"VOX POPULI VOX DEI" Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.

Promosi Doktor Nathalina: Dinamika Pengaturan dan Penerapan Sanksi Administrasif dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Administrasi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia > Berita > Promosi Doktor Nathalina: Dinamika Pengaturan dan Penerapan Sanksi Administrasif dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Administrasi

Depok, 24 Juli – Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali menyelenggarakan sidang terbuka promosi doktor di Balai Sidang Djoko Soetono, Kampus FHUI. Promovendus, Nathalina berhasil mendapatkan gelar doktor dengan mempertahankan disertasinya yang berjudul “Dinamika Pengaturan dan Penerapan Sanksi Administrasif dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Administrasi”.

Dalam disertasinya, Nathalina menjelaskan sanksi pidana dan sanksi administratif merupakan dua jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai ketentuan administrasi di Indonesia. fenomena perumusan kedua jenis sanksi tersebut mengalami dinamika baik dalam perumusan maupun penerapannya, khususnya dalam ketentuan tentang kepabeanan dan cukai, perpajakan, kehutanan, dan lingkungan hidup yang mana keadaan ini membawa permasalahan dalam praktik penegakannya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok tentang pentingnya suatu pedoman untuk menentukan perumusan ketentuan pidana dalam ketentuan administrasi sebagai suatu pola formulasi yang melandasi perumusan sanksi dalam menentukan jenis sanksis administratif atau sanksi pidana dalam ketentuan di bidang fiskal dan sumber daya alam serta perlunya pengaturan tentang pedoman bagi pejabat administrasi atau penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan sanksi tersebut.

Hasil penelitian ini menemukan pembentukan jenis dan sifat sanksi, pembentukan undang-undang merujuk pada ketentuan yang telah ada, namun dalam risalah pembahasan RUU tidak dilengkapi argumentasi tentang justifikasi pidana dan pemindaan serta prinsip ultimum remedium, melainkan hanya mempertimbangkan bahwa sanksi pidana diperlukan untuk memperkuat sanksi administratif guna menjerakan para pelaku.

Prinsip una via telah diterapkan dalam kasus fiskal khususnya di bidang perpajakan di tingkat Mahkamah Agung, dengan catatan bahwa prinsip una via berlaku sebagai perluasan dari prinsip nebis in idem bahwa untuk satu pelanggarakan yang serupa tidak dapat diterapkan dua jenis sanksi yang memiliki sifat punitif yang sama.

Sidang ini diketuai oleh Dekan FHUI, Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP., dengan anggota terdiri atas: Promotor, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,M.A.,Ph.D Kopromotor, Prof. Andri Gunawan Wibisono, S.H., LL.M., Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. dan anggota penguji Prof. Dr. Topo Santoso, S.H.,M.H., Prof. Pujiyono, S.H., M.Hum., Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., Dr. Patricia Rinwigati, S.H., MIL., dan Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.

Setelah memaparkan disertasinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan penguji, Nathaliaberhasil ditetapkan sebagai Doktor Ilmu Hukum dengan meraih predikat Sangat Memuaskan.

Dr. Nathalina adalah Doktor ke 306 yang dihasilkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, merupakan Doktor ke 10 yang lulus di tahun 2023 dan Doktor ke 271 yang lulus setelah Program Pascasarjana diselenggarakan langsung oleh FHUI

About the author

➖ Kampus UI Depok Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus FHUI Gedung A Depok 16424, Jawa Barat Telepon (021) 7270003, 7863288 Faks (021) 7270052. E-mail: humas-fh@ui.ac.id & lawschool@ui.ac.id ... ➖ Kampus UI Salemba Gedung IASTH Lt. 2, Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430 Tel : (021) 31909008 Faks : (021) 39899148
Humas FH UI