Hikmahanto Juwana
(Kompas)
Tunggu dan Lihat
Jumat, 11 November 2016 – Rakyat Amerika Serikat telah menentukan pilihannya. Donald Trump terpilih menjadi presiden ke-45 AS menggantikan Barack Obama. Banyak pihak terkejut. Tidak hanya publik dan pengamat politik di AS, tetapi juga para pemimpin dunia. Mereka tidak menyangka. Padahal, sehari sebelum rakyat AS memilih, sejumlah survei memperlihatkan Hillary Clinton yang akan memenangi pertarungan. Boleh jadi para swing voters di sejumlah negara bagian mengulang apa yang terjadi ketika Inggris akhirnya keluar dari Uni Eropa.
Mereka memilih Trump bukan karena karakter, kepemimpinan, atau program-programnya. Bisa jadi mereka memilih Trump karena sekadar ingin membuktikan bahwa berbagai hasil survei salah adanya. Arah kebijakan luar negeri Apa pun alasan di balik kemenangan dan keterkejutan dunia terhadap terpilihnya Trump, negara-negara di dunia harus menghormati pilihan rakyat AS. Sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo, telah memberikan selamat kepada Trump dan berharap di bawah kepemimpinan Trump hubungan antarnegara semakin erat dan saling menguntungkan.
Keterkejutan dari pemimpin dunia dan rakyat di sejumlah negara telah mengarah pada kekhawatiran bagaimana AS berada di bawah kepemimpinan Trump.Apakah AS akan lebih inward looking? Apakah AS akan menarik diri menjadi polisi dunia di sejumlah kawasan? Apakah perdagangan bebas akan diakhiri? Apakah AS akan menjadi negara anti imigran? Apakah tembok tinggi jadi dibangun? Apakah hubungan dengan Rusia semakin akrab mengingat Trump dan Vladimir Putin saling mengenal? Apakah perasaan Islamofobia semakin memiliki basis di AS? Dan masih banyak lagi apakah, apakah lainnya. Kekhawatiran ini dapat dimengerti karena dunia mendengar apa yang disampaikan Trump pada masa kampanye. Trump membeberkan apa yang akan dilakukan saat ia menjadi presiden dengan tujuan membuat AS hebat kembali (make America great again).
Kekhawatiran dunia terhadap Trump sebagai Presiden AS bisa jadi hanya reaksi sesaat. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, Trump sebagai kandidat presiden akan berperilaku berbeda saat ia menjadi presiden. Ketika menjadi kandidat, layaknya kandidat dalam suatu pemilihan, akan berkampanye seolah dapat mengubah kebijakan dalam waktu semalam. Namun, saat telah menjabat, banyak realitas yang harus dihadapi. Saat itulah siapa pun yang menjabat baru menyadari bahwa tidak mudah untuk mengubah kebijakan yang sudah mengakar dan berkaitan dengan berbagai isu lain. Mulai realistisnya Trump dapat dilihat dalam pidato kemenangannya. Trump seolah melunak dalam kaitan dengan hubungan luar negeri. Ia mengatakan, “Saya ingin mengatakan kepada masyarakat dunia, sementara kami akan mengedepankan kepentingan Amerika sebagai yang utama, tetapi kami akan berhubungan secara adil dengan semuanya, semua masyarakat dan semua bangsa.” Selanjutnya Trump mengatakan, “Kami akan mencari dasar yang sama, bukan permusuhan; kemitraan, bukan konflik.”
Kata-kata itu mengindikasikan Trump tidaklah segarang ketika saat ia berkampanye. Saat kampanye, kegarangan ditonjolkan demi mendulang suara. Banyak rakyat AS yang kecewa terhadap performa Obama pada tahun-tahun terakhir. Bagi mereka, memilih Hillary berarti memperpanjang kepemimpinan Obama meski Trump bukanlah pilihan yang ideal. Kedua, perlu dipahami dalam pemerintahan AS ada dikotomi antara politisi dan birokrat. Presiden dan menteri adalah politisi. Politisi bisa masuk dan bisa keluar. Saat masuk, mereka ingin banyak hal diubah, tetapi belum sampai perubahan terjadi mereka harus keluar.Lalu, siapa yang harus menjaga konsistensi kebijakan? Di sinilah peran birokrat. Birokrat berperan untuk menjaga konsistensi kebijakan di AS, termasuk kebijakan luar negeri.
Di negara-negara yang mapan demokrasinya, birokrat sangat solid dan tak mudah didikte oleh politisi yang menduduki jabatan presiden, perdana menteri, dan menteri. Di negara yang menganut sistem parlemen, seperti Inggris, Australia, dan Jepang, masa jabatan perdana menteri dan menteri terkadang hanya dalam hitungan bulan. Namun, stabilitas pemerintahan dan konsistensi kebijakan terjaga. Ini semua karena peran birokrat. Obama saat berkampanye menjanjikan agar penjara Guantanamo Bay ditutup.
Namun, hingga saat ini dan bisa dipastikan hingga berakhirnya masa jabatan kepresidenannya, Guantanamo Bay tidak akan ditutup. Ini tidak lepas dari peran birokrat. Oleh karena itu, dapat dipastikan para birokrat akan menjaga kebijakan AS meski terjadi perubahan atau pergantian presiden dari waktu ke waktu. Justru para birokrat dan perwakilan AS di seluruh dunia mempunyai tugas tambahan. Mereka harus menjelaskan kepada pemimpin, para elite, dan rakyat di suatu negara bahwa AS di bawah kepemimpinan Trump tidak akan sama seperti saat Trump berkampanye. Jika berurusan dengan pemerintah dan elite, bisa jadi tidak akan sulit untuk meyakinkan. Hanya saja untuk meyakinkan rakyat di banyak negara akan jauh lebih sulit. Banyak rakyat di suatu negara telah mempunyai persepsi yang negatif terhadap Trump. Mereka merekam pernyataan-pernyataan tidak bersahabat dari Trump sehingga mereka menganggap AS identik dengan Trump saat kampanye. Sulit Meski akan terjaga konsistensi kebijakan Pemerintah AS, di sana-sini bukannya tidak ada perubahan kebijakan. Saat ini masih sulit untuk menerka sejauh mana perubahan kebijakan akan terjadi di bawah kepemimpinan Trump.
Kesulitan untuk menerka karena Trump belum bertemu dengan birokrat. Interaksi ini penting karena akan diketahui sejauh mana janji kampanye Trump dapat terakomodasi. Kesulitan untuk menerka juga disebabkan Trump belum terpapar dengan berbagai kompleksitas untuk mewujudkan janji kampanyenya. Oleh karena itu, bagi banyak negara, termasuk Indonesia, tindakan yang tepat saat ini setelah terpilihnya Trump sebagai presiden AS adalah menunggu dan melihat.
HIKMAHANTO JUWANA, GURU BESAR HUKUM INTERNASIONAL UI, JAKARTA Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 November 2016, di halaman 6 dengan judul “Tunggu dan Lihat”.
