Depok, 06 Juli 2022 – Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. mengisi kuliah umum di Summer Course on Artificial Intelligence and Space Law. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Amsterdam Law and Technology Institute Vrije Universiteit Amsterdam. Dr. Edmon memaparkan presentasinya dengan materi “Information Security & Trust Services e-Identity & Authentication...Read More
Depok, 6 Juli 2022 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) baru-baru ini membentuk Aliansi Digital Keamanan Siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Microsoft Indonesia untuk meningkatkan urgensi akademisi, pemerintah, dan pelaku industri terhadap pentingnya kemanan siber di Indonesia. Melalui Aliansi ini, FHUI, BSSN, dan Microsoft Indonesia akan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan...Read More
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali melaksanakan kegiatan sidang promosi untuk Mahasiswa S3, yaitu Brigita Purnawati Manohara. Promosi Doktor ini dilakukan secara Hybrid (Luring dan daring) melalui zoom meeting dan di Balai Sidang, Kampus FHUI, pada Sabtu, 2 Juli 2022. Brigita Purnawati Manohara merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum berhasil...Read More
Sabtu, 2 Juli 2022 – Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali melaksanakan kegiatan sidang promosi untuk Mahasiswa S3, yaitu Kukuh Komandoko. Promosi Doktor ini dilakukan secara Hybrid (Luring dan daring) melalui zoom meeting dan di Balai Sidang, Kampus FHUI, Depok. Kukuh Komandoko merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum berhasil meraih...Read More
Dalam diskursus hak asasi manusia (HAM), negara kerap kali didudukkan sebagai subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM warga negara. Penisbatan negara sebagai subjek utama penegakkan HAM juga didasari pada kedudukannya sebagai subjek hukum internasional, sehinga memungkinkan negara dapat dituntut dalam forum internasional jika...Read More
Hukum Tata Negara Darurat (Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H.) Oleh Ardia Khairunnisa Setiawan Apakah Negara berhak melakukan hal ‘lebih’ dalam menghadapi sebuah anomali? Setidaknya, Penulis menganggap ini sebagai ide awal Hukum Tata Negara Darurat dan buku ini mengemas hal tersebut dengan ringkas, padat, dan terkini. Resensi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: subtansi...Read More
