NIAT baik pemerintah RI untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka dalam perang sejak Oktober 2023, terutama anak-anak, patut diacungi jempol. Ini menunjukkan komitmen pemerintah RI dalam urusan kemanusiaan dan perdamaian internasional. Sesuatu yang amat cocok dengan amanat alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan...Read More
Duty of care merupakan perwujudan pertanggungjawaban hukum rumah sakit sebagai sebuah institusi atas pelayanan yang baik dan wajar dalam bidang medis. Pada dasarnya, rumah sakit bertanggung jawab terhadap tiga hal yaitu: (a) Tanggung jawab yang berhubungan dengan duty of care, (b) Tanggung jawab terhadap sarana dan prasarana, dan (c) Tanggung jawab terhadap personalia. Dalam Undang-Undang Nomor 17...Read More
SUDAH jadi pengetahuan umum, korupsi tidak saja merupakan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi juga melahirkan kerugian sosial super besar di masyarakat. Sayangnya, selama ini aspek kerugian dari korupsi lebih berfokus pada aspek memperkaya diri sendiri/orang lain secara melawan hukum dan juga menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak banyak...Read More
Hubungan dokter-pasien merupakan hubungan hukum yang bersifat inspanningsverbintennis dan bukan resultaatsverbintennis. Tindakan medis bersifat inspanningsverbintennis dipengaruhi beberapa faktor yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis; faktor dan kondisi pasien; faktor resiko medis; faktor kecelakaan medis; dan potensi contributory of negligence dari pasien. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa karakteristik...Read More
Dokter sebagai sebuah profesi yang mulia, sudah seharusnya selalu mengutamakan keilmuan dan pengalaman dalam bidang medis. Dokter seharusnya selalu memperhatikan standar, informed consent, dan rekam medis pada saat melaksanakan tindakan medis. Semoga profesi dokter tetap terjaga kemuliaannya. Dokter adalah sebuah profesi yang mulia karena dalam profesi dokter melekat tanggung jawab untuk melakukan upaya terbaik (inspanningsverbintennis) dalam mewujudkan...Read More
Pada 20 Februari lalu, Presiden Prabowo telah melantik 481 Kepala Daerah hasil pilkada serentak nasional tahun 2024. Sebelumnya, 22 kepala daerah di Aceh telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh sesuai pengaturan dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Saat ini para kepala daerah tersebut tengah mengikuti retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dalam...Read More
PENYALAHGUNAAN pengawalan di jalan oleh pejabat atau birokrat, bahkan masyarakat umum secara brutal telah lama meresahkan para pengguna jalan. Pasalnya, pengawalan ber-sirene tersebut amat mengganggu dan tidak jelas urgensinya. Apalagi, pengguna jalan lain juga sama-sama sibuk, sama-sama terpepet waktu dan ingin mencapai tujuan dengan cepat. Maka, begitu mendengar sirene ugal-ugalan di jalanan, reaksi pengguna jalan...Read More
Dalam kondisi gawat darurat, seharusnya informed refusal dikesampingkan dan diberlakukan Doktrin Life Saving untuk menyelamatkan pasien. Untuk mewujudkan kepastian hukum, seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai informed refusal. Penolakan tindakan medis (informed refusal) pada dasarnya adalah hak asasi manusia (HAM) untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu menentukan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Informed...Read More
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (23/1), mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”. Diskusi tersebut dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan menghadirkan pakar dan praktisi kepemiluan dari sejumlah lembaga. Penyelenggaraan FGD tidak lepas dari keberadaan Program Legislasi...Read More
Refleksi perjalanan 75 tahun konstitusi India memberikan pelajaran penting bagi Indonesia tentang perlunya keselarasan antara visi hukum dan implementasi sosial. Pada 26 Januari 2025, India merayakan Hari Republik (Republic Day) Ke-76, sebuah peringatan tahunan atas mulai berlakunya konstitusi India pada 1950 yang mengubah negara tersebut menjadi republik demokratis. Acara ini selalu menjadi momen penting dalam...Read More