Dalam diskursus hak asasi manusia (HAM), negara kerap kali didudukkan sebagai subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM warga negara. Penisbatan negara sebagai subjek utama penegakkan HAM juga didasari pada kedudukannya sebagai subjek hukum internasional, sehinga memungkinkan negara dapat dituntut dalam forum internasional jika...Read More

Hukum Tata Negara Darurat (Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H.) Oleh Ardia Khairunnisa Setiawan Apakah Negara berhak melakukan hal ‘lebih’ dalam menghadapi sebuah anomali? Setidaknya, Penulis menganggap ini sebagai ide awal Hukum Tata Negara Darurat dan buku ini mengemas hal tersebut dengan ringkas, padat, dan terkini. Resensi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: subtansi...Read More

Pembaharuan hukum termasuk hukum pidana adalah keniscayaan,  karena kebutuhan akan keadilan masyarakat yang terus berubah harus bisa diakomodasi.  Namun dalam Rancangan Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini  dalam proses pembahasan di DPR, masih terdapat  Pasal-Pasal yang dipersoalkan kalangan masyarakat sipil, karena dikhawatirkan menimbulkan dampak krimininalisasi berlebihan. Beberapa lembaga hukum melakukan kajian   terhadap Pasal-Pasal penting...Read More

Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara (Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H.) Oleh: Wyllyan Ichsan Shab Billah Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bentuk pengejawantahan dari kehidupan berkonstitusi. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung di dalamnya menjadi jiwa bagi identitas konstitusional bangsa Indonesia dengan lima prinsip dasar kebangsaan, yaitu: pluralisme, inklusivisme, universalisme, nasionalisme,...Read More

Berisi uraian perbandingan dan perkembangan model-model perusahaan persekutuan. Bacaan ringkas dan padat yang mudah untuk mahasiswa, akademisi, hingga praktisi. Kecil-kecil cabe rawit. Peribahasa ini tepat untuk menggambarkan buku terbaru karya Yetty Komalasari Dewi, Ketua Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Indonesia. Judul bukunya tidak rumit, isinya tidak berbelit-belit, jumlah halamannya pun tidak tebal. Hanya...Read More

Resensi Buku: Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia (Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.) Oleh: Yessi Nadia Giatma Saragih   Dalam hukum tata negara, ada banyak buku yang membahas tentang peraturan perundang-undangan, salah satunya buku karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang berjudul Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. terpanggil...Read More

Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang’Rule of Law and Rule of Ethics’ & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Penulis Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.) Oleh: Juhaidy Rizaldy Roringkon Buku yang berkaitan dengan Konstitusi sangatlah banyak di toko buku, dari konstitusi perspektif filsafat, hukum, sosial, ilmu pemerintahan dan sejarah bisa kita jumpai dibanyak tempat....Read More

Resensi Buku: Hukum Persekutuan di Indonesia (Penulis: Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., MLI.) Oleh: Wenny Setiawati Dalam ranah hukum ekonomi, ada banyak buku yang membahas aspek hukum mengenai bentuk usaha yang dikenal di Indonesia dan buku terbaru dari Dr. Yetty Komalasari Dewi ini membahas secara khusus mengenai badan usaha dalam bentuk persekutuan di Indonesia. Kekhususan...Read More

Masih banyak pihak yang mempunyai salah pengertian mengenai arbitrase sebagai suatu badan dan sebagai suatu proses beracara dengan mencampuradukkan arti dan fungsinya. Pencampuradukkan tersebut dilakukan secara tidak sengaja karena adanya kekeliruan berpikir atau justru secara sengaja sehingga menciptakan sebuah asumsi yang salah untuk kepentingan diri. Dalam banyak permohonan pembatalan, ditemukan bahwa badan arbitrase – BANI...Read More

Jakarta. At the height of President Suharto’s tenure in leading Indonesia, the country was famously dubbed an “Asian Tiger” as a testament towards the country’s economic and political strength which reverberated across the international community. However, the country’s culture of cronyism, its questionable human rights record and the unaccountable authority exercised by an exclusive executive branch...Read More