Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Salah satu dampak pandemi COVID – 19 adalah lesunya perekonomian yang berpengaruh pada kualitas portfolio kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sadar akan dampak dan pengaruh besar yang ditimbulkan, maka Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian. Efektifkah...Read More
On December 12th, 2019, Malaysia submitted a proposal to the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) concerning the limits of its continental shelf beyond 200 nautical miles. The continental shelf submission lies from Malaysia’s baseline towards the South China Sea. The submission its accordance with article 76, paragraph 8 of the United Nations Convention on the...Read More
Sebagai bangsa besar dan salah satu negara terkemuka di dunia, seyogianya AS mencoba belajar dari pengalaman historis yang pernah terjadi dan berhasil diselesaikan melalui putusan-putusan monumental MA-nya. Kasus kematian pria kulit hitam, George Floyd, saat ditangkap polisi kulit putih di Minneapolis, Minnesota, 25 Mei, memicu gelombang kerusuhan massa di sejumlah tempat di AS. Floyd ditangkap...Read More
WEBINAR Diskusi Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Oleh Rumah Sakit, Dokter, dan Pemerintah Pembukaan: Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Keynote Speaker: Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Narasumber: 1. Letjen TNI Doni Monardo* (Kepala BNPB dan Ketua Tugas...Read More
The Center for Continuing Legal Education – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) akan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Periode Agustus 2020 Secara Online INFORMASI UMUM Peserta PKPA wajib membaca dan mempelajari ketentuan PKPA di laman ini. CLE FHUI selaku mitra PERADI dalam penyelenggara PKPA berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan (menentukan...Read More
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof Dr M Ramdan Andri Gunawan meminta Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan pemerintah tidak menghapus sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja. Sebab, menurut Ramdan, sanksi administratif yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja terkait pengelolaan lingkungan belum tegas. “Pembekuan izin atau...Read More
