Peran Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia
Research Cluster for Sustainable Ocean Policy (CSOP) menyelenggarakan Seri Kuliah Umum Hukum Laut Internasional. Dalam Seri Kuliah Umum ini terbagi menjadi dua seri, pertama “Peran Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia” dan kedua “Betwen Threats and Opportunities di Antara Ancaman dan Peluang dalam Menyongsong Poros Maritim Dunia”.
Untuk Seri Kuliah Umum “Peran Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia” disampaikan oleh Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. (Kepala Staf Angkatan Laut RI) pada hari Kamis, 22 Maret 2018 di Auditorium Djokosoetono FHUI, Kampus UI Depok.
Dalam sambutannya, Dekan FHUI Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H, LL. M., Ph. D. Mengatakan bahwa di kampus selama ini hanya mempelajari teori dan prinsip hal itu tidak lengkap karena kita harus mengetahui bagaimana teori dan prinsip tersebut hidup, disadari dan dijalani di lapangan.
“Dengan adanya Seri Kuliah Umum ini, diharapkan kita mendapatkan pencerahan dan pengetahuan bagaimana teori dan prinsip yang selama ini dipelajari di kampus hidup disadari dan dijalani di lapangan.” Ucap Prof. Melda.
Seperti masyarakat umum ketahui, konflik maritim terbesar saat ini adalah konflik Laut Cina Selatan (LCS). Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi.
Indonesia bukan negara yang ikut menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan, namun konflik Laut Cina Selatan akan mempengaruhi keamanan dan kedaulatan Indonesia.
Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. menjelaskan Indonesia berupaya menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti menggagas patroli bersama di Laut Cina Selatan, menjadi mediator pada perundingan Declaration of Conduct (DOC) bersama negara ASEAN lainnya.
“70 % permukaan bumi ditutupi air, 90 % persen perdagangan dunia melalui laut, dampak konflik Laut Cina Selatan akan luar biasa.” Ucap Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P.
Untuk itu, Indonesia terus berupaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia dan menjaga stabilitas kawasan. Untuk memperkuat diplomasi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyelenggarakan 15th Western Pasific Naval Symposium (15th WPNS) 2016.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kerja sama dan kemampuan dalam pelaksanaan operasi Angkatan Laut sehari-hari anggota WPNS guna membangun saling percaya antara Angkatan Laut melalui kerangka kerja sama dalam rangka diskusi tentang isu-isu maritime dalam hal ini kepentingan bersama, pertukaran informasi, pelatihan dan pertukaran personel. Penunjukkan TNI AL sebagai penyelenggara15th Western Pasific Naval Symposium (15th WPNS) 2016, adalah hasil keputusan pada pelaksanaan 14th WPNS 2014 yang telah dilaksanakan di Qingdao, pada 2014 lalu. Dimana Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) ditunjuk untuk menjadi Chairman 15th WPNS.
Mei mendatang, Sejumlah kapal perang dari sejumlah negara siap merapat ke perairan Lombok pada 5-8 Mei 2018. Diperkirakan empat ribu personel angkatan laut ikut hadir dalam ajang Multilateral Naval Exercise Komodo 2018.
MNEX merupakan latihan noncombatan yang lebih menekankan pada latihan diplomasi angkatan laut antarnegara di wilayah perbatasan. MNEX bertujuan meningkatkan kerja sama diplomasi maritim antarnegara dalam memperkuat poros maritim dunia.
