Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi itu menimbulkan ancaman dan rasa khawatir sekaligus memiliki keuntungan. Misalnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan dan dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)...Read More
TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Center Learning Education Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar Kursus Hukum Kontrak & Perjanjian Tahun Anggaran 2019 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhitung Senin, 9, September sampai 13 September 2019. Kerja sama ini pun disambut hangat oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M “Saya...Read More
Indonesian National Military-Naval Force (TNI-AL) in collaboration with Continuing Legal Education FHUI (CLE) did a contract law course in Faculty of Law, Universitas Indonesia, from Monday, September 9 until September 13, 2019. This collaboration was warmly welcomed by the vice dean of FHUI, Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. “I sincerely thank you...Read More
Congratulations to the UI Team for their achievement in the 7th Foreign Direct Investment Arbitration Moot (Asia-Pacific Regionals) in Seoul, South Korea! We are proud to announce that the first team from Universitas Indonesia managed to finish as the Second Runner-Up in the competition. The Team: 1. Fadhira Mediana (2017) 2. Rifqi Thoriq (2017) 3....Read More
Congratulations to the UI Team for their achievement in the 7th Foreign Direct Investment Arbitration Moot (Asia-Pacific Regionals) in Seoul, South Korea! We are proud to announce that the first team from Universitas Indonesia managed to finish as the Second Runner-Up in the competition. The Team: 1. Fadhira Mediana (2017) 2. Rifqi Thoriq (2017) 3....Read More
Mantan pelaksana tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai kehadiran Dewan Pengawas dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) adalah wajar. Sebab, dia menilai di negara-negara demokratis lembaga seperti KPK mengisyaratkan adanya badan pengawas independen seperti Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan. “Dewan Pengawas adalah sesuatu yang wajar....Read More
