Resensi Buku: Hukum Persekutuan di Indonesia (Penulis: Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., MLI.) Oleh: Wenny Setiawati Dalam ranah hukum ekonomi, ada banyak buku yang membahas aspek hukum mengenai bentuk usaha yang dikenal di Indonesia dan buku terbaru dari Dr. Yetty Komalasari Dewi ini membahas secara khusus mengenai badan usaha dalam bentuk persekutuan di Indonesia. Kekhususan...Read More

Masih banyak pihak yang mempunyai salah pengertian mengenai arbitrase sebagai suatu badan dan sebagai suatu proses beracara dengan mencampuradukkan arti dan fungsinya. Pencampuradukkan tersebut dilakukan secara tidak sengaja karena adanya kekeliruan berpikir atau justru secara sengaja sehingga menciptakan sebuah asumsi yang salah untuk kepentingan diri. Dalam banyak permohonan pembatalan, ditemukan bahwa badan arbitrase – BANI...Read More

Keberadaan fan-works sering menimbulkan polemik antara fans dan franchise-franchise hiburan besar. Fan-works atau Fan-Created-Works adalah ciptaan-ciptaan dari fans suatu franchise (waralaba) seperti Naruto, Harry Potter atau Batman yang terisnpsirasi dari franchise yang mereka gemari (Khaosaeng, 2019) (de Zwart, 2017). Tentu karya cipta ini umumnya erat substansinya dengan karakter atau universe di mana cerita franchise itu terjadi. Banyak fans menggunakan latar atau karakter tersebut untuk membuat fanfiction, ilustrasi fanworks, atau bahkan me-remix lagu tema dari francihise tersebut. Yang menjadi masalah...Read More

PERJANJIAN Penyesuaian Garis Batas Flight Information Region (FIR) antara FIR Jakarta dengan FIR Singapura hingga saat ini belum juga diratifikasi. Pembahasan mengenai ratifikasi perjanjian tersebut belum usai karena terdapat beberapa klausul dalam perjanjian yang berpotensi menyangkut pelaksanaan kedaulatan atau hak berdaulat negara. Padahal ratifikasi perjanjian ini penting untuk dapat memulai pembahasan atau mengesahkan kerangka kerja...Read More

Pada awal Februari 2022, Mahkamah Konstitusi kembali menerima permohonan menguji Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945. Pemohon, E Ramos Petege, meminta MK untuk, antara lain, menyatakan UU Perkawinan ”tidak lagi relevan dalam mengakomodasi [sic] kebutuhan penegakan hak asasi manusia masyarakat Indonesia seperti yang diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945” tentang kemerdekaan...Read More

Dibandingkan dengan negeri jiran Malaysia dan Thailand, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terdata (karena tidak semua terdata) di Indonesia tidaklah banyak. Per 31 Januari 2022 ada 96.401 pengungsi di Thailand (UNHCR Thailand, 2021), di mana sebagian besarnya berasal dari Myanmar (etnis minoritas Karen dan Karenni). Di Malaysia, per akhir Desember 2021 terdapat 180.440 pengungsi...Read More