Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang mengurangi persetujuan DPR terhadap APBN hanya sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program merupakan putusan logis guna mengakhiri dominasi rasionalitas politis dalam persetujuan RAPBN yang mengesampingkan rasionalitas teknokratis. Ada banyak faktor yang menyebabkan persetujuan DPR terhadap APBN perlu dibatasi. Pertama, DPR memiliki hak budget sebagai hak yang mutlak dalam bentuk...Read More
Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang mengurangi persetujuan DPR terhadap APBN hanya sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program merupakan putusan logis guna mengakhiri dominasi rasionalitas politis dalam persetujuan RAPBN yang mengesampingkan rasionalitas teknokratis. Ada banyak faktor yang menyebabkan persetujuan DPR terhadap APBN perlu dibatasi. Pertama, DPR memiliki hak budget sebagai hak yang mutlak dalam bentuk...Read More
