Tahun 2014 adalah tahun politik bagi Indonesia. Di tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimulai dari Pemilu legislatif dan kemudian dilanjutkan ke pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu masalah yang kerap mencuat dalam Pemilu adalah kampanye hitam (black campaign) yang sering dilakukan oleh salah satu kandidat atau tim kampanye kandidat tersebut...Read More

Pemilihan umum legislatif (pileg) usai sudah dilaksanakan. Saat ini penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dilakukan. Lembaga survei telah melakukan quick count dan mengindikasikan siapa yang memenangi pileg dan berapa perolehan masing-masing partai. Kini seluruh partai politik pun melakukan manuver menghadapi pemilihan presiden (pilpres). Mereka mengusung dan memunculkan figur yang akan menjadi calon...Read More

Uang “diyat” untuk Satinah sudah ditransfer senilai tujuh juta riyal atau senilai Rp 21 miliar. Dari jumlah itu, hampir separuhnya, yaitu 3 juta riyal atau Rp 9 miliar, ditanggung oleh pemerintah dan sisanya merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Tahun 2011, pemerintah juga membayar “diyat” sebesar Rp 4,7 miliar untuk Darsem. Satinah adalah tenaga kerja Indonesia...Read More

Pemerintah akhirnya bersedia membayar uang diyat yang diminta oleh keluarga korban pembunuhan yang dilakukan Satinah. Tentu kita patut bersyukur karena nyawa Satinah terselamatkan dari hukuman pancung. Menjadi pertanyaan, apakah apa yang dilakukan pemerintah telah tepat? Preseden Buruk Lagi-lagi pemerintah telah membuat preseden buruk untuk melakukan pembayaran diyat setelah pada tahun 2011 membayar diyat terpidana mati...Read More

The Washington-based International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is a dispute resolution mechanism for investment issues between the government of a particular state and citizens of other countries. Even though the ICSID is referred to as an arbitration apparatus, it is, however, distinct from commercial arbitration mechanisms such as the Indonesian National Arbitration...Read More

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang dipermasalahkan konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Inti tuntutan ada tiga. Pertama, OJK dibubarkan. Kedua, kewenangan untuk melakukan pengawasan di sektor perbankan dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). Terakhir, kewenangan OJK untuk mengenakan pungutan dicabut. Dasar pemohon untuk meminta OJK dibubarkan ada dua. Pertama, pembentukan OJK bertujuan mengambil alih fungsi pengawasan...Read More

Crimea, sebuah wilayah di Ukraina, beberapa waktu ini menjadi sorotan dunia. Pasca kejatuhan Viktor Yanukovych sebagai presiden Ukraina, penduduk Crimea yang terafiliasi dengan Rusia menghendaki adanya referendum untuk menentukan apakah tetap sebagai bagian dari Ukraina atau bergabung dengan Rusia. Hasil referendumnya, sebagaimana telah diduga, mayoritas penduduk Crimea memutuskan untuk bergabung dengan Rusia. Rusia pun mengakui...Read More

Dalam sidang perdana mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, disebut sejumlah nama anggota Dewan Gubernur BI saat memberi fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Century. Ada nama Boediono yang saat ini menjabat wakil presiden. Sementara dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik muncul nama Muliaman D...Read More

Keputusan Gubernur BI membantu Bank Century dianggap sebagai langkah tepat. Dua Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menolak untuk mengedepankan pengenaan sanksi pidana terhadap mega skandal dana talangan Bank Century yang telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp7,4 triliun itu. Dua Guru Besar FHUI ini adalah Prof. Erman Rajagukguk dan Prof. Hikmahanto Juwana. Erman Rajagukguk...Read More

The Indonesian government will soon revise contracts of work (COWs) and PKP2B (coal mining business permits) with several of its contractors, including Freeport and Newmont. Twenty-five mining companies have signed memorandums of understanding (MoU) on the revision of several principal issues in their respective contracts. The law governing COWs has long been perceived as lex...Read More