Minggu, 5 Juli 2020, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI), Djokosoetono Research Center (DRC FHUI), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas PUSaKO FHUA, Netgrit, Rumah Kebangsaan, dan Perludem mengadakan Kuliah Umum 50 Tahun Prof. Topo Santoso, “Disain Penegakan Hukum untuk Pemilu Demokratis dan Berkeadilan” dalam memperingati hari lahir ke-50...Read More
Guruh, bukan nama sebenarnya, kerap berteriak dan berkata kotor ketika berkendara mobil sendiri guna melampiaskan kemarahan dan kekesalan. Itu dilakukan saat teringat kembali kekerasan seksual yang dialami anak laki-lakinya yang masih duduk di sekolah dasar. Tidak hanya itu, Guruh setiap malam juga dibayangi rasa bersalah atas kejadian yang menimpa anaknya. “Saya tiap hari terutama tengah...Read More
#Informasi #Kompetisi Bagaimana kabar teman-teman sivitas akademika UI semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, meskipun sudah ada pelonggaran PSBB di beberapa daerah, jangan lupa selalu terapkan perilaku bersih sehat dalam aktivitas sehari-hari ya. Untuk mengatasi kebosanan teman-teman selama #DirumahAja, Kami Direktorat Kemahasiswaan telah mengumpulkan informasi seputar kompetisi tingkat nasional baik yang diadakan oleh organisasi ataupun kampus-kampus...Read More
Pakar hukum yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Rosa Agustina menilai Indonesia membutuhkan peradilan khusus yang mengadili perkara lingkungan hidup di Tanah Air dengan hakim-hakim andal, sehingga dapat menghargai arti lingkungan hidup sesungguhnya. “Lingkungan hidup itu kan kompleks, tidak hanya pengetahuan hukum tapi juga sains, yakni pengetahuan tentang satwa, kehutanan, mengenai konservasi...Read More
In June, four years after the Hague’s 2016 South China Sea tribunal ruling, Indonesia put forward a formal diplomatic note to the UN. This was in response to Malaysia’s 2019 continental shelf submission that objected to China’s maritime claims in the South China Sea, including the area bounded by China’s nine-dash line. It said that ‘Indonesia is...Read More
Pakar Hukum Indriyanto Seno Adji mengapresiasi positif adanya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah dibahas DPR dan Pemerintah. Menurutnya, RUU Ciptaker sangat baik untuk menghilangkan birokratisasi dan regulasi yang menghambat pembangunan ekonomi selama ini. “Ide RUU Cipta Kerja ini, baik dari sisi hukum maupun ekonomi, adalah melakukan efisiensi regulasi dan menghindari...Read More
