Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.

Yetty Komalasari Dewi adalah staf pengajar di Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi sejak tahun 2000. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  Master of Legal Institutions (MLI), di  Law School the University of Wisconsin dengan Beasiswa ELIP 2 Project, USAID, dan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Beasiswa Dikti. Jabatan Guru Besar beliau peroleh pada tanggal 5 Mei 2023.

Saat ini, Yetty adalah Ketua Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, dan Ketua Legal Center for International Trade and Investment (LCITI) FHUI. Sebelumnya Beliau juga pernah bertanggung jawab sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (2018-2019), Ketua Sub Program Kelas Khusus Internasional (2016-2017), Ketua Sub Program Doktor (2014-2016), dan Kepala Sekretariat Pimpinan merangkap Sekretaris Fakultas (2006-2008). Yetty juga pernah menjadi Sekretaris Eksekutif dari Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU), suatu lembaga riset yang didirikan oleh Fakultas Hukum UI, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Bank Indonesia (2011-2014). Selain aktif mengajar, Yety aktif pula melakukan berbagai penelitian baik penelitian yang didapatkannya melalui berbagai hibah (grant) maupun secara mandiri. Fokus penelitian Yetty adalah isu-isu hukum perusahaan, hukum perdagangan, hukum investasi dan arbitrase baik nasional maupun internasional.

Pada tingkat nasional, saat ini Yetty melakukan fungsi pengabdian masyarakatnya sebagai Asisten Staf Khusus Bidang Hukum Wakil Presiden RI (2011-sekarang). Pada tingkat regional, sejak 2016 Yetty menjadi perwakilan Indonesia sebagai Subject Editor, Asian Journal of Comparative Law (AsJCL), National University of Singapore (NUS), Singapura. Selain itu, Yetty juga menjadi Rapporteur pada  Break-out Sessions: Regional Investment Policy Processes and Their Contribution to Phases 1 and 2 of Sustainable Development-oriented IIA Reform: Developing countries: Asia, The 2019 edition of UNCTAD’s Annual High-level IIA Conference, pada November  2019 di Jenewa, Swiss. Beliau mewakili Indonesia dalam berbagai kegiatan Internasional, diantaranya: The 38^th Session UNCITRAL Working Group III: ISDS Reform, Vienna, Austria, October 14-18, 2019, UNCTAD High-level IIA Conference: “Taking Stock of Phase 2 Reform Actions”, Jenewa, 13 November 2019, The 11th session of the UNCTAD Investment, Enterprise and Development Commission, Jenewa, 11–15 November 2019, The 39^th Session UNCITRAL Working Group III: ISDS Reform, Vienna, Austria, October 5-9, 2020, The 40^th Session UNCITRAL Working Group III: ISDS Reform, Vienna, Austria, February 8-12, 2021.

Selain itu, Yetty juga memiliki pengalaman menjadi Visiting Scholar/Fellow di organisasi maupun lembaga pendidikan Internasional, diantaranya: Organisasi Internasional (UNCITRAL, UNCTAD, ACWL, IISD, ICSID dan CCSI) tahun 2019, Faculty of Law, Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands (2017, 2019),  Faculty of Law Leiden Universiteit, Leiden, the Netherlands (2016, 2017, 2019), United Nations, the Hague, the Netherlands (2019), Faculty of Law, Kumamoto University, Japan (2016). Beliau juga menjadi anggota organisasi seperti: Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia (PDHEI) sejak 2012, Wakil Sekretaris, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sejak Juni 2019 Asesor, 2020 Anchor, Komite Akreditasi Nasional Badan Standarisasi Nasional, sejak Agustus 2019, Reviewer Nasional, ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA), sejak Mei 2019, Assessor, Society of International Economic Law (SIEL), sejak 2019, The Asia WTO Research Network (AWRN), sejak 2020.

Dr. Yetty juga turut aktif memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai lembaga/kementerian dan masyarakat baik sebagai narasumber, tenaga ahli maupun ketua dalam penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang keahliannya, antara lain LPOM-MUI, Ombudsman RI, BPHN, BI, BKPM, LPS, DPD RI, KPK, BKPM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI dan sebagainya.