“While framed as a strategy to attract top global talent, Indonesia’s push for dual citizenship hinges not on political vision, but on whether lawmakers can navigate the constitutional and statutory safeguards required to make it work.” When President Prabowo Subianto proposed introducing limited dual citizenship for high-value talent—such as scientists, athletes, healthcare professionals and artists—during...Read More

Governments around the world are rediscovering ownership as an instrument of economic policy. From Washington’s industrial policy and Beijing’s state-owned enterprises (SOEs) to sovereign wealth funds across Asia, states are increasingly acting not merely as regulators but as strategic shareholders. The question confronting policymakers is no longer whether governments should own corporations, but how they...Read More

Depok, 24 Agustus 2026 — Kepedulian alumni terhadap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) kembali diwujudkan melalui program bantuan kesehatan. Yayasan Alumni Hukum 9ENAM (Yayasan 96), yang diinisiasi oleh alumni angkatan 1996 FHUI, menyalurkan bantuan kacamata kepada tenaga kependidikan (Tendik) FHUI. Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan 96 untuk berkontribusi dalam mendukung...Read More

MPR dapat saja menetapkan ketetapan MPR yang kedudukannya di bawah UUD tanpa harus mengubah UUD 1945. PPHN Berpotensi Memicu Amendemen UUD 1945” (Kompas, 7 Agustus 2026) pada intinya menyoroti pilihan bentuk hukum dari Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diserahkan oleh pimpinan MPR kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (3/8/2026). Ada nada...Read More