Depok (11/11) – Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (HTN FHUI) menyelenggarakan kuliah umum untuk Mata Kuliah Hukum Pemilihan Umum bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rahmat Bagja, S.H., LL.M. Kuliah umum ini dilaksanakan secara luring bertempat di Lantai 3 Gedung Soepomo – Interdisciplinary Legal Research Center (ILRC) FHUI dengan mengangkat tema: “Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu Dalam Teori dan Praktik.” Dengan tema tersebut, kuliah umum ini menarik animo masyarakat di mana kuliah umum tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Pemilihan Umum semata dan terdapat masyarakat umum yang ikut serta menghadiri kuliah umum ini.
Rangkaian kegiatan dalam kuliah umum ini dimulai dengan pengantar dari Titi Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pengajar Mata Kuliah Hukum Pemilihan Umum. Dalam pengantar yang disampaikan Titi menyatakan bahwa keberadaan kuliah umum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum pada perspektif praktis. “Dengan perspektif ini, Mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana bentuk nyata keadilan pemilihan umum melalui kerja – kerja lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti Bawaslu,” terang Titi.
Kegiatan berlanjut dengan sambutan dari Dekan FHUI dan Ketua Bidang Studi HTN FHUI. Dekan FHUI, Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., M.PP. dalam sambutannya pada kuliah umum ini menyambut positif adanya kegiatan ini untuk memperluas cakrawala pengetahuan mahasiswa mengenai penegakan hukum pemilu guna menghadirkan pemilu yang berkeadilan. “Keistimewaan dari kuliah umum ini bukan hanya dikarenakan narasumbernya menghadirkan Ketua Bawaslu langsung yang merupakan alumni FHUI semata. Lebih dari itu, materi yang disampaikan sangat relevan isu pemilihan kepala daerah yang tengah menghangat beberapa waktu ke belakang di mana permasalahan penegakkan hukum pemilu menjadi urgen untuk dibahas,” jelas Dr. Parulian.
Senada dengan yang disampaikan oleh Dr. Parulian, Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi HTN FHUI menyatakan bahwa penyelenggaraan kuliah umum ini memberikan perspektif baru terhadap mahasiswa mengenai penegakan hukum pemilu dari lembaga penyelenggara pemilu untuk melihat pemenuhan keadilan pemilu dalam praktik. “Di tengah berjalannya tahapan Pilkada saat ini, keberadaan kuliah umum ini sangat kontekstual untuk dapat memberikan gambaran mengenai implementasi keadilan pemilihan umum melalui penegakkan hukum pemilu yang salah satunya dilakukan oleh Bawaslu,” urai Prof. Fitra.
Kegiatan berlanjut dengan penyampaian paparan dari Rahmat Bagja, S.H., LL.M. selaku narasumber. Dalam paparan yang disampaikan, Bagja menguraikan keterkaitan antara penegakkan hukum pemilu dengan terciptanya pemilihan umum yang berkeadilan. “Keadilan dalam konteks pemilihan umum tidak dapat dicapai tanpa adanya seperangkat aturan yang jelas dan tegas mengenai pemilihan umum untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Keberlakuan aturan tersebut bergantung kepada penegakan hukum yang dilakukan terhadap aturan yang ada,” ucap Bagja.
Oleh karena itu, paparan yang disampaikan Bagja menguraikan bentuk – bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum dan keterkaitannya dengan pemenuhan keadilan pemilihan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu hadir untuk memastikan terciptanya keadilan pemilu melalui pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan umum. Kondisi ini menjadikan kehadiran Bawaslu menjadi esensial sebagai instrumen dari negara untuk menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkeadilan.
Setelah paparan tersebut, kuliah umum ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Sesi tanya jawab ini menghadirkan suasana diskusi yang hangat dengan pertanyaan – pertanyaan yang aktual dan faktual mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia utamanya yang melibatkan Bawaslu dalam pelaksanaannya.
