Asian Symposium on Legal Pluralism
Bidang studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Commission on Legal Pluralism, Amrita University, Kyoto Bunkyo University, dan Panjab University serta Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia menyelenggarakan Asian Symposium on Legal Pluralism dengan tema “LIMITS OF LAW, LIMITS OF LEGALITY: CONTEMPORARY LEGAL, SOCIAL, AND CULTURAL ISSUES IN ASIA” 29—30 Maret 2018 di Ruang S&T FHUI, Kampus UI Depok.
Perubahan dan kesinambungan dalam lingkup politik, sosial dan ekonomi di Asia memiliki pengaruh pada bagaimana masyarakat merespon perubahan dan kesinambungan tersebut. Sistem hukum formal dan norma-norma informal juga memiliki respons yang beragam terhadap perubahan dan kesinambungan ini. Adanya kegiatan sosio-ekonomi di luar lingkungan yang sudah mapan menimbulkan tantangan bagi para akademisi serta pembuat kebijakan tidak hanya untuk memahami fenomena tetapi juga bagaimana menanggapi fenomena ini. Generalisasi ini bermasalah dalam konteks Asia karena kesulitan sistem hukum formal yang tidak dapat diatasi di satu sisi dan keberadaan norma informal yang beragam sebagai produk sistem sosial dan politik multi-layer di sisi lain.
Misalnya, sistem hukum formal sulit dilaksanakan di banyak bidang kegiatan ekonomi informal, terutama dalam konteks sumber daya seperti mineral, perikanan, hutan, air, dan sebagainya. Seseorang juga menemukan narasi baru dalam wacana politik baru yang mencakup kebiasaan dan konsumsi makanan, interaksi dalam ruang cyber atau layanan internet yang diaktifkan. Pertumbuhan pesat urbanisasi dan masuknya populasi kelas pekerja dari latar belakang yang beragam juga telah menciptakan norma-norma dan perilaku baru yang tidak teramati sebelumnya.
Permasalahan-permasalahan ini dibahas dalam Asian Symposium on Legal Pluralism dengan menghadirkan Prof. Masami Mori Tachibana (Asian Initiative on Legal Pluralism), Prof. Pampa Mukherjee, Prof. Sulistyowati Irianto sebagai pembicara.
