Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengapresiasi kinerja KPK yaitu atas penangkapan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dan menantunya, Rezky Herbiyono pada Senin (1/6/2020) malam. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA.Sebeb, kasus tersebut sudah lama menjadi benalu bagi lembaga antirasuah tersebut. “Apresiasi buat KPK yang akhirnya...Read More
IKATAN Alumni Universitas Indonesia S3 Fakultas Hukum UI (Iluni S3 FHUI) menyalurkan bantuan paket sembako tahap dua ke warga yang membutuhkan. “Pada 14-16 Mei telah dilaksanakan penyaluran sembako tahap kedua di lima lokasi berbeda yaitu Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor,” kata Ketua Iluni S3 FHUI Iluni S3 FHUI Gayus Lumbuun dalam keterangan yang diterima...Read More
The Covid-19 outbreak has hit hard for Southeast Asian economies. Anticipating more shocks to come, several countries have already moved to cut defence spending, seeing the military as a budget line that can be readily reduced. Indonesia, for example, has announced it will slash its defence budget this year by nearly US$588 million. Thailand has likewise reduced its defence...Read More
Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) Ashoya Ratam mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang saat ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus relevan dengan kondisi “new normal”. “Kita perlu memastikan bahwa RUU ini relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, terutama dengan kondisi “new normal” akibat pandemi COVID-19,” ujar Ashoya dalam diskusi...Read More
Rapat paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Minerba yang telah dibahas oleh Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI sepanjang Februari-Mei 2020 menjadi UU, pada Selasa (12/5/2020) sore. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi tiga wakil ketua Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, dan Azis Syamsuddin. Awalnya Ketua Komisi VII DPR RI,...Read More
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai adanya inkonstitusionalitas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Beleid itu mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Corona Virus Disease 2019...Read More
