TNI AL Gelar Kursus Hukum Pertanahan untuk Amankan Aset
TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Center Learning Education Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar Kursus Hukum Pertanahan Tahun Anggaran 2019 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 18 Maret sampai 29 Maret 2019.
Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro mengatakan aset-aset Barang Milik Negara (BMN) dan non BMN berupa tanah dan bangunan perlu pengamanan.
Hal itu disampaikannya saat membuka kursus Hukum Pertanahan TNI Angkatan Laut TA 2019 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Senin (18/3/2019) sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Laut yang diterima Tribunnews.com pada Senin (18/3/2019).
“Aset-aset Barang Milik Negara (BMN) maupun non BMN yang dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Laut berupa tanah dan bangunan perlu pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum agar tidak dikuasai, diserobot atau diakui haknya baik oleh masyarakat maupun perorangan tanpa alasan hak yang sah,” kata Kresno.
Menurut Kresno, perlu upaya berupa pensertifikatan dan pemanfaatan untuk kepentingan dinas terhadap tanah dan bangunan untuk dapat melindungi dan mengamankan secara hukum keberadaan aset TNI AL tersebut
“Keberhasilan pelaksanaan tugas tidak terlepas dari upaya penanganan permasalahan hukum pertanahan yang berkembang melalui peningkatan kemampuan Perwira TNI AL/PNS sederajat melalui pendidikan formal maupun non formal secara berkelanjutan merupakan suatu keharusan,” kata Kresno.
Kursus selama sepuluh hari tersebut diikuti 30 orang Perwira TNI AL/PNS sederajat yang menangani masalah pertanahan antara lain Mabesal, Koarmada I, Kolinlamil, Kormar, Pushidrosal, Seskoal, Puspomal, Lantamal I Belawan, Lantamal II Padang, Lantamal III Jakarta, Lantamal IV Tanjung Pinang, Lantamal V Surabaya dan Lantamal XII Pontianak.
Materi yang diberikan antara lain dasar-dasar hukum pertanahan, hak-hak atas tanah, konversi hak-hak atas tanah, reklamasi pantai, upaya hukum dalam penyelesaian masalah pertanahan, serta apraisal tanah dan bangunan.
Para tenaga pengajar berasal dari Widyaiswara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Widyaiswara Kementerian ATR/BPN dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kursus tersebut diadakan guna meningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam menangani masalah tanah, khususnya bidang hukum pertanahan.
Selain itu, kursus itu juga dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang proses pensertifikatan tanah dan koordinasi antara TNI Angkatan Laut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan DJKN Kementerian Keuangan sehingga dapat mempermudah TNI Angkatan Laut dalam penanganan permasalahan aset berupa tanah dan bangunan.
Hadir juga pada kegiatan tersebut di antaranya dari Center Learning Education Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Abdul Salam, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ventura dan Administrasi Umum Parulian Aritonang, Kasubdis Banhatkum Diskumal Kolonel Laut (KH) Ismu Edy Aryanto, dan undangan lainnya.
