Peluncuran Buku “Hukum dalam Kolom” Karya Prof. Achmad Zen Umar Purba

Tidak mudah untuk membuat karya tulis hukum yang dapat dipahami seluruh kalangan, termasuk kalangan awam hukum. Namun tidak demikian bagi Prof. Achmad Zen Umar Purba atau yang akrab disapa Prof. Zen. Dengan pengalaman di bidang jurnalistik, Prof. Zen telah menghasilkan puluhan karya tulis populer di bidang hukum yang telah dimuat di berbagai media massa.

IMG_3150

Bertempat di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, hari Selasa (17/05) lalu buku “Hukum dalam Kolom” diluncurkan. Buku “Hukum dalam Kolom” merupakan kumpulan tulisan yang pernah dituliskan oleh Prof. Zen sepanjang kariernya. Terdiri dari empat topik pembahasan yaitu topik hukum bisnis, hukum kekayaan intelektual, hukum lingkungan dan hukum laut.

IMG_3228

Selain peluncuran buku, pembahasan buku juga menghadirkan berbagai tokoh hukum kenamaan seperti Prof. Nindyo Pramono (UGM), Dr. Cita Citrawinda (Praktisi Hukum), dan Arif Havas Oegroseno, LL.M. (Kemenko Maritim) yang dipandu oleh moderator Tri Agung Kristanto (Kompas). Sejumlah tokoh kolega penulis yang hadir antara lain mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Bambang Harymurti dari TEMPO, penyair Taufik Ismail, dan tokoh-tokoh ternama lain.

Meskipun tulisan yang ada dalam buku ini merupakan tulisan yang telah diterbitkan di waktu lampau, namun tidak kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian. Buku ini diterbitkan oleh Tempo Inti Media.

IMG_3225IMG_3270

DRC – Indonesia Law Review gelar 2nd Law Scholars Writing Colloquium

Publikasi artikel hukum berkualitas internasional menjadi salah satu tolok ukur dalam kualitas pendidikan tinggi hukum. Dalam rangka menuju indeksasi di SCOPUS, Indonesia Law Review menyelenggarakan 2nd Law Scholars Writing Colloquium 3-4 Mei 2016. Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sukses terselenggara pada Oktober 2015. Bertempat di ruang S&T Kampus Fakultas Hukum UI Depok, pada hari pertama (3/5), dua belas akademisi yang terafiliasi universitas dan lembaga dari berbagai negara hadir mempresentasikan tulisannya. Berbagai tulisan tentang isu-isu terkini dari berbagai lingkup hukum dipresentasikan, mulai dari hukum pidana, internasional, hingga hukum konstitusi. Tidak hanya melakukan presentasi tulisan, namun penulis pun mendapatkan masukan dari para pembahas yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing secara langsung. Tulisan yang telah dipresentasikan nantinya akan diterbitkan di Indonesia Law Review edisi yang akan datang setelah melalui proses review.

IMG_2356

Kesepuluh makalah yang dibahas dalam forum tersebut antara lain:

  • Puspa Kriselina Asmoro (Kyushu University, Japan) dengan judul “Identification of Technology Transfer Activity in Indonesian State University: Does IPRs Plays Significant Role?”
  • Paku Utama (China University of Political Science and Law, China) – “Gatekeepers’ Roles as a Fundamental Key in Money Laundering”
  • Safari Kasiyanto (Tilburg University, Netherlands) – “Central Bank Transparency in Indonesia: A Law and Economic Perspective”
  • Najmu Laila (New York University, USA) – “Debunking The Relationship Between Law And Capitalism: How Corporate Governance Failures Contribute To The Financial Crisis In Indonesia?”
  • Andy Omara (University of Washington, USA) – “Interpreting the Indonesian Constitutional Court Approach in Conducting Judicial Review on Cases Related to Economic and Social Rights”
  • Pan Mohamad Faiz (University of Queensland, Australia) – “The Protection of Fundamental Rights and Freedoms By Constitutional Court: An Indonesian Experience”
  • Felicity Gerry (Charles Darwin University, Australia) – “Human Trafficking Drug Trafficking, and the Death Penalty”
  • Haryo Budi Nugroho & Gulardi Nurbintoro (Unviersity of Virginia, USA) – “BBNJ: Current Debate and Indonesia’s Interest”
  • Ridha Aditya Nugraha, Deepika Jeyakodi, and Thitipon Mahem (Leiden University, Netherlands) – “Urgency For Legal Framework On Drones: Lessons For Indonesia, India, And Thailand”
  • Lalin Kovudhikulrungsri and Ridha Aditya Nugraha (Leiden University, Netherlands) – Aviation Legal Issues In Indonesia And Thailand: Towards Better Passengers’ Rights In ASEAN

IMG_2389

Beranjak dari presentasi dan pembahasan makalah, pada hari kedua 2nd Law Scholars Writing Colloquium diisi oleh materi sosialisasi mengenai internasionalisasi dan akredtasi bagi jurnal hukum di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini berbagai jurnal hukum dari seantero Indonesia hadir.

IMG_2394

Pada sesi paparan materi, diisi oleh Dr. Lukman, S.T., M.Hum dari PDII-LIPI yang dikenal sebagai salah satu asesor jurnal di Dikti. Dr. Lukman menyampaikan mengenai materi akreditasi jurnal nasional yang berbasis daring (Arjuna) melalui simulasi pengisian borang evaluasi diri untuk mengetahui kesiapan akreditasi pengelola jurnal.

Sesi internasionalisasi jurnal disampaikan oleh M. Nida Lukman, M.Hum sebagai perwakilan redaksi Studia Islamika yang telah terindeks dalam pangkalan data Scopus. Bapak Nida berbagi pengalaman bagaimana pengelolaan jurnal yang baik yang memenuhi standar internasional, khususnya Scopus. Dalam sesi tanya jawab para peserta juga antusias untuk mulai dari sisi kebijakan pengelolaan jurnal secara umum hingga masalah teknis.

IMG_2424

Dalam forum tersebut, selain paparan sosialisasi, juga menjadi ajang untuk menyatukan gagasan dan berbagi pengalaman di antara pengelola jurnal hukum di Indonesia. Di antara para pengelola jurnal hukum yang hadir disepakati juga adanya forum kerjasama antara pengelola jurnal kedepannya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan bersama. Dengan adanya kerjasama antara diharapkan dapat membawa kemajuan bersama bagi publikasi di bidang hukum secara keseluruhan di Indonesia.

DRC Gelar FGD tentang Foreign Terrorist Fighters (FTF)

IMG_2020Fenomena foreign terrorist fighters (FTF) memerlukan kesiapan dan langkah antisipasi dari pemerintah Indonesia. Untuk memetakan masalah tersebut, Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan focus group discussion bertema “Problematika & Antisipasi Indonesia dalam Menghadapai Fenomena Foreign Terrorist Fighters”. Diskusi yang merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Attorney General’s Department Australia Government tersebut digelarpada Selasa, 5 April 2016 di Ruang Boedi Harsono, Fakultas Hukum UI Depok dan diikuti sektar 30 peserta dari civitas akademika FHUI dan universitas lain, serta dari kalangan pemerintah. Para narasumber FGD adalah Direktur Kerjasama Bilateral Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen (Pol) Drs. Budiono Sandi, S.H., M.H., akademisi dari The University of Sydney Profesor Simon Butt, dan akademisi FHUI Gandjar Laksmana Bondan, S.H., M.H, dengan moderator Nathalina Naibaho dari Bidang Studi Hukum Pidana FHUI. Perwakilan dari Attorney General’s Department Australia Government yakni Mr. Cameron Gifford juga menyampaikan gambaran umum mengenai fenomena foreign terrorist fighters (FTF)

 IMG_2032 IMG_2097eds

Antusiasme peserta tampak dari diskusi yang hidup dan berlangsung aktif bersama para narasumber yang kompeten. Hasil diskusi menguraikan beberapa masalah terkait foreign terrorist fighters (FTF) antara lain pentingnya melakukan reformulasi perumusan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada pasal-pasal yang krusial seperti Pasal 12B. Diskusi menyoroti urgensi rumusan tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang tersendiri, ataukah cukup sebagaimana yang dimuat dalam rumusan RUU KUHP.

 Dari hasil paparan dan masukan dari peserta, maka pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kembali sanksi pencabutan hak sebagai warga negara sebagai pidana tambahan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 12 B ayat (6) RUU tersebut. Persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pencabutan paspor antara lain menyangkut perbuatan apa saja yang bisa diancam dengan sanksi pencabutan warga negara dan siapa yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Selain itu, dibahas pula akibat-akibat yang ditimbulkan dari pencabutan hak kewarganegaraan, misalnya kemungkinan yang bersangkutan menjadi stateless dan kemungkinan yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraannya kembali. Terkait isu tersebut, perlu dicermati prosedur pencabutan hak sebagai warga negara yang harus diselaraskan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Kewargaengaraan No. 12 Tahun 2006. Rekomendasi dari FGD ini adalah perlu adanya sinergi antara para stakeholders yakni BNPT, Departemen Hukum dan HAM, PPATK, Kementerian Luar Negeri, dan seluruh sub-sistem peradilan pidana.

Seminar Perlindungan Hukum dan Peran Negara atas Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Seminar TKI

Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Djokosoetono menyelenggarakan seminar yang bertajuk “Perlindungan Hukum dan Peran Negara atas Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” Seminar ini diselenggarakan untuk memberikan kajian akademis terhadap permasalahan TKI yang dialami di lapangan, dan bagaiamana peran negara dalam melindungi TKI. Menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yaitu Agato Parlindungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Prof. Aloysius Uwiyono Pakar Hukum Perbururuhan, Iskandar Zulkarnain dari Ketua Bidang Hukum DPP Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , serta Teguh Hendro Cahyono dari BNP2TKI.

Forum diskusi yang diselenggarakan di ruang S&T Fakultas Hukum Universitas Indonesia dipenuhi oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia.  Teguh Hendro Cahyono memaparkan berbagai permasalahan yang dialami oleh TKI, terutama kendala administrasi dan bagaimana BNP2TKI bertugas melindungi TKI. Juga pekerja perikanan di kapal ataupun TKI pelaut haruslah diperlakukan berbeda dengan TKI dari sektor kerja yang lain berdasarkan UU ataupun Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Agato Parlindungan turut menambahkan bahwa perlindungan TKI tidak hanya urusan luar dalam negeri, karena turut melibatkan instansi perwakilan Indonesia di luar negeri. Senada dengan Agato, Prof. Uwiyono pun berpendapat bahwa pada hakikatnya terdapat tiga tugas perlindugan TKI, pertama perlindungan pada saat pra penempatan yang bertanggungjawab atas perlindungan TKI adalah instansi di dalam negeri, lalu pada saat penempatan adalah instansi yang bertanggungjawab adalah perwakilan RI di luar negeri. Dan yang terakhir adalah purna penempatan, di mana instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, instansi yang ada tidak saling lempar tanggungjawab.

Kondisi TKI di luar negeri juga sangat memperihatinkan, begitulah yang disampaikan oleh Iskandar Zulkarnain. Banyak dari TKI yang tertipu akibatnya dokumennya menjadi “bodong”, lalu hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh majikannya selama bekerja. Ia juga turut menambahkan bahwa permasalahannya memang ada di UU No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan TKI. Tidak adanya peraturan implementasi membuat instansi yang ada saling menyalahkan. Pada kesempatan yang sama juga pendapat tersebut didukung oleh Prof. Uwiyono bahwa memang sudah saatnya UU tersebut direvisi.

Diskusi juga semakin aktif dengan pendapat dari berbagai peserta yang hadir. Salah satunya yang hadir yaitu perwakilan dari Sekretariat Kabinet dan Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Seminar ini diharapkan menjadi pemicu awal perbaikan perlindungan TKI ke depannya. Dan diharapkan pula dapat diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga menghasilkan output dan kontribusi yang nyata bagi perlindungan TKI.

Seminar: ASEAN Approaches on Human Rights in North Korea

This is a historic moment! – Marzuki Darusman

Djokosoetono Research Center heldsanother international seminar this year. With Citizen’s Alliance for North Korea Human Rights dan Lembaga Studi and Advokasi Masyarakat (ELSAM) seminar was held with theme “ASEAN Approach to Human Rights in North Korea” on Wednesday, September 16th 2015.

DSCN0938

Held at S&T Room Faculty of Law Universitas Indonesia, seminar presented keynote speaker Marzuki Darusman (UN Special Rapporteur for North Korea), Prof. Hakristuti Hakrisnowo (Ministry of Law and Human Rights Republic Indonesia). Panel session was held with presentation by Prof. Jae-Chun Won (Handong Global University), Royyatul Aswidah (Indonesia Human Rights Commission), Hadi Rahmat Purnama (Lecturer, Faculty of Law UI) it was moderated by Arie Afriansyah (Chairman of Djokosoetono Research Center). Venue was filled with enthusiasm from audiences which consist of human rights activist, student, and local and foreign mass media. Main issue on this topic was about human rights development in Indonesia and South East Asia, in comparison with experiences in North Korea especially about disability’s right.

Continue reading

Indonesia Law Review terindeks di Directory of Open Access Journal

DOAJ_logo

Terhitung mulai bulan Mei lalu, Indonesia Law Review jurnal terbitan Djokosoetono Research Center telah berhasil diterima dan terindeks dalam indeksasi Directory of Open Access Journals. Dengan terindeksnya ILRev di DOAJ, diharapkan dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas ILRev di kalangan pembaca nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan sitasi dan impact factor dari ILRev nantinya. Redaksi juga berkomitmen untuk tetap menjaga agar ILRev selalu open-access, dapat diakses dan diunduh secara bebas. Adapun untuk jangka panjang, redaksi ILRev tengah dalam persiapan untuk menuju indeksasi Scopus.

Diskursus Februari 2015: Eksaminasi Akademis Putusan Pra-Peradilan Komjen Budi Gunawan, S.H., M.Si

Diskursus Februari 2015: Eksaminasi Akademis Putusan Pra-Peradilan Komjen Budi Gunawan, S.H., M.Si

Pada hari Kamis 5 Maret 2015, bertempat di Gedung Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Salemba, Jakarta Pusat, Djokoseotono Research Center (DRC) FHUI bersama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menyelenggarakan sebuah diskursus yang mengangkat tema, “Eksaminasi Akademis Putusan Pra-peradilan Komjen Pol. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si.”

Diskursus ini dipandu oleh Bapak Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D selaku moderator dan dihadiri oleh narasumber Bapak Junaedi, S.H., M.Si., LL.M, pemapar Anotasi Putusan Praperadilan Budi Gunawan Lembaga Kajian Hukum Acara Pidana FHUI dan Sdr. Evandri G Pantouw, S.H., pemapar dari MAPPI FHUI. Penanggap pada diskursus ini adalah Ibu Sukma Violetta, S.H., LL.M (Anggota Tim Pembaruan Kejaksaan), Bapak Arsil (Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)), Prof. Dr. Marwan Effendy, S.H., M.H (Mantan Jaksa Muda) dan Bapak Chairuddin Ismail (Mantan Kapolri). Continue reading

Web Indonesia Law Review Baru Diluncurkan

Web Ilrev

Web Ilrev Baru

 

Indonesia Law Review (ILREV) adalah jurnal berbahasa Inggris terbitan Djokosoetono Research Center. Bulan Juli ini, ILREV meluncurkan website baru yang beralamat di http://ilrev.ui.ac.id/. Para penulis, baik dari kalangan akademisi maupun profesional dapat mengirimkan karyanya melalui fitur Submit Paper yang tersedia pada website.