Paparkan Ide Amandemen Konstitusi, Tim FHUI Raih Juara Tiga Nasional Constitutional Drafting MPR 2017
Fakultas Hukum Universitas Indonesia berhasil meraih Juara III Nasional Lomba Constitutional Drafting (Condraft) MPR RI Tahun 2017 dalam rangka Pekan Konstitusi MPR RI Tahun 2017, setelah lolos tahap makalah dari 15 perguruan tinggi se-Indonesia.
Tim FHUI yang beranggotakan lima orang, yaitu: Satria Afif Muhammad (2015), William Sarana (2014), Nimas Ratih A.T. (2014), Josua Collins (2014) dan David Domein (2015) berhasil maju ke tahap presentasi berkat bantuan dari Badan Otonom Lembaga Kajian dan Keilmuan (LK2).
Seremoni pengumumuan juara lomba Constitutional Drafting sekaligus menutup rangkaian kegiatan Lomba Constitutional Drafting dan Debat Konsitusi Tahun 2017 dilaksanakan di ballroom Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Rabu malam, 30 Agustus 2017.
Dalam lomba tersebut, Tim FHUI diharuskan mempresentasikan makalah dan menjawab pertanyaan dari empat dewan juri. Keempat juri itu adalah, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana SH. M.Hum, Prof. Dr. Kaelan, M.S. Prof. Dr, Satya Arinanto, SH, MH, serta Prof. Dr. Ni’matul Huda.
Beberapa ide yang dibawa oleh tim FHUI lomba tersebut adalah Penataan Kewenangan dari MPR RI, Penguatan DPD, Penguatan Sistem Presidensial, dan Penataan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman. Selain berlomba, acara ini juga diselingi dengan kegiatan outbond, dan jalan sehat bersama kepala lembaga negara Indonesia.
Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari MPR, Tim FHUI mendapatkan tropi piala dan uang pembinaan yang secara simbolik diserahkan oleh Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI Yana Indrawan.
Lomba Constitutional Drafting (Condraft) MPR RI sendiri telah diadakan secara rutin selama dua tahun. Tahun ini merupakan tahun pertama FHUI mengikuti lomba tersebut dan berhasil meraih Juara 3 serta uang pembinaan sebesar Rp 30.000.000.00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah didahului dengan membuat naskah Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 yang mengkritisi dan mengubah beberapa isu ketatanegaraan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar.
