Pada Selasa (9/11/2021), Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima permohonan judicial review atau peninjauan yudisial, baik secara materiil maupun formil, atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011. Permohonan tersebut diajukan empat orang mantan kader Partai Demokrat, dengan kuasa hukum mereka...Read More
Senin (15/11/21), Fakultas Hukum Universitas Indonesia kedatangan rombongan tamu dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Auditorium, FHUI ini dimulai pada pukul 09.15 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Rombongan FH UNUD yang berjumlah 30 orang ini disambut baik oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. dan...Read More
Selama ini, di bangku perkuliahan fakultas hukum di tanah air, diajarkan bahwa Sistem Hukum Adat masih diakui di Indonesia sebagai salah satu Sistem Hukum yang masih hidup sebagai bagian dari Pluralisme Hukum di Indonesia (selain Sistem Hukum Nasional dan Sistem Hukum Islam). Tapi para pengajar sering lupa menekankan, bahwa Hukum Adat yang masih hidup dan...Read More
Universitas di Indonesia tidak henti-hentinya dirundung malang. Belum selesai urusan semakin merosotnya kebebasan akademik dan demokrasi di kampus dengan segala dampaknya, sekarang mencuat isu kekerasan seksual yang korban umumnya adalah para mahasiswi. Lembaga paling terhormat, penjaga gerbang kebenaran di hati masyarakat, ternyata menyimpan kejahatan yang paling memalukan: kekerasan seksual, yang begitu disembunyikan, tertutup rapat bisa...Read More
PERTIWI Fund memberikan dukungan kelangsungan pendidikan bagi perempuan keluarga besar FHUI. November ini PERTIWI Fund memberikan dukungan bagi sebelas mahasiswi FHUI yang terpilih. PERTIWI Fund merupakan bagian dari 9ENAM.org. Yayasan 9ENAM yang dibentuk oleh alumni FHUI angkatan 96 hadir memberi dukungan kepada keluarga alumni FHUI angkatan 96, keluarga besar FHUI dan masyarakat.Read More
Indonesian Accession to the HCCH 1961 Apostille Convention After almost a decade of discussions, negotiations, and preparations, Indonesia has finally acceded to the HCCH 1961 Apostille Convention. In early January this year, Indonesia enacted Presidential Regulation Number 2 of 2021, signed by President Joko Widodo, as the instrument of accession to the HCCH 1961 Apostille Convention. The...Read More
