Depok, 18 Desember 2024 – Bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eva Acjani Zulfa, S.H., M.H., dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bidang Hukum Sanksi dan Restorative Justice. Prosesi Sidang Pengukuhan dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng, dengan pidato pengukuhan berjudul Restorative Justice...Read More
Statuta Roma merupakan salah satu instrumen HAM internasional yang penting di samping UDHR. Hari ini, 76 tahun silam, 10 Desember 1948, Universal Declaration of Human Rights atau UDHR (Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia) disahkan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, Perancis. Dalam pemungutan suara, ada 48 negara yang mendukung, 8 negara abstain; tetapi...Read More
In Celebration of International Human Rights Day, FHUI with Djokosoetono Research Center (DRC FHUI) proudly present: PUBLIC LECTURE: Democracy and Human Rights in Southeast Asia Guest Speaker : Dr. Azmi Sharom (Human Rights & Democracy Expert Governing Board Member of SHAPE-SEA) Moderator : Dr. Nathalina Naibaho, S.H., M.H. (Criminal Law Department Faculty of Law UI)...Read More
JAKARTA – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mendorong pembentukan lembaga penanganan kasus kekerasan anak secara terpadu di wilayah Jabodetabek. Pasalnya, kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak masih cukup tinggi. Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Persiapan Pembentukan Lembaga Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Jabodetabek”...Read More
Intelektualitas seseorang sama sekali tidak terletak pada gelar doktor atau profesor. Proses promosi doktor kilat dengan kejanggalan prosedural formal ataupun substansi akademik di universitas ternama baru-baru ini dirasa sangat meresahkan para ilmuwan di negara ini. Tak hanya masyarakat ilmiah, tetapi juga masyarakat luas bersuara keras menuntut agar gelar doktor dibatalkan, bukan ditangguhkan. Disertasi yang sudah...Read More
Pembentukan Pengadilan Perdata Khusus Profesi Medis sebuah keniscayaan agar masyarakat dan tenaga medis terhindar dari praktik penegakan hukum yang jauh dari nilai keadilan. Salah satu perubahan fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai kewenangan dari Majelis yang menangani aspek disiplin. Hal ini diatur dalam Pasal 304-309 UU Kesehatan. Berdasarkan kewenangannya, Majelis berwenang...Read More
