Kuliah Umum “Perkembangan Hukum Acara Pidana: Suatu Perspektif Mahkamah Agung Republik Indonesia”
Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan Kuliah Umum Hukum Acara Pidana “Perkembangan Hukum Acara Pidana: Suatu Perspektif Mahkamah Agung Republik Indonesia” dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada Rabu, 2 Mei 2018 di Auditorium Djokosoetono FHUI, Kampus UI Depok.
Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985), semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., hukum bersifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Untuk itu hukum yang berkualitas harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukum yang mengakar kepada sistem, nilai dan budaya hidup dalam masyarakat, serta dapat disesuaikan dengan perkembangan dinamika global masa kini yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia.
