Bertempat di Aula Pebotoa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Morowali di Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia pimpinan Prof. Heru Susetyo, PhD melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada 12-13 November 2025.
Kegiatan FGD ini bertujuan untuk memvalidasi hasil temuan sementara, memetakan masalah, serta menggali potensi BUMDes dan KDMP sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di desa-desa transmigrasi. Sekaligus mempertemukan langsung para pemangku kepentingan mulai dari kepala desa, seluruh pengurus BUMDes dan KDMP dari 13 Desa Transmigrasi di kawasan Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah, hingga perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat merumuskan solusi bersama untuk memperkuat ekonomi desa.
Kegiatan yang berlokasi di dilanjutkan dengan paparan hasil temuan sementara tim riset yang disampaikan oleh Prof. Heru Susetyo, Ph.D., Ketua Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia bersama anggota tim dari Universitas Indonesia masing-masing Feymi Angelina, SH., Zakiyah Rasuna Nadia, Rania Putri Herdina dan Arjuna Oktavian Syabil. Beliau menjelaskan arah kebijakan nasional tentang BUMDes yang kini tidak lagi bersifat administratif, melainkan transformasional.
“Kita tidak lagi bicara BUMDes yang sekadar berdiri di atas kertas, BUMDes dan KDMP harus berfungsi sebagai badan usaha profesional yang berbadan hukum, berjejaring, dan berdaya saing.” Ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMDes dan KDMP sebenarnya dimaksudkan untuk mengelola potensi desa demi kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan transmigrasi yang diharapkan menjadi motor pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun dari hasil kunjungan Tim Ekspedisi Patriot UI di lapangan pada bulan September – November 2025, banyak BUMDes yang belum mampu menunjukkan skala usaha yang signifikan. Kolaborasi antar aktor ekonomi pun masih minim. Kebanyakan hanya bergerak di unit simpan-pinjam dengan dana berkisar Rp 200 juta dari pemerintah daerah, tanpa mekanisme pelaporan dan pemantauan yang memadai.
Menurut Prof. Heru Susetyo, persoalan BUMDes bukan semata soal bantuan, tetapi soal manajemen, visi bisnis, dan keberlanjutan. “Awal bisnis yang baik adalah pencatatan yang baik,” tuturnya. Banyak BUMDes belum memiliki sistem dokumentasi dan keuangan yang rapi, sehingga sulit menilai apakah mereka benar-benar berkembang. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga, antara BUMDes, koperasi, UMKM, dan sektor swasta untuk memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas.
Dalam paparannya, ia juga menyinggung program Transmigrasi 5.0, sebuah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, yang tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan memajukan perekonomian lokal melalui sinergi kelembagaan desa. BUMDes, katanya, harus mampu menjadi simpul dari semangat baru itu: kemandirian yang berakar dari gotong royong dan profesionalitas.
Paparan itu menjadi pemantik diskusi antar-desa yang berlangsung penuh keterbukaan. Para kepala desa dan pengurus BUMDes dan KDMP silih berganti menceritakan kondisi masing-masing.
