Dalam kondisi gawat darurat, seharusnya informed refusal dikesampingkan dan diberlakukan Doktrin Life Saving untuk menyelamatkan pasien. Untuk mewujudkan kepastian hukum, seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai informed refusal. Penolakan tindakan medis (informed refusal) pada dasarnya adalah hak asasi manusia (HAM) untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu menentukan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Informed...Read More

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (23/1), mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”. Diskusi tersebut dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan menghadirkan pakar dan praktisi kepemiluan dari sejumlah lembaga. Penyelenggaraan FGD tidak lepas dari keberadaan Program Legislasi...Read More

Depok, 4 Februari 2025 – Harry Tjan Silalahi, seorang intelektual dan aktivis legendaris, berkunjung ke almamater Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) khusus untuk melihat ijazah sarjana yang tidak pernah diambilnya sejak lulus 63 tahun lalu. Cerita ijazah yang tidak pernah diambil ini terkenal di sejumlah kalangan. Dalam biografinya Harry Tjan Silalahi bercerita, “Ijazah belum saya...Read More

Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Dr. Yuli Indrawati, S.H., LL.M., diundang untuk memberikan pendapat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (30/1/2025). BUMN harus mematuhi banyak regulasi, termasuk yang mengatur tentang keuangan...Read More

Depok, 3 Februari 2025 – Staf Pengajar Hukum Kesehatan FHUI, Dr. Wahyu Andrianto, S.H., M.H. berhasil menerbitkan 2 (dua) buku barunya yang berjudul Hukum Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif dan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dan Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. Buku pertama yang berjudul Hukum Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif merupakan kumpulan dari tulisan...Read More

Jakarta, 30 Januari 2025 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) secara resmi menjalin kerjasama kembali dengan Charles Darwin University (CDU) Australia. Kerjasama ini merupakaan kesembilan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan akademik, penelitian, dan pertukaran mahasiswa antara kedua institusi. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kampus FHUI, Dekan FHUI, Dr. Parulian P Aritonang, S.H., LL.M., MPP. menekankan...Read More

Refleksi perjalanan 75 tahun konstitusi India memberikan pelajaran penting bagi Indonesia tentang perlunya keselarasan antara visi hukum dan implementasi sosial. Pada 26 Januari 2025, India merayakan Hari Republik (Republic Day) Ke-76, sebuah peringatan tahunan atas mulai berlakunya konstitusi India pada 1950 yang mengubah negara tersebut menjadi republik demokratis. Acara ini selalu menjadi momen penting dalam...Read More

Perlu dihindari personalisasi dalam pengelolaan anggaran negara dan klaim bahwa program makan bergizi gratis hanya sebagai program Presiden, bukan program pemerintah Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kepada media massa (6/1/2025) yang mengakui adanya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari uang pribadi Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik. Hal ini mengingat bahwa program MBG...Read More

Depok, 23 Januari 2025 – Menyambut perkuliahan semester Genap 2024/2025, Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan Rapat Staf Pengajar untuk Program Studi Sarjana dan Pascasarjana. Hadir dalam rapat Pimpinan FHUI beserta dengan Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi. Selain itu hadir juga Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si....Read More

After nearly 17 years of repeated legal challenges by civil society groups and political parties, the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi, MK) finally annulled the electoral threshold for presidential and vice-presidential nominations on 2 January. This threshold, enacted in 2003, shortly before Indonesia’s first direct election in 2004, was seen as the main barrier to more...Read More