kompromi sesaat, dan...Read More

“Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, di semua tingkatan dengan...Read More

BILA kita berkendara di kota-kota besar di Indonesia, utamanya Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Semarang, kemacetan di hari-hari kerja adalah hal yang tak terpisahkan. Seolah-olah ini menjadi bagian dari ritme kehidupan lalu lintas kota besar. Alih-alih melawan, sebagian besar pengguna jalan memilih pasrah. Kemacetan adalah bagian dari keseharian metropolitan. Nikmati saja. Berdasarkan data, juara dunia kemacetan...Read More

● RUU Perubahan Iklim butuh instrumen analisis biaya-manfaat. ● Instrumen ini berguna untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien dengan hasil maksimal. ● Analisis biaya-manfaat juga penting untuk menilai apakah suatu rencana kebijakan lebih banyak untung atau ruginya. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim atau RUU Perubahan Iklim masuk sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) 2024–2029, yang...Read More