Penerapan dwi kewarganegaraan diperlukan kajian hukum dalam bentuk naskah akademik dengan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek tidak hanya ekonomi, tetapi juga pertahanan, keamanan, sosiologi, budaya serta kesiapan dari penyelenggara negara. Hal tersebut dikatakan Kasubdit Status Kewarganegaraan, yang juga Plh Direktur Tata Negara, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM, Agus Riyanto dalam paparannya pada acara Seminar...Read More