"VOX POPULI VOX DEI" Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.
PORTAL UI

Satya Arinanto

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

GURU BESAR / PROFESOR

Email & Scientific IDs

BIDANG PEMINATAN

  • Hukum Tata Negara
  • Hukum dan HAM
BIOGRAFI
PENDIDIKAN
MATA KULIAH
BUKU
BOOK CHAPTER
JURNAL
PUBLIKASI POPULER

Satya Arinanto menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1991. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doctor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau juga mengikuti Program Non- Gelar Pendidikan Ahli Teknik Jurusan Penggunaan Komputer Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 1992 sampai 1993 beliau mengikuti Pendidikan Lanjutan Bidang Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Law) di University of Notre Dame, Indiana, United States of America (USA) atas beasiswa dari The Ford Foundation. Beliau juga pernah menjadi Fulbright Scholar on U.S. Constitution (Mei-Agustus 2001) di Amerika Serikat. Jabatan Guru Besar dianugerahkan pada tahun 2005 dengan Pidato Pengukuhan yang berjudul:Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi.

Selain pendidikan Formal, Prof Satya banyak menerima undangan untuk mengikuti pendidikan non formal baik di dalam maupun luar negeri. Pada bulan Oktober 2010, ia diundang mengikuti Bureaucratic Reform Designer’s Workshop yang diselenggarakan oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Korea Productivity Center (KPC) di Seoul, Korea Selatan. Pada bulan Mei 2017, ia diundang mengikuti ASEAN Global Leadership Programme (semacam executive education) yang diselenggarakan oleh University of California Berkeley, USA. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018, ia diundang mengikuti ASEAN Global Leadership Programme (semacam executive education) yang diselenggarakan oleh University of Cambridge di United Kingdom. Pada bulan September 2019, beliau diundang mengikuti ASEAN Global Leadership Programme (semacam executive education) yang diselenggarakan oleh Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) di Shanghai, Republik Rakyat Cina. Selanjutnya, pada Januari 2021 dia juga telah menyelesaikan executive education dalam bidang Digital Disruption: Digital Transformation Strategies yang diselenggarakan oleh Judge Business School, University of Cambridge, United Kingdom.

Prof. Satya aktif melakukan kegiatan visiting scholars dan penelitian baik di dalam maupun luar negeri, diantaranya: Visiting Scholars pada Queen’s University of Belfast, Northern Ireland, UK (Mei, Agustus, dan September 2008); Visiting Research Scholars pada the Institute of Social Studies, University of Tokyo, Japan (Januari 2008); Visiting Young Asian Scholars pada the University of Melbourne Law School, Australia (Februari-Maret 1997); Anggota Asia-Pacific Comparative Constitutional Law Standing Committee yang berpusat di Faculty of Law University of Melbourne, Australia (1994 – 1996), dan berbagai institusi akademik dan penelitian lainnya.

Prof. Satya juga aktif terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat terutama sebagai narasumber dalam berbagai forum seminar ilmiah baik dalam level nasional maupun internasional, diantaranya: Diskusi Publik: Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi : Review dan Implementasinya Menuju Pemberantasan (2003), Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (2003), Narasumber Sosialisasi RUU tentang Kewarganegaraan RI (2003), Moderator dalam Seminar Menyongsong Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia (2003), Pembicara dalam Dialog Interaktif: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung pada Pemilu 2004 (2003) dan sebagai Narasumber Sosialisasi Rancangan Undang- Undang Tentang Komisi Yudiasial (2003). Narasumber Sosialisasi TAP MPR-RI No. VI/MPR/2001 dan No. VII/MPR/2001 (2003), Pembicara Show Mimbar Indonesia, Pemilu 5 Juli (2004), Pembicara Temu Ilmiah : Pengajar Hukm Tata Negara (2004). Pembicara A Two Day Seminar (2004), Pembicara Seminar Nasional: Sistem Keamanaan Nasional Indonesia (2005), Pembicara Bedah dan Dialog: Peraturan Pemerintah No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Penngangkatan dan Pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Daerah (2005). Dia juga telah menulis ratusan artikel dan berbagai buku dan jurnal ilmiah dalam level nasional maupun internasional. Beberapa artikelnya juga pernah diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal ilmiah internasional. Kegiatan lain yang juga digelutinya hingga saat ini ialah aktif menulis di berbagai media massa, jurnal ilmiah, dan buku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 1999, ia merintis penerbitan Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia (dan sekaligus menjadi Wakil Pemimpin Umum/Wakil Penanggung Jawab) dan The University of Indonesia Law Journal (dan sekaligus menjadi Chief Editors) pada FH-UI.

Sembari menjalankan karir akademisnya, Prof. Satya mendapatkan banyak kepercayaan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sebagai Anggota Tim Pakar/Ahli pada beberapa Kementerian dan Lembaga Negara diantaranya: Sekretaris Umum Panitia Pengawas Pemilihan 4 Umum Tahun 1999 Tingkat Pusat (Panwaspus) (1999); menjadi Anggota Tim Penyusunan dalam proses pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan pada Departemen Kehakiman RI (1998-sekarang); dan juga sempat menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan pada Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia RI (2000). Dalam kaitan dengan amandemen konstitusi, ia juga pernah diminta oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyelenggarakan Seminar Bidang Hukum dalam rangka Perubahan Kedua UUD 1945 di Bandar Lampung (2000). Ia juga terpilih menjadi anggota Tim Ahli Badan Pekerja MPR RI, dan merangkap sebagai Sekretaris Tim Ahli Bidang Hukum (2001). Sejak tahun 2001, ia juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 47 Tahun 2001, ia diangkat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi (2001–2002). Disamping itu, masih pada tahun yang sama, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Indonesian National Committee of Comparative Law, Direktur Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) (2007-2013), Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum: yaitu pada masa Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono, M.Ec. (2009-2014); pada masa Wakil Presiden RI Dr. (H.C.) M. Jusuf Kalla (2014-2019); dan pada masa Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin (2019-sekarang). Prof, Satya juga pernah sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Kejaksaan RI (2010-2015), Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) (2012-2013), Anggota Dewan Pendiri Wakil Ketua, dan Ketua Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI, sejak 2014-sekarang). Beliau juga Anggota Dewan Pendiri dan sekaligus menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Institut Otonomi Daerah (i-Otda, sejak 2015-sekarang). Sejak tahun 2019 Beliau menjabat sebagai Vice-President Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI).  Pada 20 Januari 2020 hingga 19 April 2020, beliau juga diangkat sebagai Staf Khusus Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Bidang Hukum, Anggota Tim Konsultan Ahli Bidang Hukum Tata Negara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (sejak 1998); Anggota Tim Pakar Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2000), Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia (2003-2004), Anggota Lembaga Pengkajian MPR-RI (2017-2019). Semenjak tanggal 3 Maret 2021, dia juga diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) seluruh Indonesia Masa Bakti 2021-2025. Semenjak tanggal 1 Desember 2019 hingga saat ini, ia diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP-Batam) Bidang Hukum. Pada bulan April 2016, Beliau menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI selaku Pakar Hukum Pemerintahan Daerah dan Tata Negara.

Di samping  menjalankan karir akademik dan menjabat di pemerintahan, Prof. Satya juga aktif berkarir di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain: Dewan Komisaris PT Waskita Karya Tbk. (Oktober 2012 – April 2015) dan PT Pegadaian (30 Juni 2016 – 8 Februari 2021).

Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Satya juga mengajar di Lemhanas, Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, dan sebagainya. Di lingkungan internasional, Beliau juga merupakan Anggota Dewan Juri (Judging Panel) dari Asian Legal Business Indonesia Law Awards yang diselenggarakan oleh Thomson Reuters (2018-sekarang).

Prof. Satya memiliki banyak pengalaman terlibat dalam tugas dan pengabdian di lingkungan Fakultas Hukum maupun Universitas Indonesia. Di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beliau menjabat sebagai Sekretaris Pembantu Dekan II (1990-1992), Sekretaris Jurusan (kemudian berubah istilah menjadi “Bagian”) Hukum Tata Negara (1993-1999), Sekretaris Pembantu Dekan I (1994-1996); Staf Pembantu Dekan V Bidang Kerjasama (1997-1999), Pembantu Dekan (kemudian berubah istilah menjadi “Wakil Dekan”) Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum (1999-2004), Ketua Konsentrasi Hukum Kenegaraan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008-2010), Ketua Senat Akademik Fakultas (2008-2011), Ketua Konsentrasi Human Rights and Good Governance pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak 2010), Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara (hingga 2014), Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014-2018) dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak 2018); Wakil Pemimpin Umum/Wakil Penanggung Jawab Majalah Hukum dan Pembangunan FH-UI; Sekretaris Jenderal Ikatan Lulusan Universitas Indonesia Fakultas Hukum (ILUNI-FH) (2000-2004).

Pada tahun 1998 dan 2000, Beliau pernah terpilih sebagai Peneliti Muda Berprestasi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Budaya, dan Kemanusiaan yang diberikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Indonesia ke-48 (1998) dan ke-50 (2000). Semasa studi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia juga pernah menjadi Mahasiswa Teladan (Berprestasi) I tingkat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Mahasiswa Teladan (Berprestasi) II tingkat Universitas Indonesia (1989). Prof. Satya beberapa kali mendapatkan penghargaan dalam menulis diantaranya Piagam Penghargaan sebagai Penulis Utama dalam Majalah Internasional Asia-Pacific Constitutional Yearbook Vo. 1 (1995), Piagam Penghargaan Dalam Penulisan Jurnal Ilmiah Internasional (1996, 1997 & 1998) dan Piagam Penghargaan Sebagai Penulis Muda Berprestasi (1998).

  • Doktor Ilmu Hukum (Dr.), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
  • Magister Hukum (M.H.), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.
  • Sarjana Hukum (S.H.), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
  • Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
  • Etika Hukum dalam HAM dan Kepemerintahan
  • Hak Asasi Manusia
  • Penerapan HAM & Kepemerintahan yang Baik
  • Perundang-undangan Domestik HAM
  • Politik Hukum
  • Prinsip-prinsip HAM
  • Sistem Hukum Indonesia
  • Teori Hukum
  • Transisi Menuju HAM & Pemerintahan yang Baik
  • Teori Ilmu Hukum
  • Hukum dan HAM
  • Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia
  • 2022: Buku, Optimalisasi Pengawasan Perjanjian Kemitraan Oleh KPPU; Tim Penulis, Penerbit: Jakarta, UI Publishing, ISBN:978-623-333-345-0
  • 2020: Laporan Akhir, Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung 2005-2020, Tim Peneliti, BPP Kemendagri dan Yayasan Bhakti Otonomi Daerah.
  • 2019: Policy Paper, Kajian Evaluasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Tim Penulis. BPP Kemendagri dan i-OTDA.
  • 2019: Policy Paper, Kajian Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung, Tim Penulis. i-OTDA.
  • 2019: Buku, Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Masa Depan, Penulis, Penerbit Kencana (Prenadamedia Group).
  • 2019: Buku, NKRI Telah Bersyariah, Penulis, Penerbit Cerah Budaya Indonesia.
  • 2019: Buku, Percikan Pemikiran Makara Merah: dari FHUI untuk Indonesia, Tim Penulis, Badan Penerbit FHUI.
  • 2018: Buku, Perkawinan Campuran, dan Gagasan Tentang Kewarganegaraan Ganda, Penulis, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
  • 2018: Buku, Hukum Antar Tata Hukum: Antolohi 77 Tahun Guru Besar Hukum antara Tata Hukum Prof. Dr. Zulva Djoko Basuki, SS.H., M.H., Penulis, Penerbit Badan Penerbit Fakultass Hukum Universitas Indonesia.
  • 2018: Buku, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Penulis, Penerbit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
  • 2009: Buku, Memahami Hukum : Dari Kontruksi sampai Implementasi, Tim Penulis, Penerbit Rajawali Pers Jakarta.
  • 2008: Buku, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Penulis, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
  • 2008: Buku, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia (Human Rights in Political Transitions in Indonesia), Penulis, Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI.
  • 2005: Buku, Jejak-Jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Sebuag Bunga Rampai), Tim Editor, Penerbit Konstitusi Press – Jakarta.
  • 2005: Buku, Politik Hukum Pers Indonesia, Penulis, Penerbit PT. Grasindo Jakarta.
  • 2003: Buku, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Penulis, Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara
  • 2002: Buku, Constitusional Law and Democratization in Indonesia, Penulis, Penerbit FHUI.
  • 2002: Buku, Demokratis & Demiliterisasi “Agenda Reformasi Hukum dan Profesional Polisi”, Penerbit P3M Jakarta
  • 2002: Buku, Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten , Kumpulan Tulisan Peringatan 70 tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Tim Penulis, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat , Jakarta
  • 2000: Buku, 70 Tahun Prof Dr. Harun Al Rasid “Antisipasi Hukum Tata Negara dalamUpaya Mempertahankan Integrasi Bangsa Indonesia, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  • 1999: Buku, Philanthropy and Law in Asia, Indonesia, Penerbit Jossey-Bas San Fransisco
  • 1991: Buku, Hukum dan Demokrasi, Penulis, Penerbit Ind-Hill.
  • 2023: Book Chapter: Konstitusionalitas Sistem Pemilihan Umum Legislatif Dalam Putusan MKRI: Proporsional Terbuka Vs Proporsional Tertutup, bersama Dodi Haryono dalam Buku Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FH UI Untuk Indonesia, Badan Penerbit FH UI, 2023.
  • 2023: Book Chapter: Metode Omnibus Law dan Prakteknya dalam Perspektif Sejarah Hukum Indonesia Sebelum Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Buku 17 Tahun Konsultan Profesional Membangun Seluruh Penjuru Negeri, Penerbit DPP PERKINDO, 2023.
  • 2022: Book Chapter: Persetujuan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Menteri Sebagai Bentuk Penataan Sistem Presidensial, bersama Dr. Charles Simabura dalam Buku Percikan Pemikiran Makara Merah, Badan Penerbit FH UI.
  • 2022: Book Chapter: Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, bersama Dodi Haryono dalam Buku Percikan Pemikiran Makara Merah, Badan Penerbit FH UI.
  • 2021: Book Chapter: Penafsiran Konstitusi Berdasarkan Pancasila dengan Pendekatan yang Holistis, Integratif dan Dinamis. Tim Penulis, Buku: Regulasi yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi, Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-undangan Indonesia dari Murid dan Kolega Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.C.L.
  • 2021: Book Chapter, Penafsiran Konstitusi: Prakteknya Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Buku Percikan Pemikiran Makara Merah, Badan Penerbit FH UI.
  • 2021: Book Chapter, Pemilu Serentak dan Gagasan Pembentukan Badan Peradilan Khusus serta Implikasinya Terhadap Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Penanagan Sengketa Pemilu. Buku Percikan Pemikiran Makara Merah, Badan Penerbit FH UI.
  • 2020: Book Chapter: Beberapa Catatan tentang Penegakan Hukum dan WJP Rule of Law Index. Penulis. Buku Meretas Khazanah Ilmu Hukum, Rajawali Press.
  • 2020: Book Chapter: Mozaik Kehidupan Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal, Tim Penulis.
  • 2020: Book Chapter: Melakukan Kegiatan Akademik di Era Pandemi Covid 19 dan Revolusi Industri 4.0. dalam Buku Mendadak Serentak Online: Pengalaman Guru Besar UI dalam Pandemi Covid-19. UI Publishing.
  • 2020: Book Chapter: Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Inovasi Layanan Perbankan Digital di Indonesia pada Era Covid-19, Tim Penulis. Buku: Percikan Pemikiran Makara Merah. Badan Penerbit FHUI
  • 2019: Book Chapter, Segores Kenangan dan Satu Stanza Puisi dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI (In Memoriam Prof. Melda Kamil Ariadno, Ph.D), Penulis, Penerbit Badan Penerbit FH UI.
  • 2019: Bab Buku, Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Penulis, Penerbit Kanisius.
  • 2019: Book Chapter , Aradhana Sang Guru Perundangundangan, Kasus Marbury V. Madison dan Judicial Review di Amerika Serikat, Badan Penerbit FHUI.
  • 2016: Book Chapter: Diskursus tentang Lembaga Negara di Indonesia pada Era Reformasi dan Eksistensinya di Beberapa Negara. Buku: Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri. PSKN FHUNPAD.
  • 2016: Book Chapter: Decentralization and the Constitutional System of Government in Indonesia. Yayasan Bhakti Otonomi Daerah.
  • 2015: Book Chapter: Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H., dan Dua Catatan Kuliah Legendarisnya, Penulis. DRC-FHUI.
  • Book Chapter: “Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Lembaga Pengukuh Konstitualisme Indonesia.” Buku: 60 tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat. Penerbit Buku Obor.
  • Article: “Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy”, Co-Author with Hasto Kristiyanto, Hanief Saha Ghafur, Heliyon: Cell Press Journal, Volume 9, No. 2, December 2023.
  • Article: “Ministerial Authority in Formulating Regulations Related to Presidential Lawmaking Doctrine”, Co-Author with Charles Simabura, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Fitra Arsil, Constitutional Review, Volume 9, Number 2, December 2023.
  • Article: “Local Chief Executive Accountability in the Philippines, Indonesia, and Malaysia:
    A Legal Comparative Analysis”, Co- Author with Ahsanul Minan, Djohermansyah Djohan, International Journal of Law Management & Humanities, Vol. 6 No. 2, 2023.
  • Paper: “Constitutional Legal Framework of Equitable Distribution of Fiscal and State Resources In Indonesian Federalism: Problems and Solutions”, Paper presented on “International Conference on Federalism, Devolution of Power, and Inclusive Democracy” organized by Kathmandu University School of Law (KUSL) in Lainchaur, Kathmandu, Nepal, 22-23 November 2023.
  • Article: “The Impact of asset specificity and investment collaboration on business performance with mediating of relational and contractual governance: evidence from offshore oil companies in Indonesia”, Co-Author with Raden Edi Sewandono, Agus Yudha Hernoko, Mohamad Dian Revindo, International Journal of Integrated Supply Management Vol. 16, No. 3, 25 May 2023.
  • Article: “ Independence of Judicial Power in The Problems of The Period of Constitutional Judge in Indonesia”, Co-Author with Afdhal Mahatta, Baltic Journal of Law & Politic, Vol. 15 No 1, 2022.
  • Article: “The Concept of “Elderly Citizens” in The Indonesian Constitution: A Critical Analysis, Co-Author with Ari Wahyudi Hertanto, Jufrina Rizal, Indonesia Law Review, Vol. 12 No.3, 30 Desember 2022.
  • Prosiding: “Political Parties and Democracy, ‘The Political Parties’ Roles in Promoting The World Peace and Justice”, International Seminar Political Parties and Democracy, Yogjakarta, 4 July 2022.
  • Paper: “Rejuvenating Constitution And Low Carbon Development Initiative In Indonesia: Quo Vadis?”, Co-Author with Dr. iur. Dian Parluhutan, S.H.,LL.M , Sustainable Development and Law in Asia 19th Asian Law Institute Conference, 28th – 29th May 2022
  • Article: “Dignified-Balanced Constitusional Design as a Legal Recognition of Identity Politics in The Election for Regional Heads in Indonesia, Co-Author with Dwi Putra Nugraha, Ramlam Surbakti, Fatmawati, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 25 No. 2, 2022.
  • Article:”Challenges of Checks and Balance in Disaster Management in Indonesia, Co-Author with Qurrata Ayuni, Ftra Arsil, Farida Indrati Maria, Disaster Advances, Vol. 15 May 2022.
  • Article: “Concept and Implementation on the State of Emergency in Indonesia: Outlook to Strengthen Checks and Balances during Crisis, Co-Author with Qurrata Ayuni, Fitra Arsil, Maria Farida Indrati, Journal of Constitusional Research , Vol. 9 No. 1, 2022.
  • Paper: “Restoring Constitution and Law Carbon Development Initiative in Indonesia: Quo Vadis?”, Sustainable Development and Law in Asia, 19th Asian Law Institute Conference, The University of Tokyo, Graduate Schools for Law and Politics, 28 -29 May 2022.
  • Artikel: “Pancasila as Indonesia’s State Ideology from Javanese Perspective”, Tim Penulis, Journal of Critical Reviews. August 2021.
  • Prosiding: “Javanese Statecraft: Sasangka Jati’s Perspective”, Tim Penulis. 3rd ICMCER 2021.
  • Artikel:”The Use of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Right in Timor-Timor 1999-2002 in A Period of Years”, Tim Penulis, Jurnal Hukum To-Ra, Vol. 7 Jilid 3, 2021.
  • Article: “State of Emergency” Proclamation Authority in Indonesia Disaster Case, Co Author with Q. Ayuni, F. Arsil, M.F Indrati, Fatmawati, Elementary Education Online, Vol. 19 No. 4, 2020.
  • Artikel:”The Construction of Eclecticsm of Constitutional Interpretation in Indonesia”, Tim Penulis, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24- Issue 3. 2020. Page 2352-2363.
  • Artikel:”Protection of Computer Programs in Industrial Revolution 4.0 Era: From Indonesian Legislation Perspective”, Tim Penulis, Jurnal US-China Law Review, Vol. 17 Pages 92, 2020.
  • Paper:”Holding of the Indonesian State-Owned Enterprises and Analysis of the Judicial Review Over the Government Regulation Number 47/2017 Juncto Law Number 19 Year 2003 on the BUMN”, ICLAVE 2019, Penerbit Atlantis Press, 2020.
  • Artikel:”Beberapa Catatan tentang HAM, Transisi Politik dan Keadilan Transisional, Penulis, Jurnal Ketatanegaraan, 2019.
  • Artikel:”A new Paradigm of The Justice of Outsourcing In Indonesia, Tim Penullis, Jurnal Law and Justice in a Globalized World, 2018.
  • Artikel:”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut UUD NRI Tahun 1945, Penulis, Lembaga Pengkajian MPR RI, 2018.
  • Artikel:”Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI dalam Sistem Presidensil, Penulis, MPR RI, 2018.
  • Prosiding:”Identity Politics in the Design of Indonesian Constitution,” The 2nd International Conference of Social and Political Issues, 2018.
  • Prosiding:”Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, Proceeding faculty seminar integrasi nilai nilai pancasila dalam konstitusi, 2018.
  • Artikel:”The Independence Judge Verdict in Tax Dispute Resolution”, Tim Penulis, Jurnal The Southeast Asia Law Journal, Vol 1 No. 1 , 2017.
  • Artikel:”Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999”, Penulis, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 34 No. 1, 2017.
  • Artikel:”Transparansi Birokrasi, Partisipasi Rakyat dan Peran Kontrol Lembaga-Lembaga Hukum dalam Perwujudan Negara Hukum”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017.
  • Artikel:”Reformasi Hukum, Demokratisasi, dan HAM”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 28 No. 1-3, 2017.
  • Artikel:”Constitutional Court in Indonesia”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 26 No. 5, 2017.
  • Paper:”The Problematics of Local Dynasties in Elections of Regional Head”, Tim Penulis, Bogor International Conference for Social Science (BICSS) 2017.
  • Paper:” Discrimination Against Women With Foreign Spouses In Relation To Land Ownership In Indonesia,” Tim Penulis, 8th ICLICE Conference London 2017.
  • Prosiding: Penataan Peraturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 27/PUU-XIII/2011), Konferensi Hukum Tata Negara Nasional ke-4. 2017.
  • Prosiding: “Reform on Investigative Audits By The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) “, Tim Penulis, APRISH 2017.
  • Prosidng: THE SYNCHRONIZATION OF OUTSOURCING REGULATION WITH THE POST-VERDICT OF CONSTITUTIONAL COURT NO. 27/PUU-IX/2011 (A review of justice and good governance), APRISH 2017
  • Prosiding: “The Compatibility of Modern Indonesian State Administration and Development Planning Design with The Broad Outlines of State Policy Model.” Tim Penulis, APRISH 2017.
  • Prosiding: ” Regulation On Chemical Castration Sanction On Laws Number 17 Of 2016 Viewed From Human Rights Perspectives” Tim Penulis, APRISH, 2017.
  • Artikel:”Pemilihan Umum, Demokrasi dan Paradigma Baru Kehidupan Politik: Beberapa Catatan, Penulis, Jurnal Unisia, 2016.
  • Prosiding: New Paradigm of the Justice of Outsourcing in Indonesia, Tim Penulis, APRISH 2016.
  • Artikel:” Human Rights in Context of the Historical Non-Aligned Countires’ Debates on Universalism and Cultural Relativism, and Current Human Rights Development in Indonesia”, Penulis, Indonesian J. Int’l L, Vol. 7, 2009.
  • Artikel:”Hukum Hak Asasi Manusia”, Penulis, Jurnal Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII,2008.
  • Artikel:”Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi”, Tim Penulis, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 3 , 2006.
  • Artikel:”Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia dan Implementasiny dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32 No. 1, 2002.
  • Artikel:”Antisipasi Hukum Tata Negara dalam Upaya Mempertahankan Integrasi Bangsa Indonesia”, Penulis, Jurnal Bestari, 2001.
  • Artikel:”Negara Orde Baru dan Hak-Hak Rakyat”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 27 No. 1, 1997.
  • Artikel:”Human Rights, Cultural Relativism, and Non-Aligned Countries Perspective”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 24 No. 3, 1994.
  • Artikel:”Demokrasi Bersdasarkan Konstitusi: Mungkinkah Terjelma di dalam Realita”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol, 23 No. 2, 1993.
  • Artikel:”Negara Hukum, Peradilan TUN dan Peranan Hakimnya”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 22 No. 2, 1992.
  • Artikel:”Demokratisasi Kehidupan Politik di Indonesia”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 21 No. 5, 1991.
  • Artikel:”Pembredelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan Pembatalan SIUPP”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 21 No. 1, 1991.
  • Artikel:”Kultur Demokrasi dalam Kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan UUD1945”, Penulis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 20 No. 4, 1990.
  • Globalisasi dan Tren Pasca-Trump, Harian Kompas, 6 Januari 2021.
  • George Floyd dan Isu Rasial di AS, Harian Kompas, 17 Juni 2020.
  • LIFE BEGINS AT FIFTY: Cindera Kata 200+ Tokoh untuk 50 Tahun Refly Harun/Refly Harlin, Mural Press, 2020.
  • Reviving Omnibus Law: Legal Option for Better Coherence, The Jakarta Post, 27 November 2019.
  • Desperately Reforming Legal System, The Jakarta Post, Desember 2018.
  • Upaya Pembangunan Hukum Nasional Melalui Harmonisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Prorgram Legislasi Daerah (Prolegda). Kuliah Umum di FH-Unsyah Banda Aceh, 30 Oktober 2017.
  • Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaaan Bahaya/ Darurat dalam Penerbitan suatu Perppu, Harian Kompas 16 Oktober 2017.
  • “Pengembangan Etika Kehidupan Berbangsa dan Visi Indonesia”, makalah disampaikan pada “Sosialisasi Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta, 18 Nopember 2003.
  • “Beberapa Catatan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan/Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)”, pokok-pokok pikiran disampaikan pada Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) di Jakarta, 11 Nopember 2003.
  • “Beberapa Catatan tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, pokok-pokok pikiran disampaikan pada “Diskusi Publik tentang Polemik Masalah Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pemilihan Walikota Bogor” yang diselenggarakan oleh Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan di Bogor, 6 Nopember 2003.
  • “Masalah-masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum”, makalah disampaikan pada “Training of Trainers (ToT) Substansi Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah (Perda)” yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta, 5 Nopember 2003.
  • “Beberapa Catatan tentang RUU Kepresidenan dan Institusi Pengamanan Presiden”, makalah disampaikan dalam Diskusi tentang “Substansi Pengaturan Lembaga Kepresidenan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 27 Oktober 2003.
  • “Relevansi dan Manfaat Pembentukan Ombudsman Daerah: Perspektif Politik dan Hukum”, makalah disampaikan pada “Lokakarya Pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, 23 Oktober 2003.
  • “Mekanisme Kerja Komisi Konstitusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan pada “Dialog Interaktif “Dinamika Suara Rakyat”” yang diselenggarakan oleh International Foundation dor Election System (IFES) di Jakarta 21 Oktober 2003.
  • “Beberapa Catatan tentang Partai Politik”, makalah disampaikan dalam “Pelatihan Kader Amanat Utama (KAU) Angkatan XI” yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, 18 Oktober 2003.
  • “Paradigma Baru Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, makalah disampaikan dalam “Sosialisasi UU Politik Menyongsong Pemilu 2004” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara di Baturraden, Purwokerto, 14 Oktober 2003.
  • “Undang-Undang Bidang Politik untuk Pemilihan Umum Tahun 2004”, makalah disampaikan pada kegiatan “Internal Workshop” yang diselenggarakan oleh PT Freeport di Bogor, 11 Oktober 2003.
  • “Beberapa Catatan tentang Hak Asasi Manusia”, makalah disampaikan pada “Lokakarya Diseminasi Hak Asasi Manusia pada Perguruan Tinggi/UIN/IAIN/STAIN” yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan HAM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 10 Oktober 2003.
  • “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung pada Pemilu 2004”, makalah disampaikan pada “Orientasi Politik Pemerintahan bagi Bupati dan Walikota serta Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta, 10 Oktober 2004.
  • “Seleksi Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi”, Artikel Opini Koran Tempo, 8 Oktober 2003.
  • “Paradigma Baru Pendidikan Hukum Tata Negara”, makalah disampaikan dalam “Lokakarya Penyusunan Silabi HTN-HAN” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN – HAN Daerah Jawa Tengah di Baturraden, Purwokerto, 3 Oktober 2003.
  • “Supremasi Hukum dalam Memperkokoh Integrasi Nasional”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Seminar dalam rangka Kursus Singkat Angkatan (KSA) XI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Jakarta, 30 September 2003.
  • “Beberapa Catatan tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung”, makalah disampaikan pada “Dialog Interaktif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung pada Pemilu 2004” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Puncak, Bogor, 24 September 2003.
  • Moderator dalam Seminar Sehari dengan tema “Menyongsong Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, 18 September 2003.
  • “Komisi Konstitusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam “Program Siaran Langsung Gatsu 06 “Nuansa Kedaulatan Rakyat”” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dan TVRI Stasiun Pusat Jakarta, 16 September 2003.
  • “Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan”, materi disampaikan dalam “Pendidikan Penyusun Rancangan (Suncang) Peraturan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, September 2003.
  • “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, materi disampaikan dalam “Pendidikan Penyusun Rancangan (Suncang) Peraturan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, September 2003.
  • “Instrumen-instrumen HAM Internasional dan Nasional”, makalah disampaikan dalam “Pertemuan Peningkatan Hubungan Kerja” yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, 4 September 2003.
  • “Alternatif Solusi untuk Papua”, Artikel Opini Koran Tempo, 3 September 2003.
  • “Menggugat Prioritas Legislasi DPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) di Jakarta, 2 September 2003.
  • “Keanggotaan Komisi Konstitusi”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 1 September 2003.
  • “Negara Hukum dan Demokrasi”, materi disampaikan dalam Pendidikan Calon Hakim yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, 26 Agustus 2003.
  • “MK dan Hak Uji Materiil”, Artikel Opini Koran Tempo, 22 Agustus 2002.
  • “Beberapa Catatan tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi”, makalah disampaikan dalam “Diskusi Publik tentang Implikasi Sosial Politik Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, 21 Agustus 2003.
  • “Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan”, makalah disampaikan dalam Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, 20 Agustus 2003.
  • “Mahkamah Konstitusi, Selamat Bekerja!”, Artikel Opini Harian Kompas, 19 Agustus 2003.
  • “Pertanggungjawaban Presiden”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 9 Agustus 2003.
  • “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, materi disampaikan dalam “Pelatihan Hukum Pemerintahan dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” yang diselenggarakan oleh Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor di Bogor, 8 Agustus 2003.
  • “Penutupan Sidang Tahunan MPR RI 2003”, pokok-pokok pikiran disampaikan pada acara Live Event Metro TV di Jakarta, 7 Agustus 2003.
  • “Komisi (tanpa) Komisi?”, Artikel Opini Koran Tempo, 6 Agustus 2003.
  • “Sidang Tahunan MPR RI 2003”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam “Dialog Sidang Tahunan MPR RI 2003” yang diselenggarakan oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Jakarta, 1 Agustus 2003.
  • Peserta “Pertemuan Konsolidasi Ahli untuk Pembentukan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta, 31 Juli 2003.
  • “Brainstorming Sidang Tahunan MPR RI 2003”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi dengan Jajaran Redaksi Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Jakarta, 30 Juli 2003.
  • “Sidang Tahunan MPR RI 2003”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam “Dialog Khusus tentang Sidang Tahunan MPR RI 2003” dengan Jajaran redaksi Indosiar di Jakarta, 30 Juli 2003.
  • “DPD dan Mekanisme Kerja Internalnya”, Artikel dalam Buku dengan judul Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang disunting oleh Janedjri M. Gaffar, al., diterbitkan atas kerja sama Sekretariat Jenderal MPR RI dengan UNDP, Jakarta, Juli 2003.
  • “RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Tim Asistensi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, 29 Juli 2003.
  • “‘Terdakwa’ dalam RUU Mahkamah Konstitusi”, Artikel Opini Koran Tempo, 25 Juli 2003.
  • “Memilih Hakim Konstitusi”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 24 Juli 2003.
  • “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Ditinjau dari Budaya Hukum Indonesia”, makalah disampaikan pada “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, Bali, 16 Juli 2003.
  • Moderator dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, 14 Juli 2003.
  • “Prospek Komisi Konstitusi”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 12 Juli 2003.
  • “Menyambut Presiden ‘Kompromi’”, Artikel Opini Koran Tempo, 10 Juli 2003.
  • “Urgensi Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema “Otonomi Khusus Propinsi Papua: Posisi, Kedudukan, Peranan, dan Fungsi Majelis Rakyat Papua (MRP)” yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Sabang – Merauke di Jakarta, 9 Juli 2003.
  • “Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu”, makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema “Sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Umum” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, 3 Juli 2003.
  • “Tindak Lanjut Terhadap Pelanggaran HAM yang Tidak Berkeadilan Jender”, makalah disampaikan dalam “Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengarusutamaan Jender Bidang Hukum” yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengarusutamaan Jender Bidang Hukum di Jakarta, 1 Juli 2003.
  • “Eksistensi MPR Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, pokok-pokok pikiran disampaikan pada Dialog Interaktif “Dinamika Suara Rakyat” yang diselenggarakan oleh Humas MPR RI bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan International Foundation for Election System (IFES) di Jakarta, 1 Juli 2003.
  • “Pemahaman Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Secara Global dan Universal”, makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema “Revitalisasi Wawasan Kebangsaan dalam Menghadapi Tantangan Global” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kebangsaan di Jakarta, 1 Juli 2003.
  • “DPD dan Mekanisme Kerja Internalnya”, Artikel Ilmiah dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003 (Mei-Juni), hal. 44 – 51.
  • “Mahkamah Konstitusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan pada Dialog TVRI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2003.
  • “Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Konsultasi Publik dengan tema tersebut yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bekerja sama dengan Parliamentary Support and Public Participation (PSPP) di Jakarta, 26 Juni 2003.
  • “RUU Mahkamah Konstitusi, Sampai di Mana?”, Artikel Opini Koran Tempo, 26 Juni 2003.
  • Moderator dalam kegiatan Dengar Pendapat Publik tentang “Pembaruan Kejaksaan” yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Partnership for Governance Reform in Indonesia di Jakarta, 25 Juni 2003.
  • “Masalah-masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum”, makalah disampaikan dalam Training of Traners (ToT) tentang “Penyusunan dan Perancangan Perda di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta, 25 Juni 2003.
  • “Penanganan Korupsi Ditinjau dari Sisi Kebijakan Politik”, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik tentang “Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Review dan Implementasinya” yang diselenggarakan oleh Rectoverso Community bekerja sama dengan Parliamentary Support and Public Participation di Bandung, 24 Juni 2003.
  • “Stronger role sought in Indonesian defense”, Artikel Kolom The Jakarta Post, 23 Juni 2003.
  • “Tata Cara Kampanye Dialogis Pemilu di Universitas Indonesia”, makalah disampaikan dalam Program Diskusi Universitas Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Kampus Baru, Depok, 20 Juni 2003.
  • “Peran Sekretariat: Kerangka Manajemen Internal MPR”, makalah disampaikan dalam kegiatan Roadshow Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD – yang meliputi juga acara Jumpa Pers, Talkshow Radio dan TV, Diskusi Publik, dan sebagainya – di Bandung, 18 Juni 2003.
  • “Beberapa Catatan tentang Mahkamah Konstitusi”, makalah disampaikan dalam Diskusi dan Konsultasi Publik tentang RUU Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Laboratorium Konstitusi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, 17 Juni 2003.
  • “Mahkamah Konstitusi”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 14 Juni 2003.
  • “Penyusunan Peraturan Daerah Akuntabilitas Publik”, makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang “Legal Drafting Peraturan Daerah Akuntabilitas Publik” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri RI bekerja sama dengan Program BUILD UNDP dan UN-Habitat di Cisarua, 12 – 13 Juni 2003.
  • “Masalah-masalah Pengawasan Pemilu 2004”, makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Panitia Pengawas Pemilu dengan Panitia Pengawas Propinsi Seluruh Indonesia di Jakarta, 12 Juni 2003.
  • “Mendambakan DPD yang Kuat”, Artikel Opini Koran Tempo, 12 Juni 2003.
  • “Indonesian 2004 General Elections”, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan para Staf Diplomatik Kedutaan Besar Kanada di Jakarta, 6 Juni 2003.
  • “Penyesuaian Peraturan Tata Tertib MPR RI dengan UUD 1945”, makalah disampaikan dalam Semiloka yang diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI di Lido, Bogor, 4 Juni 2003.
  • “Produk Hukum MPR Berdasarkan Amendemen UUD 1945”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara (PK HAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Jakarta, 4 Juni 2003.
  • Peserta Pertemuan Konsultasi Ahli tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta, 3 – 4 Juni 2003.
  • “Pengawasan Pemilihan Umum 2004”, makalah disampaikan dalam kegiatan “Sosialisasi Sistem dan Mekanisme Pemilu 2004 yang Demokratis” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. di Bengkulu, 3 Juni 2003.
  • “Nasib RUU Mahkamah Konstitusi”, Artikel Opini Koran Tempo, 29 Mei 2003.
  • “Catatan terhadap RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bekerja sama dengan Parliamentary Support and Public Participation (PSPP) Project di Makassar, 27 Mei 2003.
  • “Perubahan UUD 1945 dan Reformasi”, Artikel Kolom Majalah Tempo Edisi Khusus 5 Tahun Reformasi, 25 Mei 2003.
  • “Peran Sekretariat: Kerangka Manajemen Internal MPR”, makalah disampaikan dalam kegiatan Roadshow Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD – yang meliputi juga acara Jumpa Pers, Talkshow Radio dan TV, Diskusi Publik, dan sebagainya – di Gorontalo, 21 – 22 Mei 2003.
  • “Catatan terhadap RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bekerja sama dengan Parliamentary Support and Public Participation (PSPP) Project di Surabaya, 19 Mei 2003.
  • “Kewenangan MPR”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 19 Mei 2003.
  • “Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002”, makalah disampaikan bersama-sama dengan Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Diskusi Panel tentang hal tersebut yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 13 – 14 Mei 2003.
  • “Lima Tahun Reformasi Hukum”, Artikel Opini Koran Tempo, 14 Mei 2003.
  • “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2004”, makalah disampaikan dalam Studium Generale dalam rangka Dies Natalis XXII Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto di Purwokerto, 12 Mei 2003.
  • “Pengawasan Pemilu 2004”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel tentang “Prospek Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2004” yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang di Karawang, 9 Mei 2003.
  • Peserta Pembahasan Awal tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Kabupetan/Kota, dan Kecamatan” yang diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia di Jakarta, 9 Mei 2003.
  • “Calon Presiden Sarjana?”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Parliament Watch” yang diselenggarakan oleh Metro TV di Jakarta, 8 Mei 2003.
  • “Pengawasan Pemilu”, makalah disampaikan dalam kegiatan Diskusi Publik tentang UU Pemilu dan RUU Pemilihan Presiden” yang diselenggarakan oleh International Foundation for Election System (IFES) bekerja sama dengan Local Consultative Forum (LCF) di Surabaya, 6 Mei 2003.
  • “Pengawasan Pemilu”, makalah disampaikan dalam kegiatan Diskusi Publik tentang UU Pemilu dan RUU Pemilihan Presiden” yang diselenggarakan oleh International Foundation for Election System (IFES) bekerja sama dengan Forum Bedulur di Palembang, 1 Mei 2003.
  • “Pengawasan Pemilu”, makalah disampaikan dalam kegiatan Diskusi Publik tentang UU Pemilu dan RUU Pemilihan Presiden” yang diselenggarakan oleh International Foundation for Election System (IFES) bekerja sama dengan Local Consultative Forum (LCF) Medan (Horasma) di Medan, 29 April 2003.
  • “Peran Sekretariat: Kerangka Manajemen Internal MPR”, makalah disampaikan dalam kegiatan Roadshow Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD – yang meliputi juga acara Jumpa Pers, Talkshow Radio dan TV, Diskusi Publik, dan sebagainya – di Medan, 23 April 2003.
  • “DPD dan Mekanisme Kerja Internalnya”, makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan United Nations Development Programme (UNDP) di Malang, 26 Maret 2003.
  • “DPD dan Mekanisme Kerja Internalnya”, makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan United Nations Development Programme (UNDP) di Semarang, 25 Maret 2003.
  • “DPD dan Mekanisme Kerja Internalnya”, makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan PSPK Universitas Gadjah Mada (UGM) dan United Nations Development Programme (UNDP) di Yogyakarta, 24 Maret 2003.
  • “Larangan Rangkap Jabatan bagi Anggota KPU”, Artikel Opini Koran Tempo, 6 Maret 2003.
  • “Elections law has no basis to end status quo”, Artikel Insight The Jakarta Post, 27 Februari 2003.
  • “Menanti Grasi”, Artikel Kolom Majalah Tempo, 23 Februari 2003.
  • “Debat Publik Capres dan Cawapres”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 22 Februari 2003.
  • “Kontroversi Inpres Pemekaran Papua”, Artikel Opini Koran Tempo, 19 Februari 2003.
  • “Sumbangan Dana Kampanye Pemilu”, Artikel Opini Koran Tempo, 5 Februari 2003.
  • “Mencari Hakim Agung”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 30 Januari 2003.
  • “Kedudukan dan Peranan Staf Ahli/Deputi Gubernur dalam Organisasi Pemerintah Daerah dari Perspektif Hukum dan Ketatanegaraan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Workshop tentang “Implementasi Pembentukan Deputy Gubernur dalam Organisasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia di Jakarta, 29 Januari 2003.
  • “DPD dan Mekanisme Kerja Internalnya”, makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI di Jakarta, 28 Januari 2003.
  • Pembicara dalam kegiatan peluncuran buku dengan tema “Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara” yang diselenggarakan oleh Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) di Jakarta, 28 Januari 2003.
  • “DPR: Lembaga Impunity Baru?”, Artikel Opini Koran Tempo, 22 Januari 2003.
  • Co-Fasilitator dalam Seminar dengan tema “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/ Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal” yang diselenggarakan oleh Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Jakarta, 21 – 22 Januari 2003.
  • Pembicara dalam Diskusi Publik dengan tema “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” dan “Penyampaian Laporan Tahunan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Partisipatif” yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Partisipatif di Jakarta, 16 Januari 2003.
  • “Sikap Pemerintahan”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 15 Januari 2003.
  • “Inpres Release & Discharge”, Artikel Opini Koran Tempo, 8 Januari 2003.
  • “Inconsistent legal system likely in the future”, Artikel Opini Edisi Khusus Akhir Tahun The Jakarta Post, 31 Desember 2002.
  • “Constitutional commission still needed”, Artikel Opini Edisi Khusus Akhir Tahun The Jakarta Post, 31 Desember 2002.
  • “2002: Tahun Minim Penegakan Hukum”, Artikel Opini Edisi Khusus Akhir Tahun Koran Tempo, 31 Desember 2002.
  • “Persiapan Pemilu 2004”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 27 Desember 2002.
  • “Kemungkinan “Judicial Review” Terhadap RUU Penyiaran”, Artikel Sorotan Harian Kompas, 16 Desember 2002.
  • “Penyederhaan Proses Pembentukan UU”, Artikel Opini Koran Tempo, 12 Desember 2002.
  • Diskusi tentang “Konsolidasi Pembentukan Working Group untuk Pemilu 2004” yang diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia d Jakarta, 2 Desember 2002.
  • “Proses Legislasi di Indonesia: Agenda Setelah Amandemen Konstitusi”, makalah disampaikan dalam acara “Joint Workshop KHN – ADB” dengan tema utama “Reformasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Perspektif” yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional dan Asian Development Bank di Jakarta, 27 Nopember 2002.
  • “Pendidikan Pemilih”, Artikel Opini Koran Tempo, 27 Nopember 2002.
  • Moderator dalam Seminar tentang “Gagasan Perubahan Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu untuk Pelaksanaan Pemilu 2004” yang diselenggarakan oleh Local Government Studies (LOGOS) di Jakarta, 26 Nopember 2002.
  • Pembicara dalam Diskusi Akhir Tahun Harian The Jakarta Post yang diselenggarakan di Jakarta, 21 – 22 Nopember 2002.
  • Pembicara dalam Seminar tentang “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang Terancam: Refleksi Tragedi Bom Bali, Perpu Antiterorisme, dan Implikasinya” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jakarta, 21 Nopember 2002.
  • Peserta Expert Meeting tentang “RUU Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta, 21 Nopember 2002.
  • “Wewenang Mahkamah Konstitusi”, Artikel Opini Koran Tempo, 20 Nopember 2002.
  • Peserta Diskusi mengenai “Persiapan Pemilu 2004” yang diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia di Jakarta, 19 Nopember 2002.
  • Peserta “Diskusi Terbatas Ketujuh Reformasi Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Center for Electoral Reform” (CETRO) di Jakarta, 17 – 18 Nopember 2002.
  • Peserta Diskusi Persiapan dalam rangka pembentukan “Center for Civil Society Studies” pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 11 – 15 Nopember 2002.
  • “Kita Semakin Terpojok”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 7 Nopember 2002.
  • “Mahkamah Konstitusi”, makalah disampaikan dalam kegiatan “Workshop dan Expert Meeting tentang Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) dan Local Government Studies (LOGOS) di Bogor, 1 Nopember 2002.
  • “Mencermati Penyempurnaan Perpu Antiterorisme”, Artikel Opini Koran Tempo, 30 Oktober 2002.
  • “Perpu Antiterorisme”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 30 Oktober 2002.
  • “Perpu Antiterorisme”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi “Dialektika Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR RI di Jakarta, 25 Oktober 2002.
  • Narasumber Lokakarya tentang “Legal Drafting Peraturan Terkait dengan Prinsip Good Governance” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri RI bekerja sama dengan Program BUILD United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, 18 – 19 Oktober 2002.
  • “Perpu Antiterorisme”, Artikel Opini Koran Tempo, 16 Oktober 2002.
  • “HAM dalam Berbagai Perspektif”, makalah disampaikan dalam kegiatan ceramah tentang “Peningkatan dan Penambahan Wawasan Mengenai Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Masyarakat  Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, 14 Oktober 2002.
  • “Bagian “Skenario” Antiterorisme Global”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 14 Oktober 2002.
  • Anggota Tim Panel Ahli dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Penyelidik Independen (KPI) yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur untuk memberi masukan dalam penyelesaian kasus pemberhentian Walikota Surabaya di Surabaya, 9 Oktober 2002.
  • “Peningkatan Kualitas Pranata Sosial dengan Mencari Model Komunikasi dan Organisasi Antarlembaga Masyarakat di Tingkat Kelurahan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya dengan tema tersebut yang diselenggarakan oleh Jakarta Empowering Society di Jakarta, 8 Oktober 2002.
  • “Format Komisi Konstitusi di Masa Depan”, makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema “Pembentukan Komisi Konstitusi Pasca Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002” yang diselenggarakan oleh Bidang Hukum Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, 7 Oktober 2002.
  • “Sistem Pemilu dan Demokratisasi: Tinjauan tentang Pelaksanaan Pemilu 2004”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Pelatihan Kader Amanat Utama Angkatan V yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, 5 Oktober
  • “Pembentukan Dewan Kehormatan DPR”, Artikel Opini Koran Tempo, 2 Oktober 2002.
  • “Perubahan UUD 1945 dan Peningkatan Pemahaman HAM”, makalah disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Pemahaman HAM Bagi Aparat Pelaksana Penempatan TKI di Propinsi Jawa Timur”, yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI di Surabaya, 1 Oktober 2002.
  • “Kemunduran Wacana Komisi Konstitusi?”, Artikel Kolom “Wacana” Suara Karya, 1 Oktober 2002.
  • Peserta diskusi mengenai “Evaluasi Pemilu 1999 dan Persiapan Pemilu 2004: Input dan Rekomendasi dari Kelompok Masyarakat Sipil dan Akademisi” yang diselenggarakan oleh Center for Electoral Reform di Jakarta, 26 September 2002.
  • Narasumber Dialog Minggu Pagi dengan tema “Prospek Perubahan UUD 1945” yang diselenggarakan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Jakarta, 22 September 2002.
  • “Nasib Akbar Tanjung”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Program “Parliament Watch” di Metro TV, 19 September 2002.
  • “Mahkamah Agung dan Pengawasan Partai Politik”, Artikel Opini Koran Tempo, 18 September 2002.
  • “Proyeksi Sistem Pemilu 2004 dan UU Pembangunan Politik”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Pelatihan Kader Amanat Utama Angkatan V yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, 14 September
  • “Pengadilan Pemilu yang Bagaimana?”, Artikel Opini Harian Kompas, 10 September 2002.
  • “RUU Bidang Politik”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) di Jakarta, 9 September 2002.
  • “Fenomena Pemberhentian Kepala Daerah”, Artikel Opini Koran Tempo, 5 September 2002.
  • “Struktur Baru Ketatanegaraan Pasca Perubahan Keempat UUD 1945”, Artikel Kolom Political and Economic Brief (PEB) (suatu penerbitan berkala dari PT Puri Consulting di Jakarta), Vol. 2 Nomor 8, Agustus 2002.
  • Peserta Diskusi tentang “Proyeksi dan Implikasi Politik Pasca Sidang Tahunan MPR 2002” yang diselenggarakan oleh PT Puri Consulting di Jakarta, 26 Agustus 2002.
  • “Persiapan Pembahasan RUU Parpol dan RUU Pemilu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Fraksi TNI – Polri DPR RI di Jakarta, 23 Agustus 2002.
  • “Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog Aktual di Radio Delta FM Jakarta, 21 Agustus 2002.
  • “Pembentukan Komisi Konstitusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog Gatsu 06 dengan tema “Nuansa Kedaulatan Rakyat” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan TVRI di Jakarta, 21 Agustus 2002.
  • “Urgensi Penyelesaian RUU Politik”, Artikel Opini Koran Tempo, 21 Agustus 2002.
  • “Meninjau Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan MPR”, Artikel Sorotan Harian Kompas, 19 Agustus 2002.
  • “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Tinjauan Kritis Terhadap Perubahan Keempat UUD 1945” yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, 15 Agustus 2002.
  • “Laporan Penelitian tentang Dinamika Koalisi Ornop”, suatu laporan yang disusun oleh Tim Peneliti (termasuk saya) Laboratorium Sosiologi (Labsosio) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerja sama dengan National Democratic Institute (NDI) di Jakarta, Agustus 2002.
  • Fasilitator dan Sekretaris Diskusi tentang “Consensus Building Toward a New Indonesia” yang diselenggarakan oleh Indonesia – Japan Forum di Jakarta, 12 Agustus 2002.
  • “Seputar Sidang Tahunan MPR 2002”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Dialog Sidang Tahunan MPR RI” yang diselenggarakan oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Jakarta, 10 Agustus 2002.
  • “Setelah MPR Menjadi “Bikameral””, Artikel Analisis Harian Kompas, 9 Agustus 2002.
  • “Komisi Konstitusi Versi MPR”, Artikel Opini Koran Tempo, 8 Agustus 2002.
  • “Dinamika Komisi A dalam Sidang Tahunan MPR RI 2002”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog Interaktif “Dinamika Suara Rakyat” yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) bekerja sama dengan International Foundation for Election System (IFES) di Jakarta, 6 Agustus 2002.
  • “Komisi Konstitusi dan Kiprah TNI di Pentas Politik”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh grup Radio Trijaya FM di Jakarta, 5 Agustus 2002.
  • “Seputar Sidang Tahunan MPR 2002”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Dialog Sidang Tahunan MPR RI” yang diselenggarakan oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Jakarta, 1 Agustus 2002.
  • “DPR RI dan Pelaksanaan Fungsi Legislasi dalam Periode 1999 – 2002: Jenis dan Karakter Riset yang Dibutuhkan untuk Melaksanakan fungsi Legislas”, makalah disampaikan dalam Workshop tentang Peranan Pelayanan Riset Terhadap Eksistensi Legislatif dalam Penyusunan Produk Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Law Office Hermayulis & Partners di Jakarta, 31 Juli 2002.
  • “Reformasi Hukum dalam Masa Transisi di Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Yayasan TIFA di Jakarta, 30 Juli 2002.
  • “Tinjauan Aspek Politik dan Yuridis Terhadap Sistem Pemilu Tahun 2004”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam ceramah dalam kegiatan “Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) bagi Fungsionaris Partai Politik Provinsi Jawa Timur” yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, 29 Juli 2002.
  • “Proyeksi Sistem Pemilu 2004 dan UU Pembangunan Politik”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Pelatihan Kader Amanat Utama Angkatan V yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, 27 Juli 2002.
  • “Sidang Tahunan MPR 2002: Isu-isu dan Permasalahannya”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Internal yang diselenggarakan PT Indosiar Visual Mandiri di Jakarta, 24 Juli 2002.
  • “Wacana Penundaan Perubahan UUD 1945”, Artikel Opini Koran Tempo, 24 Juli 2002.
  • Analis Bidang Hukum dalam penelitian tentang “Studi Koalisi Ornop pada Perubahan Undang-Undang” yang diselenggarakan oleh Labsosio Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu olitik Universitas Indonesia bekerja sama dengan National Democratic Institute di Jakarta, Mei – Agustus 2002.
  • “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, makalah disampaikan dalam Pertemuan Silaturahmi Nasional Kader Pemuda Pancasila se-Indonesia di Jakarta, 22 Juli 2002.
  • Moderator dalam Lokakarya tentang “Pemanfaatan daerah Free Trade Zone dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dalam Era Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta, 22 Juli 2002.
  • “Peraturan tentang Gugatan Perwakilan Kelompok”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 13, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Juli 2002.
  • “Legal Basis for Class Action”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 13, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Juli 2002.
  • “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, makalah disampaikan Sarasehan dengan tema “Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Raya” yang diselenggarakan oleh Lembaga Strategi Pengembangan Daya Saing Bangsa (Lemtra PDSB) di Jakarta, 20 Juli 2002.
  • “Implikasi Ajaran Pendiri Republik (Bung Karno) dan Budaya Politik di Indonesia Terhadap Amandemen UUD 1945”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara bedah buku karya Prof. Dr. Soedijarto, M.A. (Anggota MPR RI) di Jakarta, 16 Juli 2002.
  • “Mekanisme Putaran Kedua Pemilihan Presiden Langsung”, Artikel Opini Koran Tempo, 10 Juli 2002.
  • “Pemilihan Presiden Langsung”, pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam Dialog Interaktif “Dialektika Demokrasi” yang diselenggarakan atas kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Radio Republik Indonesia (RRI), Koordinatoriat Wartawan MPR/.DPR, dan International Foundation for Election System (IFES) di Gedung MPR/DPR Jakarta, 5 Juli 2002.
  • “Prospek Pengadilan Pemilihan Umum”, Artikel Opini Koran Tempo, 26 Juni 2002.
  • “Jika Pejabat Publik (Ingin) Kampanye”, Artikel Opini Koran Tempo, 12 Juni 2002.
  • “Urgensi Segera Dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”, Artikel Sorotan Harian Kompas, 10 Juni 2002.
  • “Antara Hukum Nasional dan Internasional”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 12, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Juni 2002.
  • “Between National and International Law”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 12, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Juni 2002.
  • “Polemik tentang RUU Politik dan Ancaman Gagalnya Pemilu 2004”, Artikel Kolom Political and Economic Brief (PEB) (suatu penerbitan berkala dari PT Puri Consulting di Jakarta), Vol. 2 Nomor 6, Juni 2002.
  • “Rencana Penggunaan Hak Interpelasi DPR dan Pembentukan Pansus Bulog II”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 11, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Juni 2002.
  • “Kebijakan Represif di Era Otonomi Daerah”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 11, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Juni 2002.
  • “Repressive Policy in the Regional Autonomy Era”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 11, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Juni 2002.
  • “RUU Pemilu Versi Depdagri”, Artikel Opini Koran Tempo, 29 Mei 2002.
  • “Urgensi Penyempurnaan UU Penanaman Modal”, Artikel Kolom Political and Economic Brief (PEB) (suatu penerbitan berkala dari PT Puri Consulting di Jakarta), Vol. 2 Nomor 5, Mei 2002.
  • “Urgensi Penyelesaian RUU Bidang Politik”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 10, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2002.
  • “Completion of Political Laws Urgent”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 10, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2002.
  • “Antara Pelanggaran Etika dan Tindak Pidana”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 10, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2002.
  • “Between Ethics Violation and Crime”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 10, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2002.
  • “Kontroversi Perubahan UUD 1945”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 9 yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2002.
  • “The Controversy Over the Amendment to the 1945 Constitution”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 9, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2002.
  • “RUU KUHP dan Syariat Islam”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 9, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2002.
  • “The Draft Penal Code and Religious Law”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 9, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2002.
  • “Empat Tahun Reformasi Hukum”, Artikel Opini Koran Tempo, 15 Mei 2002.
  • “TNI-Polri dan Perubahan UUD 1945”, Artikel Kolom Majalah Forum Keadilan, 12 Mei 2002.
  • “Pengacara dan Kode Etik”, Artikel Opini Koran Tempo, 1 Mei 2002.
  • “Penolakan Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara”, Artikel Sorotan Harian Kompas, 22 April 2002.
  • “Pro-Kontra Perubahan UUD 1945”, Artikel Opini Koran Tempo, 17 April 2002.
  • “Legislative Review”, Artikel Opini Koran Tempo, 3 April 2002.
  • “Memudarnya Kebebasan Pers?”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 7, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, April 2002.
  • “Is Press Freedom Fading?”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 7, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, April 2002.
  • “Kelanjutan Kasus Akbar Tanjung”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 7, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, April 2002.
  • “The Continuation of Akbar Tanjung Case”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 7, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, April 2002.
  • “Prospek Penegakan Hukum dan Penerapan HAM”, materi kuliah disampaikan dalam kuliah “Analisis Lingkungan Bisnis” pada Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 5 April 2002.
  • Narasumber dalam Diskusi Terbatas tentang “Qanun Pemilihan Kepala Daerah Langsung” yang diselenggarakan oleh Center for Electoral Reform (CETRO) di Jakarta, 1-2 April 2002.
  • “Kebohongan Publik”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 6, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2002.
  • “Public Falsehood”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 6, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2002.
  • “Penahanan Akbar Tandjung”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 6, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2002.
  • “Akbar Tandjung Detention”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 6, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2002.
  • “Akbar Mundur Atau Tidak?”, Artikel Kolom Analisis Politik Majalah Forum Keadilan, 24 Maret 2002.
  • Peserta Diskusi Terbatas Kedua tentang Komisi Konstitusi Independen dan Rumusan Konstitusi Baru” yang diselenggarakan oleh Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru di Jakarta, 20-21 Maret 2002.
  • “Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Menguji Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, 20 Maret 2002.
  • “Langkah Mundur Pemberantasan KKN”, Artikel Opini Koran Tempo, 20 Maret 2002.
  • “Konsepsi UU Migas terhadap Pasal 33 UUD 1945 dan Kaitannya dengan Otonomi Daerah”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Peluang dan Tantangan Bisnis Bidang Migas dalam Kaitannya dengan Undang-Undang migas Nomor 22 Tahun 2001” yang diselenggarakan oleh PT Engbiz Mitra Interna bekerja sama dengan KPDM – Ditjen Migas di Jakarta, 19 Maret 2002.
  • “Pembentukan Pansus Bulog II”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Live Event” di Metro TV Jakarta, 18 Maret 2002.
  • Peneliti Lapangan dalam rangka studi perbandingan penyusunan “RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa di Dalam Negeri” di Manila, Filipina, 13-15 Maret 2002.
  • “Perspektif Hukum, Pemidanaan, dan Pembaruan Perundang-undangan dalam Pemberantasan Korupsi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar tentang “Pemberantasan Korupsi dan Masalah Institusi Pengawasan” yang diselenggarakan oleh Komunitas Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta, 11 Maret 2002.
  • Peserta Seminar Hasil Kajian Akademis RUU Lalu Lintas Barang dan Jasa di Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 11 Maret 2002.
  • “RUU Rahasia Negara”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 5, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2002.
  • “The Law on State Secrecy”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 5, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2002.
  • “Pemerintah “Keranjang Sampah””, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 5, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2002.
  • “A “Wastebasket” Government”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 5, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2002.
  • “Rangkap Jabatan Advokat”, Artikel Opini Koran Tempo, 6 Maret 2002.
  • Pengarah dan Peserta Seminar tentang “Pengembangan Sistem Koordinasi yang Ideal di Antara Para Aparat Penegak Hukum” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia di Padang, 4-5 Maret 2002.
  • Pengarah dan Peserta Seminar tentang “Pengembangan Sistem Koordinasi yang Ideal di Antara Para Aparat Penegak Hukum” yang diselenggarakan oleh ASZ Law Firm dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia di Medan, 1-2 Maret 2002.
  • “Masalah-masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum”, makalah disampaikan dalam TOT/TE Diklat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah” Angkatan I yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Puncak-Bogor, 28 Februari 2002.
  • “Class Action Dibutuhkan Untuk Mengontrol Pemerintah”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 4, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Februari 2002.
  • “Class Action is Vital to Control Government”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 4, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Februari 2002.
  • “Jika Para Politisi Saling Menjatuhkan”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 4, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Februari 2002.
  • “If Politicians Down Their Colleagues”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 4, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Februari 2002.
  • Peserta “International Criminal Court Asssesment and Planning Meeting” yang diselenggarakan oleh Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM ASIA) di Bangkok, 26-28 Februari 2002.
  • “Pemeriksaan Terhadap Mantan Presiden B.J. Habibie Sebagai Saksi dalam Kasus Dana Nonbujeter Bulog”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog TVRI di TVRI Jakarta, 25 Februari 2002.
  • “Rangkap Jabatan Partai Politik, Perlukah?”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Radio yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Komunikasi Bisnis dan Politik dan Radio Pro2 FM di Jakarta, 23 Februari 2002.
  • “Legal Aspects of Good Public Governance in Indonesia”, makalah disampaikan dalam “Joint Seminar on Living in Plural Societies” yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah dan The British Council di Jakarta, 21-22 Februari 2002.
  • “Perangkapan Jabatan Pimpinan Parpol”, Artikel Opini Koran Tempo, 20 Februari 2002.
  • “Wacana tentang RUU Kewarganegaraan”, Artikel Sorotan Harian Kompas, 18 Februari 2002.
  • “Kedudukan Keputusan Menteri dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000″, Problema Yuridis yang Dihadapi Pemerintah Pusat dan Daerah”, artikel yang dimuat dalam buku Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi (Kenangan Purnabakti Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.) yang diterbitkan di Medan oleh Pustaka Bangsa Press.
  • Peserta Diskusi Terbatas tentang “Evaluasi Hasil dan Proses Amandemen UUD 1945 Serta Strategi Reformasi Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru di Jakarta, 13-14 Februari 2002.
  • “The Drafting of Qonun in Nanggroe Aceh Darussalam”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 3, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Februari 2002.
  • “Kontroversi Hukum”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 3, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Februari 2002.
  • “Legal Controversy”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 3, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Februari 2002.
  • “Menuntut Gubernur Jakarta”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Parliament Watch” di Metro TV Jakarta, 7 Februari 2002.
  • “Dilema Hukum dalam Implementasi Pengadilan HAM”, Artikel Kolom Political and Economic Brief (PEB) (suatu penerbitan berkala dari PT Puri Consulting di Jakarta), Vol. 2 Nomor 2, Februari 2002.
  • “Gugatan Class Action Sejumlah LSM”, Artikel Opini Koran Tempo, 6 Februari 2002.
  • “The Human Rights Ad Hoc Court”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 2, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Januari 2002.
  • “Prospek Pengadilan HAM”, Artikel Opini Koran Tempo, 23 Januari 2002.
  • “Ketika TNI Menolak Panggilan KPP HAM”, Artikel Sorotan di Harian Kompas, 14 Januari 2002.
  • “Prospek Penegakan Hukum di Tahun 2002”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 1, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Januari 2002.
  • “Prospek of Law Enforcement in 2002”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 1, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Januari 2002.
  • “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 1, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Januari 2002.
  • “Implementation of the House of Representatives’ Legislative Function”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. III, No. 1, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Januari 2002.
  • “Prospek Penegakan Hukum dan Penerapan HAM”, materi kuliah disampaikan dalam kuliah “Analisis Lingkungan Bisnis” pada Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 10 Januari 2002.
  • “Buloggate II dan Politik Hukum Pemberantasan KKN”, Artikel Opini Koran Tempo, 9 Januari 2002.
  • “Pro-Kontra Usulan Abolisi Bagi Soeharto”, Artikel Opini Koran Tempo, 26 Desember 2001.
  • “Sudah Waktunya Indonesia Mengubah UU Kewarganegaraan”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. II, No. 17, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Desember 2001.
  • “It’s Time for RI to Reform It’s Law on Citizenship”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 17, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Desember 2001.
  • “Usulan Abolisi Bagi Theys Eluay”, Artikel Opini Koran Tempo, 13 Desember 2001.
  • “Qanun Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Centre for Electoral Reform (CETRO) di Jakarta, 12 Desember 2001.
  • “Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Implementasinya dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)”, makalah disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema “Upaya dan Strategi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar Sampai Sekolah Lanjutan Atas di Aceh” yang diselenggarakan oleh Unit Kajian Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 10 Desember 2001.
  • “Kedudukan Keputusan Menteri dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000″, Problema Yuridis yang Dihadapi Pemerintah Pusat dan Daerah”, makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Usul Prakarsa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta, 6 Desember 2002.
  • “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “30 Menit Bersama Anita Rachman” di TVRI Jakarta, 4 Desember 2001.
  • “Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI)”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam pembahasan RUU TNI yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Penataan Hubungan Sipil-Militer di Jakarta, 28-29 Nopember 2001.
  • “Paradigma RUU Polri”, Artikel Opini Koran Tempo, 28 Nopember 2001.
  • Narasumber dan Peserta Aktif dalam “Lokakarya Kode Etik Pelaksana Pemilu” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, 27 Nopember 2001.
  • “Kebingungan Hirarkhis”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. II, No. 16, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Nopember 2001.
  • “Hierarchical Confusion”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. II, No. 16, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Nopember 2001.
  • “Pembangunan Demokrasi yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Rapat Pokja Khusus (Pokjasus) yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional di Jakarta, 21-23 Nopember 2001.
  • “Sidang Tahunan MPR dan Perubahan UUD 1945”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. II, No. 15, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Nopember 2001.
  • “The Need for a Constitutional Commission in Amending the Indonesian Constitution”, makalah disampaikan dalam Seminar dan Peresmian pendirian Legal Research Program (LRP) di Jakarta, 14 Nopember 2001.
  • “Stagnasi di MPR”, Artikel Opini Koran Tempo, 14 Nopember 2001.
  • “Pengaruh Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, makalah disampaikan dalam Acara Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Jakarta, 13 Nopember 2001.
  • “Mengontrol MPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Acara Parliament Watch yang diselenggarakan oleh Metro TV di Jakarta, 8 Nopember 2001.
  • “Mahalnya Harga Demokrasi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi dalam rangka Peluncuran Buku M. Alfan Alfian M. dengan judul “Mahalnya Harga Demokrasi: Catatan atas Dinamika Transisi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Naik dan Jatuhnya Abdurrahman Wahid” yang diselenggarakan oleh Institute for Transformation Studies (Intrans) di Jakarta, 8 Nopember 2001.
  • “Menggagas Demokrasi Ekonomi”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. II, No. 14, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Oktober 2001.
  • “Legalizing the Idea of Economic Democracy”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. II, No. 14, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Oktober 2001.
  • “ST MPR dan Implikasi Politiknya”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Perdana Diskusi Interaktif Dwimingguan Current Issues yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Jayabaya di Jakarta, 31 Oktober 2001.
  • “Agenda Sidang Tahunan MPR RI”, Artikel Opini Koran Tempo, 31 Oktober 2001.
  • “Implementasi Hak Prerogatif Presiden dalam Menentukan Pejabat Lembaga Pemerintahan dan Relasinya dengan Pertanggungjawaban Publik”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Serial Seminar dengan tema “Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh The Center for Presidential and Parliamentary Studies (CPPS) Paramadina di di Bukittinggi, Sumatera Barat, 30 Oktober 2001.
  • “Sidang Tahunan MPR dan Agenda Reformasi Konstitusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Acara Parliament Watch di Metro TV di Jakarta, 29 Oktober 2001.
  • “Urgensi Pembentukan Komisi Konstitusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema “Pembentukan Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Sebagai Suatu Alternatif dalam Proses Perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru di Bandarlampung, 29 Oktober 2001.
  • “MPR Annual Session and Constitution Reform”, pokok-pokok pikiran yang disampaikan Diskusi Panel dengan para media massa asing yang diselenggarakan oleh The Australian, The National Daily Newspaper di Jakarta, 24 Oktober 2001.
  • “Masalah-masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum”, makalah disampaikan dalam TOT/TE Diklat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah” Angkatan III yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Puncak-Bogor, 24 Oktober 2001.
  • “Prinsip-prinsip Komplementari ICC”, pokok-pokok pikiran disampaikan sebagai pembahasan terhadap makalah Suwardi Martowirono, S.H. (Hakim Agung RI) yang disampaikan dalam Lokakarya Pembahasan Statuta Roma 1998 (ICC) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta, 23 Oktober 2001.
  • Moderator dalam Diskusi Rutin Anggota II dengan tema “Sidang Tahunan MPR-RI 2001 dan Agenda Pembentukan Konstitusi Baru” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Hukum (ILUNI-FH) di Jakarta, 19 Oktober 2001.
  • “Langkah-langkah Strategis Tindak Lanjut Pemisahan TNI-Polri”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Semiloka yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional di Jakarta, 17 Oktober 2001.
  • “Prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia”, makalah disampaikan dalam Seminar tentang Etika Pemerintahan yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP) dan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Etika Pemerintahan di Jakarta, 17 Oktober 2001.
  • “Urgensinya Komisi Yudisial”, Artikel Opini Koran Tempo, 17 Oktober 2001.
  • “Konseptualisasi Dasar-dasar Konstitusi Bagi Demokrasi yang Berkelanjutan”, makalah disampaikan dalam Konferensi dengan tema “Tinjauan Terhadap Institusi-institusi Konstitusi untuk Mempromosikan Demokrasi yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) di Jakarta, 16-17 Oktober 2001.
  • “Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, makalah disampaikan dalam Seminar tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta, 9-10 Oktober 2001.
  • “Urgensi UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik”, Artikel Opini Koran Tempo, 3 Oktober 2001.
  • “Beberapa Masalah Ketatanegaraan RI”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Konsultasi Seminar Kedua dengan Tema “Peningkatan Stabilitas Politik Guna Mengatasi Krisis Nasional dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional” yang diselenggarakan oleh para peserta KRA XXXIV Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, 26 September 2001.
  • Anggota Tim Kecil Perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, 26 September 2001.
  • “Masalah-masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum”, makalah disampaikan dalam TOT/TE Diklat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah” Angkatan II yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Puncak-Bogor, 26 September 2001.
  • “Pemilihan Presiden Secara Langsung”, Artikel Opini Koran Tempo, 19 September 2001.
  • “Hak Asasi Manusia: Suatu Pengantar”, materi kuliah disampaikan dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Para Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Makassar, 18-21 September 2001.
  • “Beberapa Masalah Ketatanegaraan RI”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Konsultasi Seminar Pertama dengan Tema “Peningkatan Stabilitas Politik Guna Mengatasi Krisis Nasional dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional” yang diselenggarakan oleh para peserta KRA XXXIV Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, 17 September 2001.
  • “Masalah-masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum”, makalah disampaikan dalam TOT/TE Diklat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah” Angkatan I yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Puncak-Bogor, 6 September 2001.
  • “Perbandingan Kode Etik Parlemen”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Workshop tentang “Penyusunan Rumusan Kode Etik dan Tata Tertib DPR-RI” di Jakarta, 5 September 2001.
  • “Pembentukan Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru di Gedung Syarief Thayeb Kampus Universitas Trisakti Jakarta, 5 September 2001.
  • “Pro Kontra Pembentukan Komisi Konstitusi”, Artikel Opini Koran Tempo, 5 September 2001.
  • “Wawasan Berbangsa dan Bernegara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Partai Pemersatu Bangsa di Jakarta, 3 September 2001.
  • “Aspek Hukum Lembaga Kepresidenan di Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar “Menyorot Sistem Lembaga Kepresidenan Indonesia di Masa Mendatang” di Kampus UI Depok, 30 Agustus 2001.
  • “Usulan Perubahan UU Pemilu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh CETRO, IFES dan YKPR Mataram di Mataram, Lombok, 29 Agustus 2001.
  • Peserta Diskusi tentang “Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Megawati Soekarnoputri” yang diselenggarakan oleh Puri Consulting di Jakarta, 27 Agustus 2001.
  • “Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik”, Artikel “Sorotan” Harian Kompas, 27 Agustus 2001.
  • “Kembalinya FKB ke DPR dan MPR”, Artikel Opini Koran Tempo, 22 Agustus 2001.
  • “Merindukan Konstitusi Baru”, Artikel Opini Koran Tempo, 8 Agustus 2001.
  • “Pemilihan Presiden Secara Langsung: Beberapa Catatan”, artikel dalam Analisis CSIS, Tahun XXX/2001, No. 1, terbit sekitar bulan Juli 2001.
  • “Pemerintahan Baru”, Artikel “Sorotan” Harian Kompas, 30 Juli 2001.
  • “Soal Wapres”, Artikel Opini Koran Tempo, 25 Juli 2001.
  • “Kontroversi di Sekitar Persiapan SI MPR”, Artikel Kolom Political and Economic Brief (PEB) (suatu penerbitan berkala dari PT Puri Consulting di Jakarta), Vol. 1 Nomor 6, Juni 2001.
  • Koordinator Penerjemahan Buku Rome Statute of the International Criminal Court dan Primer on the International Criminal Court ke dalam Bahasa Indonesia, atas kerja sama Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia) dan didukung oleh Uni Eropa, 22 Juni 2001.
  • Moderator dalam “National Workshop of the International Criminal Court” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Asian Forum for Human Rights and Development di Jakarta, 22 Juni 2001.
  • “Politik Hukum Baru Peraturan Daerah”, makalah disampaikan dalam kegiatan “Pelatihan Perancangan Peraturan Daerah” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Pontianak, 18 Juni 2001.
  • “Strategi Pemulihan Krisis dalam Perspektif Hukum”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Pemulihan Krisis Dimensional yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, 16 Juni 2001.
  • “Tinjauan Konstitusional tentang Percepatan Sidang Istimewa MPR-RI 2001 dan Dekrit Presiden”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional di Jakarta, 15 Juni 2001.
  • Pembicara Pembanding dalam Roundtable Discussion tentang “Elimination of Organized Crime in Germany and Indonesia” yang diselenggarakan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, 9 Juni 2001.
  • Peserta Ceramah tentang Pengadilan HAM yang disampaikan oleh Prof. Dr. Jurgen Meyer, MdB., dan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Kampus Baru UI Depok, 8 Juni 2001.
  • “Reformasi Birokrasi dan Introspeksi Penyelenggaraan Pemerintahan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa STIE Kusuma Negara di Jakarta, 7 Juni 2001.
  • “Komisi Konstitusi: Satu Alternatif dalam Perubahan UUD 1945”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Komisi Konstitusi di Jakarta, 6 Juni 2001.
  • “Judicial Review Mahkamah Agung di Tengah Polemik Penafsiran UU Antara Presiden dan DPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Radio 99.5 Delta FM di Jakarta, 6 Juni 2001.
  • “Maklumat”, Artikel Opini Harian Kompas, 31 Mei 2001.
  • “Maklumat Presiden Wahid dan Keadaan Darurat”, Artikel Opini Koran Tempo, 30 Mei 2001.
  • “MA dan Bagir Manan”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 10, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2001.
  • “Mencari Solusi Krisis Politik”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Talk Show yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Paramida Circle di Jakarta, 29 Mei 2001.
  • Peserta Diskusi tentang “Revisi APBN” yang diselenggarakan oleh Puri Consulting di Jakarta, 28 Mei 2001
  • “Membangun Pemerintahan yang Berwibawa Melalui Penegakan Hukum”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar dalam rangka Dies Natalis Institut Ilmu Pemerintahan ke-34 di Jakarta, 23 Mei 2001.
  • Narasumber dalam acara “Launching Expo 2001″ yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta, 22 Mei 2001.
  • “Menyikapi Sidang Istimewa MPR 2001”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Setengah Hari yang diselenggarakan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta, 17 Mei 2001.
  • “Pembentukan Komisi Konstitusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Bincang Hukum” di SWARA Channel Jakarta, 16 Mei 2001.
  • “Demokratisasi dan HAM”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan Pusat Studi dan Pengkajian HAM Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta, 15 Mei 2001.
  • “Implikasi Memorandum DPR”, artikel kolom Analisis Hukum Majalah Forum Keadilan, 13 Mei 2001.
  • “Posisi Dekrit dalam Hukum Tata Negara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog Radio yang diselenggarakan Radio 68H di Jakarta, 11 Mei 2001.
  • “MA di Tengah Konflik Presiden – DPR”, Artikel Opini Koran Tempo, 10 Mei 2001.
  • “Konstitusi Baru dan Komisi Konstitusi”, Artikel Sorotan di Harian Kompas, 8 Mei 2001.
  • “Dekrit Presiden Kedua?”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 9, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Mei 2001.
  • “Pengadilan Pemilu Ad Hoc“, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Kecil yang diselenggarakan oleh Centre for Electoral Reform (CETRO) di Jakarta, 3 Mei 2001.
  • Peserta Diskusi Rutin Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tema “Kontroversi UUD 1945” di Kampus Baru UI Depok, 3 Mei 2001.
  • Peserta Diskusi Lanjutan tentang “Distorsi Hubungan Lembaga Tertinggi Negara dengan/Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara” yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional di Jakarta, 2 – 4 Mei 2001.
  • “Sejarah Pemikiran HAM”, makalah disampaikan dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh CESDA-LP3ES di Medan, 1 Mei 2001.
  • “Babak Lanjutan “Penangkapan Politik””, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 8, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, April 2001.
  • “Beberapa Catatan tentang Komisi Konstitusi”, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komisi Konstitusi di Jakarta, 25 April 2001.
  • “Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik yang Mencerdaskan Rakyat Sebagai Cerminan Bangsa Beradab”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Lustrum VIII dan Wisuda Sarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama di Jakarta, 25 April 2001.
  • Pembicara dalam Lokakarya Tabungan Pekerja Perusahaan (TP3) dan Rancangan Keputusan Presiden tentang TP3 yang diselenggarakan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta, 24 April 2001.
  • “Pengaturan Penyiaran oleh Sebuah Badan Negara: Kajian dari Aspek Hukum Tata Negara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Forum Kajian Penyiaran Radio dan Televisi di Jakarta, 20 April 2001.
  • “Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam kegiatan “Gelar Visi dan Persepsi Masyarakat Jakarta” yang diselenggarakan oleh Himpunan Masyarakat Peduli Kota di Jakarta, 18 April 2001.
  • Fasilitator dalam kegiatan “Strengthening Judicial Training in Indonesia – Training Need Analysis” yang diselenggarakan oleh Australia – Indonesia Legal Development Foundation (AIDLF) di Jakarta, 14 – 17 April 2001.
  • “Mencari Kesamaan Persepsi HAM: Perspektif Islam dan HAM Universal”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12 April 2001.
  • Peserta Diskusi Kelompok Kerja Khusus tentang “Distorsi Hubungan Lembaga Tertinggi Negara dengan/Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara Ditinjau dari Aspek Politik dan Hukum” dan “Konsistensi Reformasi Nasional” yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional di Jakarta, 11 – 12 April 2001.
  • “Agenda Pertemuan Empat Tokoh”, Artikel Opini Koran Tempo, 12 April 2001.
  • “Mengkompromikan Politik, Membagi Kekuasaan”, Artikel Kolom Majalah Panji Masyarakat, 11 April 2001.
  • “Pembuktian Terbalik”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 7, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, April 2001.
  • “Tinjauan Khusus Terhadap Hukum Tata Negara RI dan Konstitusi; Relevansinya dengan Pergulatan Politik Menjelang Memorandum II DPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Publik yang Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Dialog Jakarta (FKDJ) di Jakarta, 6 April 2001.
  • Peserta Lokakarya Rancangan Undang-Undang Bidang Politik yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, 3 – 4 April 2001.
  • “Mempercepat Sidang Istimewa”, Artikel Kolom Majalah Panji Masyarakat, 28 Maret 2001.
  • “Masalah Memorandum DPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog “Mandiri Moment” yang diselenggarakan oleh Quick Financial Channel di Jakarta, 22 Maret 2001.
  • “Islah dalam Perspektif Keadilan Transisional”, Artikel Opini Harian Kompas, 16 Maret 2001.
  • Peserta Diskusi tentang “Penegakan Hukum dan Dampaknya Bagi Lingkungan Bisnis” yang diselenggarakan oleh Puri Consulting di Jakarta, 15 Maret 2001.
  • “Supremasi Hukum dan Kaitannya dengan Tegaknya Good Governance“, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Pelatihan Good Governance Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) di Kampus Baru UI Depok, 15 Maret 2001.
  • “Membedah Hasil Pansus dan Memorandum DPR RI dari Sudut Ketatanegaraan”, pokok-pokok pikiran dalam Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Kajian Hukum Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Hanns Seidel Foundation di Jakarta, 15 Maret 2001.
  • Tim Peneliti dalam buku Reposisi Lembaga Tinggi Negara (Sebuah Upaya Menuju Indonesia Baru) yang diterbitkan Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB LIPI) dan Hans Seidel Foundation di Jakarta, Maret 2001.
  • “Agenda Reformasi Hukum dan Profesionalitas Polisi”, artikel dalam A.S. Burhan dan Agus Muhammad,, Demokratisasi dan Demiliterisasi: Wacana dan Pergulatan di Pesantren yang diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) di Jakarta, Maret 2001.
  • “RUU Kepresidenan”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 5, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2001.
  • “Memorandum Kedua?”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 5, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Maret 2001.
  • “Kewenangan Penyilidikan Antara Jaksa dan Polisi”, artikel dalam Jurnal Keadilan, Vol. 1, No. 1, Maret 2001.
  • “Meluruskan Jalannya Reformasi dengan Mencermati Kinerja DPR RI tentang Pansus Buloggate dan Bruneigate” diselenggarakan Lembaga Demokrasi Indonesia Baru (LDIB) di Jakarta, 3 Maret 2001.
  • “Pengembangan Wacana Supremasi Hukum Memorandum DPR dan SI MPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh The Jakarta Consulting Group di Jakarta, 28 Februari 2001.
  • Peserta Diskusi tentang “Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Bagi Lingkungan Bisnis” yang diselenggarakan oleh Puri Consulting di Jakarta, 22 Februari 2001.
  • “Hubungan Antarlembaga Tinggi Negara Ditinjau dari Aspek Hukum dan Politik”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Curah Pendapat yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional di Jakarta, 21 Februari 2001.
  • “Indonesian Human Rights Legislation: An Overview”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Acara Pembekalan Bagi Para Peserta Kursus Hak-hak Asasi Manusia di Swedia yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, 20 Februari 2001.
  • “Aspek Hukum Memorandum DPR”, Artikel Kolom Political and Economic Brief (PEB) (suatu penerbitan berkala dari PT Puri Consulting di Jakarta), Vol. 1 Nomor 2, Februari 2001.
  • “Memorandum DPR Terhadap Presiden Abdurrahman Wahid”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog Terbuka yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta di Jakarta, 17 Februari 2001.
  • “Dasar-dasar Konstitusional Pengalihan Kekuasaan dari Presiden ke Wapres”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara perdana Dialog Aktual yang diselenggarakan Radio Delta 99.5 FM di Jakarta. 14 Februari 2001.
  • “Aspek Hukum Pelanggaran Haluan Negara, Memorandum DPR, dan Sidang Istimewa MPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Tim Memorandum P3I DPR RI di Jakarta, 13 Februari 2001.
  • “Prospek Hukum dan Politik Memorandum DPR RI”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Jakarta, 9 Februari 2001.
  • “Menegakkan Hukum, Menyelamatkan Reformasi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Debat Terbuka yang diselenggarakan oleh Universitas Jayabaya di Jakarta, 9 Februari 2001.
  • Peserta Diskusi tentang Transisi Demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh United  Nations  Development  Programme (UNDP) di Jakarta, 9 Februari 2001.
  • “RUU Polri”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses, Vol. II, No. 2, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Januari 2001.
  • “Aspek Hukum Memorandum DPR”, artikel kolom Political and Economic Brief, Vol. 1, No. 2, Februari 2001.
  • “Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepresidenan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam pembahasan RUU tentang Kepresidenan yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, 3 Februari 2001.
  • “Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia: Masalah dan Solusinya”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, 1 Februari 2001.
  • “Sah dan Tidaknya Kedudukan Pansus DPR RI tentang Kasus Bulog dan Brunei”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan dan Pemberian Bantuan Hukum (LPPBHI) di Jakarta, 30 Januari 2001.
  • “Menjelang Sidang Paripurna DPR yang Membahas Kasus Bulog dan Brunei”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Dialog Khusus di Metro TV Jakarta, 29 Januari 2001.
  • “Penyelidikan Perubahan UUD 1945”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 2, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Januari 2001.
  • “Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Puri Consulting di Jakarta, 29 Januari 2001.
  • “Hukum Tata Negara Indonesia: Masalah dan Solusi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Rapat Pleno Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, 26 Januari 2001.
  • Peserta Dialog tentang “Prospek Penyelesaian Masalah Aceh Pasca Jeda Kemanusiaan” yang diselenggarakan The Habibie Center di Jakarta, 24 Januari 2001.
  • “Antara DPR dan Presiden”, Artikel Kolom Majalah Panji Masyarakat, 17 Januari 2001.
  • “Penyelesaian Kasus Bulog dan Brunei”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog di Metro TV Jakarta, 17 Januari 2001.
  • “Pengisian Jabatan Ketua Mahkamah Agung”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi “Todays Dialog” di Metro TV Jakarta, 10 Januari 2001.
  • “Pemilihan Ketua MA”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses II, No. 1, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Januari 2001.
  • Peserta Diskusi Terbatas tentang “Planning for Judicial Reform: Making It Work” yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, 10 Januari 2001.
  • “DPR yang Tergugat, Artikel Kolom Majalah Forum Keadilan, 8 Januari 2001.
  • “Legalitas Pansus DPR”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 14, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Desember 2000 – Januari 2001.
  • “Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam”, artikel kolom Edisi Khusus Majalah Forum Keadilan, 31 Desember 2000.
  • Peserta Lokakarya tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, 18 Desember 2000.
  • “Amandemen UU Bank Indonesia”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 12, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Desember 2000.
  • Peserta Diskusi tentang “Pembentukan Komisi yang Bertugas Khusus di Bidang Legislasi dan Sistem Pendukungnya” yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, 15 Desember 2000.
  • Peserta Preparatory Commission Meetings of International Criminal Court (ICC) yang diselenggarakan oleh Internasional NGO for an International Criminal Court di Markas Besar PBB di New York, 27 Nopember – 8 Desember 2000.
  • “Supaya Saksi Tidak Digiring”, Artikel Kolom Tabloid Kontan, 4 Desember 2000.
  • “Reformasi Konstitusi Sebagai Agenda Nasional Demokratisasi”, makalah disampaikan dalam Dialog Publik II yang diselenggarakan oleh Indonesian Democracy Monitor (InDEMO) di Medan, 24 Nopember 2000.
  • “Supremasi Hukum dan Profesionalisme Polisi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) di Jakarta, 22 Nopember 2000.
  • “Reorientasi Tugas Anggota DPRD”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam kegiatan Reorientasi Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 21 Nopember 2000.
  • Pengajar Pelatihan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Polisi yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Puncak, Bogor, 14-17 Nopember 1998.
  • “Dilema Hukum Kasus Tommy Soeharto”, Artikel Opini Harian Suara Pembaruan di Jakarta, 9 Nopember 2000.
  • “Struktur Kekuasaan Kehakiman dan Lembaga Hukum yang Independen dan Mandiri”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) di Jakarta, 7 Nopember 2000.
  • “Pemilihan Ketua MA”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 11, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, Nopember 2000.
  • “Ide Pakta Pertahanan Asia”, artikel kolom Analisis Politik dalam Majalah Forum Keadilan, 5 Nopember 2000.
  • “Perspektif Elite Terhadap Budaya Hukum”, makalah disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Budaya bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pakuan di Bogor, 4 Nopember 2000.
  • “Konstitusi Indonesia dan Problema Penegakan Hukum”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Pelatihan Manajemen Organisasi yang diselenggarakan oleh Forum Cabang Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Jabotabek di Sukabumi, 30 Oktober 2000.
  • “Kinerja Lembaga Legislatif Pasca Orde Baru Ditinjau dari Sudut Hukum Tata Negara”, makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Forum Aliansi Partai-partai Islam di Jakarta, 26 Oktober 2000.
  • Peserta Lokakarya Sistem Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 18 – 19 Oktober 2000.
  • Moderator dalam kegiatan Seri Diskusi Terbatas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, 12 Oktober 2000.
  • Peserta Diskusi tentang “Privatisasi dalam Arti Merger dan Akuisisi” yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM di Jakarta, 11 Oktober 2000.
  • Anggota Tim Pengkaji putusan dan karya ilmiah calon Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang dikoordinasikan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta, 9 Oktober 2000.
  • “Beberapa Catatan tentang RUU Penyiaran”, makalah disampaikan dalam Simposium Komisi Penyiaran yang diselenggarakan atas kerjasama beberapa lembaga di Bandung, 6 Oktober 2000.
  • “Tommy Soeharto dan Supremasi Hukum”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 8, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, September 2000.
  • Narasumber pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Yayasan yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Jakarta, 29 September 2000.
  • “Quo Vadis Pengadilan Soeharto?”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 7, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, 18 September 2000.
  • “Parpolisasi Pejabat Eselon”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 7, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, 18 September 2000.
  • “Beberapa Catatan tentang RUU Yayasan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) di Jakarta, 21 September 2000.
  • “Pengadilan Bagi Pelaku Kejahatan HAM Masa Lalu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN) di Jakarta, 21 September 2000.
  • “DPA Pasca Perubahan Politik dan Ketatanegaraan RI”, makalah disampaikan dalam Rapat Gabungan Komisi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam rangka “Penyempurnaan Undang-Undang tentang DPA” di Jakarta, 21 September 2000.
  • “Antisipasi Hukum Tata Negara dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa”, makalah disampaikan dalam “Seminar Masalah Daerah-daerah yang Ingin Melepaskan Diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Kampus Baru UI Depok, 13 September 2000.
  • “Manajemen Arsip Secara Legal”, makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema “Manajemen Arsip yang Efisien dan Legal di Era Digital” yang diselenggarakan oleh Solusi di Jakarta, 12 September 2000.
  • “Pembaharuan Terhadap UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dikaitkan dengan Perubahan Ketatanegaraan RI”, makalah disampaikan dalam acara “Sosialisasi RUU tentang Kewarganegaraan RI” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, 11 September 2000.
  • “Reformasi Bidang Hukum”, makalah disampaikan dalam Workshop Produksi Berita yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Latihan Televisi bekerja sama dengan CNN Internasional di Jakarta, 8 September 2000.
  • Moderator pada “Forum Dialog Hukum Humaniter Internasional” yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Pusat di Jakarta, 7 September 2000.
  • “Beberapa Catatan tentang Fungsi Legislasi DPR Pasca Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dan Dengar Pendapat Umum tentang “Peningkatan Peran Legislasi DPR” yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional di Jakarta, 6 September 2000.
  • “Tugas Baru Wapres”, artikel dalam TRACeS,  biweekly  strategic  analyses    1,  No.  6,  yang  diterbitkan  oleh Research  Institute  for  Democracy  and  Peace  (RIDeP)  di Jakarta, 4 September 2000.
  • “Beberapa Catatan tentang DPR dan Fungsi Pembentukan UU”, makalah disampaikan dalam Lokakarya Peningkatan Kinerja Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa di Cisarua, 1 September 2000.
  • “Antara Sistem Presidensial dan Parlementer”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Saran, Aksi, dan Visi” (Saksi) di Indosiar, 28 Agustus 2000.
  • “Hak Angket DPR: Bulogate dan Bruneigate”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show “Aneka Dialog” di RCTI, 28 Agustus 2000.
  • “Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung”, Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) bagi para mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul di Jakarta, 28 Agustus 2000.
  • “Constitutional Reform”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 5, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, 21 Agustus 2000.
  • “Pembagian Tugas Presiden dan Wapres”, Artikel Kolom dalam Majalah Forum Keadilan, 20 Agustus 2000.
  • “Penugasan Kepada Wapres”, Artikel Kolom dalam Majalah Panji Masyarakat, 18 Agustus 2000.
  • “Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Agung”, Artikel Kolom Khusus Sidang Tahunan MPR 2000 di Harian Kompas, 16 Agustus 2000.
  • “Pemberian Tugas Khusus Kepada Wakil Presiden”, Artikel Opini dalam Harian Suara Pembaruan, 12 Agustus 2000.
  • Komentator Tetap Televisi Republik Indonesia (TVRI) dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 di Studio Mini TVRI Gedung DPR/MPR Jakarta, 7-18 Agustus 2000.
  • “Perubahan Kedua UUD 1945”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 4, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, 7 Agustus 2000.
  • “Tata Tertib dan Agenda ST-MPR”, artikel dalam TRACeS, biweekly strategic analyses 1, No. 4, yang diterbitkan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP) di Jakarta, 7 Agustus 2000.
  • “ST MPR dan Semangat Untuk Memperbaiki Mutu Demokrasi”, Artikel Opini dalam Harian Suara Pembaruan, 5 Agustus 2000.
  • Moderator Seminar Sehari “RUU Perlindungan Saksi” yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia di Jakarta, 5 Agustus 2000.
  • “Revisi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM)”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Sehari tentang Revisi RAN HAM yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia di Jakarta, 4 Agustus 2000.
  •  
  • “Kedudukan Kejaksaan di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema “Perspektif Peran Kejaksaan dalam Era Supremasi Hukum” yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Kampus Baru UI Depok, 3 Agustus 2000.
  • “Peranan Regulator dan Operator Ditinjau dari Hukum Tata Negara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema “Tantangan Perposan Nasional di Era Globalisasi” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di Jakarta, 3 Agustus 2000.
  • “Sistem Bikameral dan Pemilihan Presiden Secara Langsung”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar dan Peluncuran Buku dengan judul “Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di Jakarta, 2 Agustus 2000.
  • “Reposisi Lembaga-lembaga Negara di Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di Jakarta, 1 Agustus 2000.
  • “Sejarah HAM dalam Perspektif Barat”, artikel dalam E. Shobirin Nadj. dan Naning Mardiniah,, Diseminasi Hak Asasi Manusia; Perspektif dan Aksi yang diterbitkan oleh CESDA LP3ES di Jakarta, Juli 2000.
  • “Tata Tertib MPR dan Aturan Payung”, Artikel Kolom pada Majalah Tempo, 31 Juli 2000.
  • “Amandemen Konstitusi dalam Perspektif Otonomi Daerah, Konteks Sosial, dan Sejarah”, makalah disampaikan dalam Sarasehan Terbatas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pencerahan Indonesia Baru (Pariba) di Jakarta, 27 Juli 2000.
  • “Penyelesaian Non-Legal Kasus Orang Hilang”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara talkshow di Radio Jakarta News FM di Jakarta, 26 Juli 2000.
  • “Supremasi MPR dalam Era Reformasi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional di Jakarta, 22 Juli 2000.
  • “Pelaksanaan HAM di Indonesia”, makalah disampaikan dalam kegiatan “Continuing Legal Education” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta, 21 Juli 2000.
  • “Impeachment dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam diskusi mingguan yang diselenggarakan oleh Komunitas untuk Transformasi Sosial (KATALIS) di Jakarta, 20 Juli 2000.
  • Peserta “APEC   Symposium   on   Strengthening   Economic   Legal           Infrastructure” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Beberapa Lembaga di Jakarta, 20-21 Juli 2000.
  • “Social Justice and Poverty Eradication in Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam roundtable discussion yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) di Jakarta, 10 Juli 2000.
  • “Rencana Pemeriksaan Anggota DPR/MPR RI”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show “Obrolan Merdeka” yang diselenggarakan oleh PAN ASIA Research di Jakarta, 8 Juli 2000.
  • “Perspektif Bidang Hukum dan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia”, makalah disampaikan dalam Workshop Sosialisasi HAM Bagi Rektor dan Kepala Pusat Studi HAM Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan HAM di Jakarta, 30 Juni 2000.
  • Pembicara Fokus Grup Diskusi tentang “Hasil Pooling terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966″ yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang, 29 Juni 2000.
  • Pembicara dalam Rapat Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung RI dengan tema “Bahan Masukan Sidang Umum MPR 2000” di Jakarta, 23 Juni 2000.
  • “Beberapa Permasalahan tentang Perancangan Undang-undang”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam ceramah Diklat Tenaga Teknis Perancang Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 24 Juni 2000.
  • Peserta Lokakarya dalam rangka “Capacity Building” yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia di Puncak, Cianjur, 22 – 23 Juni 2000.
  • Peserta “Regional Workshop on the Promotion of the International Criminal Court” yang diselenggarakan oleh Forum Asia di Bangkok, 12 – 13 Juni 2000.
  • Anggota Tim Supervisi Universitas Indonesia dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang diselenggarakan oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Depok, 6 dan 22 Juni 2000.
  • “Rekonsiliasi Nasional dan Permasalahan di Bidang Hukum Lainnya”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan dan Pemberian Bantuan Hukum Indonesia (LPPBHI) di Jakarta, 31 Mei 2000.
  • Peserta Diskusi tentang “Dari Timor-Timur ke Timor Loro Sae: Rekonstruksi Catatan Harian”, yang diselenggarakan oleh The Habibie Center di Jakarta, 31 Mei 2000.
  • “Intervensi Legislatif Terhadap Yudikatif?”, makalah disampaikan dalam Bedah Hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” di Jakarta, 3 Juni 2000.
  • Narasumber Tim Penyusunan Buku Saku tentang Hak Asasi Manusia Bagi Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia yang dibentuk oleh Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Mei – Juni 2000.
  • Peserta Lokakarya tentang “Hasil Investigasi Potensi Konflik Sosial di Daerah” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Forum Rektor di Bandung, 29 April 2000.
  • Anggota Tim Peneliti “Potensi Konflik Sosial di Pulau Jawa, Madura, dan Bali” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Forum Rektor Bandung, Februari – April 2000.
  • Moderator dalam Lokakarya tentang “Kasus Orang Hilang: Pengungkapan dan Penyelesaian Masalah” yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia di Jakarta, 28 April 2000.
  • “Sistem Perwakilan Bikameral”, makalah disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di Jakarta, 27 April 2000.
  • “Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”, makalah disampaikan dalam Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta, 19 April 2000.
  • “Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Bersih”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam diskusi dalam rangka penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, 19 April 2000.
  • Anggota Tim Penyusun Usulan Universitas Indonesia tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia, Maret – April 2000.
  • Anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dikoordinir oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, April 2000.
  • “Beberapa Catatan tentang Reposisi Lembaga-lembaga Negara di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di Jakarta, 31 Maret 2000.
  • “Pengembangan Kerangka   Hukum   Sistem    Insentif    Bagi     Kegiatan              Berkesenian”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang “Kerangka Hukum Kebebesan Berkesenian Pasca Reformasi: Mendukung atau Menelikung?” yang diselenggarakan oleh Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) di Jakarta, 30 Maret 2000.
  • “Fungsi Ideal Lembaga Kekuasaan Kehakiman dan Akses Serta Accountability-nya Terhadap Rakyat”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang “Mencari Formasi Ideal Kedudukan dan Fungsi dari Lembaga Kekuasaan Kehakiman” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional di Jakarta, 30 Maret 2000.
  • Panitia Pengarah dan Moderator dalam “Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan UUD 1945” yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Bandarlampung, 24 – 26 Maret 2000.
  • “Pemilihan Presiden Secara Langsung: Beberapa Catatan”, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang “Pemilihan Presiden Langsung” yang diselenggarakan oleh Centre for Electoral Reform (CETRO) di Jakarta, 13 Maret 2000.
  • “Reformasi Hukum di Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Rapat Kelompok Kerja (Pokja) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Jakarta, 10 Maret 2000.
  • “Triumvirat”, Artikel Kolom Majalah Panji Masyarakat, 8 Maret 2000.
  • “Melawan Impunity: Relevansi dan Kebutuhan di Indonesia Pasca Orde Baru”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bekerjasama dengan Warga Peduli dan InterMatrix di Jakarta, 2 Maret 2000.
  • “Disintegrasi Bangsa dalam Perspektif Wawasan Kebangsaan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Generasi Muda Cinta Bangsa (Fokus Genta Bangsa) di Jakarta, 17 Februari 2000.
  • Moderator Simposium Hukum 2000 Ikatan Lulusan Universitas Indonesia-Fakultas Hukum (ILUNI-FH) tentang “Masalah Keadilan Sosial dan Disintegrasi Bangsa” di Jakarta, 4 Maret 2000.
  • “Sistem Pemilu II (Distrik)”, makalah disampaikan dalam Ceramah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta, 14 Februari 2000.
  • “Perdebatan Amandemen Pasal 8”, Artikel Kolom Analisis Politik dalam Majalah Forum Keadilan, 13 Februari 2000.
  • “Peraturan Perundang-undangan dan Otonomi Daerah”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam forum Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor di Jakarta, 10 Februari 2000.
  • “Sistem Pemilu I (Proporsional/List)”, makalah disampaikan dalam Ceramah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta, 7 Februari 2000.
  • “Aspek Hukum Pemilu Lokal”, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Terbatas tentang Pemilu Lokal yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta, 26 Januari 2000.
  • “Pemilu Lokal”, makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema “Pemilu Lokal dan Reformasi KPU” yang diselenggarakan oleh Centre for Electoral Reform (CETRO) di Jakarta, 25 Januari 2000.
  • “Evaluasi Kinerja Kabinet Persatuan Nasional Bidang Hukum”, makalah disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema “Kinerja Kabinet Persatuan Nasional Menjelang 100 Hari” yang diselenggarakan oleh Panitia Sembilan di Jakarta, 24 Januari 2000.
  • “Pengadilan HAM dalam Perspektif Nasional dan Internasional”, Artikel Khusus News in Depth di Harian Jawa Pos, 3 Januari 2000.
  • “Peradilan HAM Terhadap Para Jenderal”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show di Radio Trijaya 104.75 FM di Jakarta, 20 Desember 1999.
  • Moderator dalam Diskusi Panel dengan tema “Otonomi Luas atau Federalisme, Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional dalam Menghadapi Kompetisi Global” yang diselenggarakan oleh Harian Umum Suara Pembaruan di Jakarta, 16 Desember 1999.
  • Moderator Temu Wicara dengan tema “Peranan HAKI di Millenium Baru” yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum (PPLIH) Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 8 Desember 1999.
  • Pembawa acara (moderator) acara “Bincang-bincang” di ANTV, dengan tema “Penyelesaian Masalah Aceh Pasca Peringatan Ulang Tahun Gerakan Aceh Merdeka di Jakarta, 6 Desember 1999.
  • “Penyelengaraan Hak Asasi Manusia di Negara-negara Anggota Gerakan Non Blok dengan Latar Belakang Keanekaragaman Budaya, makalah disampaikan dalam Seminar “Masalah-masalah Gerakan Nonblok ke-4 Periode VI Tahun 1999-2000” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Masalah Gerakan Nonblok (GNB) Universitas Indonesia di Depok, 6 Desember 1999.
  • “Kedudukan dan Peran Polri Pasca Pemisahan dari TNI”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia di Jakarta, 2-3 Desember 1999.
  • Moderator Seminar Nasional 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam Departemen Agama RI di Depok, 2 Desember 1999.
  • “Pengalokasian Kewenangan Penyidikan dalam Peraturan Perundang-undangan: Suatu Permasalahan Pasca Pemisahan Polisi dari TNI”, makalah disampaikan dalam Round Table Discussion dengan tema “Polisi Pasca Pemisahan dari TNI: Menuju Polisi Sipil yang Mandiri” yang diselenggarakan oleh Research Institute for Democracy and Peace (RIDEP) di Jakarta, 2 Desember 1999.
  • “Usaha Kesra Bukan Tanggung Jawab Masyarakat”, Artikel Kolom dalam Tabloid Integrasi, 29 Nopember 1999.
  • “Alternative Dispute Resolution: Negosiasi dan Mediasi”, materi Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Surabaya, 26-27 Nopember 1999.
  • “Komisi Nasional Penyiaran”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi dengan Tim Penyusun Konsep Komisi Nasional Penyiaran dari Lima TV Swasta di Bogor, 25 Nopember 1999.
  • Peserta Diskusi Ahli Persiapan Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan International Republican Institute (IRI) di Jakarta, 23 Nopember 1999.
  • “Tentang Negara Federasi”, Artikel Kolom dalam Tabloid Integrasi, 22 Nopember 1999.
  • “Mengkritisi Likudidasi Departemen Sosial: Suatu Tinjauan Akademis”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Forum Kesejahteraan Sosial Mahasiswa Program Pascasarjana Kekhususan Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia di Jakarta, 13 Nopember 1999.
  • “Mencari Solusi Damai Bagi Masalah Aceh”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show “Di Balik Berita” di SCTV Jakarta, 10 Nopember 1999.
  • “Politik Hukum Indonesia 1999-2004”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Kuliah Umum/Pembukaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” di Semarang, 5 Nopember 1999.
  • “Membangun Sistem Oposisi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show Saksi (Saran, Aksi dan Visi) di Indosiar Jakarta, 25 Oktober 1999.
  • “Detik-detik Menjelang Pemilihan Presiden RI”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Talk Show tentang “Aspirasi SU MPR 1999” yang diselenggarakan oleh Radio Trijaya FM di Jakarta, 20 Oktober 1999.
  • “Epilog Kasus Soeharto”, Artikel Kolom Majalah Panji Masyarakat, 20 Oktober 1999.
  • “Sidang Umum MPR dan Pemfokusan Masalah Pokok”, Artikel Kolom Khusus “Analisis” Harian Republika, 19 Oktober 1999.
  • “Jakarta Abad XXI dalam Perspektif Hukum”, pokok-pokok pikiran disampaikan sebagai Pembahas dalam Bedah dan Peluncuran Buku “Pandangan Perempuan tentang Jakarta Abad XXI” yang diselenggarakan oleh Partai Perempuan Indonesia di Jakarta, 18 Oktober 1999.
  • “Capres Alternatif”, Artikel Kolom Khusus “Analisis” Harian Republika, 15 Oktober 1999.
  • “ADR dan Arbitrase”, Materi Kuliah Disampaikan dalam “Pelatihan Hukum Profesional” yang diselenggarakan oleh PT Telkom Bandung, 15 Oktober 1999.
  • Moderator Sesi tentang “Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis” dalam Seminar Hukum Nasional VII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, 14 Oktober 1999.
  • “Perubahan UUD   1945”,    makalah     disampaikan     dalam     Roundtable     Discussion      tentang”     Amandemen
  • Undang-Undang Dasar   1945″   yang   diselenggarakan    oleh    Komite    Independen    Pemantau    Pemilu Indonesia di Jakarta, 13 Oktober 1999.
  • “Pengembangan Sistem Kontrol yang Efektif Terhadap Pemerintahan Indonesia dan Pengalaman Negara Lain”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam “Simposium Kendali Masyarakat dalam Proses Penganggaran Pemerintah Lokal” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PPSK) di Jakarta, 13 Oktober 1999.
  • “Pertanggungjawaban Presiden: Disampaikan Kepada MPR yang Baru atau yang Lama?”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam talk show di Radio Jakarta News FM di Jakarta, 11 Oktober 1999.
  • “Pemisahan DPR dan MPR”, Topik Pembicaraan dalam Diskusi talk show “Bincang-bincang” di ANTV Jakarta, 11 Oktober 1999.
  • “Sidang Umum MPR dan Pemilihan Presiden: Masalah-masalah Konstitusi yang Muncul”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Setengah Hari dengan tema “Sidang Umum MPR 1999 dan Perlunya Calon Presiden Alternatif” yang diselenggarakan oleh Forum Generasi Peduli Konstitusi di Jakarta, 10 Oktober 1999.
  • Peserta “Seminar on Economics Laws and Institutions: Indonesia and Japan” diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Ministry of International Trade and Industry, Institute of Developing Economics, dan Japan External Trade Organization (ketiganya yang disebut terakhir dari Jepang) di Jakarta, 4-5 Oktober 1999.
  • “Pertanggungjawaban Presiden”, Artikel Kolom Khusus “Analisis” Harian Republika, 2 Oktober 1999.
  • Pembicara Program Mingguan “Diskusi Opini Live – Jakarta First Channel” Radio Trijaya FM di Jakarta, 27 September 1999.
  • “Perubahan Undang-Undang Dasar”, makalah disampaikan dalam Simposium Nasional dengan tema “Mendobrak Tatanan Lama untuk Menggelar Tatanan Baru Menuju Perbaikan Kehidupan Masyarakat Secara Funfamental” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IKM Universitas Indonesia di Jakarta, 25 September 1999.
  • Anggota Peserta Diskusi Bulanan Peer’s Group Pusat Kajian Australia Universitas Indonesia Depok, 24 September 1999.
  • Peserta Sarasehan “Prospek Perwujudan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, 16 September 1999.
  • Moderator dan Pembaca Kesimpulan Seminar “Experience Gained from June Election: Resolving Complaitns and Disputes in the Election Process” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan International Foundation for Election Systems di Depok, 15 September 1999.
  • Moderator Diskusi Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia Jakarta di Jakarta, 10 September 1999.
  • “Pemilu dalam Wacana Demokrasi”, kumpulan tulisan disampaikan dalam Kuliah Perdana/Pembukaan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, 2 September 1999.
  • “Organisasi Nirlaba dan Hukum di Indonesia”, artikel terjemahan diterbitkan dalam buku Filantropi dan Hukum di Asia: Tantangan Untuk Indonesia. Jakarta: Asia Pacific Philanthropy Consortium, Agustus 1999.
  • Panitia Pengarah Diskusi Kajian Substansi Reformasi yang diselengagarakan oleh Badan Kerjasama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (BKS-IKAPTISI) di Jakarta dan Yogyakarta, Agustus-September 1999.
  • “Tragedi Keppres No. 47/1999”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 31 Agustus 1999.
  • “Hukum Nirlaba di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Hukum Nirlaba di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asia-Pacific Philanthropy Consortium (APPC) di Jakarta, 30 Agustus 1999.
  • “Konsep-konsep Ideal Bangsa”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Orientasi Perguruan Tinggi (OPT) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia di Kampus UI Depok, 25 Agustus 1999.
  • Pembicara dalam “Seminar on the Function of a Parliamentary Ombudsman in a Democratic State” dengan topik “Fungsi Ombudsman dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia” (“The Function of the Parliamentary Ombudsman and the Implementation of Human Rights”) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, 23-24 Agustus 1999.
  • “Demokrasi, Hukum, dan HAM dalam Indonesia Baru”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Panel Diskusi dengan tema “Supremasi Hukum Produk Perundang-undangan Orde Baru dan Penerusnya yang Perlu Direformasi Menuju Indonesia Baru” yang diselenggarakan oleh Panitia HUT ke-3 Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) di Jakarta, 21 Agustus 1999.
  • “Pemilu dalam Wacana Demokrasi: Antara Penyelesaian Hukum dan Politis terhadap Berbagai Pelanggaran Pemilu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi dan Bincang-bincang Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh Yayasan Penguatan Parstisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) di Jakarta, 18 Agustus 1999.
  • “Perspektif 54 Tahun Negara Hukum”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 18 Agustus 1999.
  • Peserta Diskusi tentang “Relasi Kuasa di Era Transisi” yang diselenggarakan oleh Harian Kompas, LP3ES, dan Yayasan Wakaf Paramadina di Jakarta, 13 Agustus 1999.
  • Peserta Diskusi Intern Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan topik “Implikasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pembangunan dan Penyelenggaraan Sektor Transportasi” di Kampus UI Depok, 12 Agustus 1999.
  • “Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, dan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Bidang Hak-hak Asasi Manusia”, makalah disampaikan dalam Forum Dialog tentang ADR yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman RI dan The Asia Foundation di Jakarta, 12 Agustus 1999.
  • “Aspek Korporasi dalam Kaitan BUMN dengan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Kontrak dan Hukum Tata Negara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Brainstorming Terbatas yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) di Jakarta, 11 Agustus 1999.
  • “Sejarah Pemikiran dan Perdebatan HAM di Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Pendidikan HAM Bagi Aktivis Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dan Santri Pesantren yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta, 4 Agustus 1999.
  • “Di Balik Kontroversi Penetapan Hasil Pemilu”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 4 Agustus 1999.
  • “Perspektif: Perubahan UUD 1945 yang Bagaimana?”, Artikel Kolom Majalah Indikator, Agustus 1999.
  • “Pelanggaran HAM dalam Perselisihan Perburuhan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Internal (Gelar Perkara) yang diselenggarakan oleh Biro Advokasi Buruh Institut Sosial Jakarta di Jakarta, 29 Juli 1999.
  • “Komisi Pemilihan Umum dan Etika Pemerintahan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show “Dialog Khusus” di TVRI Jakarta, 29 Juli 1999.
  • “Masalah di Komisi Pemilihan Umum”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show “Pro dan Kontra” yang diselenggarakan oleh Televisi Pendidikan Indonesia di Jakarta, 29 Juli 1999.
  • Moderator dalam Diskusi “Prospek Pengubahan UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 1999” yang diselenggarakan oleh Majalah Panji Masyarakat di Jakarta, 26 Juli 1999.
  • “Komisi Pemberantasan Korupsi”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Seminar Sehari tentang “Badan Antikorupsi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta, 22 Juli 1999.
  • “GBHN Bidang Hukum dalam Perspektif Sejarah Hukum”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 21 Juli 1999.
  • “Dewan Perwakilan Daerah”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Nasional Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Parlemen Melalui Utusan Daerah yang diselenggarakan oleh Forum Kerja Indonesia di Jakarta, 19 Juli 1999.
  • “Perubahan Undang-Undang Dasar”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi untuk Persiapan Penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, 15 Juli 1999.
  • “Kontroversi PP No. 33 Tahun 1999”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 14 Juli 1999.
  • Peserta diskusi tentang “Sistem Peradilan di Indonesia” (Judiciary System) yang diselenggarakan oleh Tim Pengarah Persiapan Berfungsinya Pengadilan Niaga – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, 9 Juli 1999.
  • “KPU dan Sidang Umum MPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalamacara Talk Show “Di Balik Berita” di SCTV Jakarta, 7 Juli 1999.
  • “Campur Tangan Birokrasi dalam Pemilu 1999”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 7 Juli 1999.
  • “Komisi Pemberantasan Korupsi”, Artikel Kolom Majalah Panji Masyarakat, 7 Juli 1999.
  • “Dekrit Presiden 5 Juli 1959”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi tentang “Dekrit 5 Juli 1959: Koreksi atas Cara Kita Bernegara dalam Tinjauan Hukum, Sejarah, dan Politik” yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat di Jakarta, 5 Juli 1959.
  • “Peraturan KPU No. 11 Tahun 1999 dan Sidang Umum MPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam seminar dengan topik “Urgensi Memajukan Pelaksanaan SU MPR 1999” yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (BKS-IKAPTISI) di Jakarta, 30 Juni 1999.
  • “Beberapa Permasalahan Penetapan Hasil Pemilu di Kalsel, NTB, dan NTT”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 30 Juni 1999.
  • Peserta Aktif dan Penandatangan Deklarasi Kramat dalam Roundtable Discussion dengan tema “Penegakan Supremasi Hukum: Upaya Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Political Decision Maker” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di Jakarta, 29 Juni 1999.
  • Moderator dalam “Law Session” dalam Simposium dengan tema “In Search of Asian Civil Society in the Third Millenium: Comparative Perspectives on the Development of Civil Society in Japan and Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia di Kampus UI Depok, 29 Juni 1999.
  • “Mengungkap Pelanggaran Pemilu di Sulut (Pemilu Perlu Diulang)”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 23 Juni 1999.
  • “Hasil Pemilu 1999 dan Kemungkinan Perubahan Undang-Undang Dasar”, makalah disampaikan dalam Diskusi Intensif dengan tema “Konsekuensi Hasil Pemilu 1999 Terhadap Kemungkinan Perubahan UUD 1945” yang diselenggarakan oleh Harian Umum Suara Pembaruan di Jakarta, 22 Juni 1999.
  • “Panwaslu Kurang Mandiri”, Artikel Kolom Majalah Pilar, 22 Juni 1999.
  • “Ditunggu, Peran MA Sebagai Constitutional Court”, Catatan Hukum di Harian Kompas, 21 Juni 1999.
  • “Aspek Hukum Pemilu Ulangan dan Susulan”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 16 Juni 1999.
  • “Interview Panwaspus”, narasi yang diterbitkan dalam bentuk kaset dan diedarkan ke stasiun-stasiun radio di seluruh Indonesia oleh Friedrich-Naumann-Stiftung di Jakarta, 15 Juni 1999.
  • “GBHN dan Pengaturan Bidang Hukum dalam Perspektif Sejarah Hukum”, makalah disampaikan dalam Sarasehan GBHN yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP-PDI) Perjuangan di Depok, 15 Juni 1999.
  • “Mengawasi Pemilu di Singapura dan Johor Baru”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 9 Juni 1999.
  • “Stembus Accord”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 2 Juni
  • “Pemilu 1999: Antara Kecurangan Politik dan Pelanggaran Hukum”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Serial yang diselenggarakan oleh Jaringan Wartawan Pemantau Pemilu (JWPP) di Jakarta, 1 Juni 1999.
  • “Diskursus Kenegaraan Pasca Likuidasi BP7”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 26 Mei 1999.
  • “Dilema Pengawasan Pemilu”, Artikel Kolom Majalah Panji Masyarakat, 26 Mei 1999.
  • “Peranan Panwaspus dalam Mewujudkan Pemilu yang Jurdil”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Info Pemilu” di Indosiar, 22 Mei 1999.
  • “Pelanggaran Pra Kampanye Pemilu”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 19 Mei 1999.
  • “Perubahan Undang-Undang Dasar”, Artikel Kolom Tabloid Berita  Keadilan, 12 Mei 1999.
  • “Antisipasi Kekerasan dalam Kampanye Pemilu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Dialog Khusus” di TVRI Jakarta, 11 Mei 1999.
  • “Perubahan Undang-Undang Dasar”, makalah disampaikan dalam Seminar Hukum dengan tema “Revisi UUD 1945 Sebagai Lanjutan Perjuangan Reformasi di Bidang Hukum” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Nasional dalam rangka Peringatan Ulang Tahun Emas Universitas Nasional (1949-1999) di Jakarta, 5 Mei 1999.
  • “Reformasi MPR”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 5 Mei 1999.
  • “Tahapan-tahapan Kegiatan Pemilu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara “Training for Trainers” yang diselenggarakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta di Ciloto, 2 Mei 1999.
  • “Empat Permasalahan Hukum Pemekaran Irian Jaya dan Maluku”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 28 April 1999.
  • “Kebebasan Pers dalam Era Reformasi”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema “Media Massa dan Pemilu” yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Jurnalis di Semarang, 26 April 1999.
  • “Pengadilan Pemilu, Perlu Majelis Khusus”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 21 April 1999.
  • “Pemilu, KPU, dan Konsep “Jalan Tengah””, Artikel Kolom Buletin Jaring, Edisi 14, April 1999.
  • “Pelanggaran Start Kampanye”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 14 April 1999.
  • “Dinamika Pemantauan Pemilu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show “Dialog Khusus” di TVRI Jakarta, 13 April 1999.
  • “Pemilihan Umum, Demokrasi, dan Paradigma Baru Kehidupan Politik: Beberapa Catatan”, makalah disampaikan dalam Lokakarya Ilmiah tentang “Pemilu dalam Masa Reformasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, 10 April 1999.
  • “Anatomi Pertimbangan Hukum MA”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 7 April 1999.
  • “Demokrasi Hukum”, Artikel Kolom di Tabloid Siaga, 2 April 1999.
  • “Pengadilan Terhadap Pelanggaran Pemilu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show “Saksi” di Indosiar, 31 Maret 1999.
  • “KPU dan Pemerintah”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara talk show “Di Balik Berita” di SCTV, 31 Maret 1999.
  • “KPU, MA, dan Pertimbangan Hukum”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 31 Maret 1999.
  • Peserta Roundtable Discussion on Civil Society’s View of Decentralization and Regional Autonomy yang diselenggarakan oleh The Ford Foundation dan World Bank di Jakarta, 30 Maret 1999.
  • “KPU, Fatwa Mahkamah Agung, dan Pengawasan Pemilu”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Nuansa Pagi RCTI, 29 Maret 1999.
  • Pengajar dalam bidang “Indonesian Judiciary” dalam Pelatihan Bahasa Inggris Hukum untuk Hakim Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 26 Maret 1999.
  • “KPU yang Bagaimana?”, makalah disampaikan dalam Diskusi Mingguan tentang Pemilihan Umum dengan tema “Membangun Kredibilitas KPU” yang diselenggarakan oleh Tim Realisasi Pendidikan Politik Masyarakat Universitas Indonesia di Jakarta, 25 Maret 1999.
  • “Gagasan Mendemisionerkan Pemerintah Habibie”, Artikel Kolom Tabloid Berita Keadilan, 24 Maret 1999.
  • Peserta Diskusi “Masalah Pemilu 1999 dan Kasus Ambon” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, 12 Maret 1999.
  • Peserta Diskusi III Forum Indonesia Muda (FIM) yang keenam dengan topik :”Keindonesiaan dalam Perspektif Kebudayaan” yang diselenggarakan oleh Harian Kompas, Yayasan Wakaf Paramadina, dan LP3ES di Jakarta, 11 Maret 1999.
  • Pembahas dari perspektif hukum dalam “Lokakarya Terbatas Tabungan Perumahan Pekerja Perusahaan (TP-3)” yang diselenggarakan Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia bekerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) di Jakarta, 11 Maret 1999.
  • “Komplemen IV: Kumpulan Materi Kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara; Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang Aktual”, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.
  • “Komplemen III: Kumpulan Materi Kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara; Himpunan Makalah tentang Otonomi Daerah”, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.
  • “Komplemen II: Kumpulan Materi Kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara; 1. Artikel dalam Jurnal Internasional, 2. Artikel dalam Publikasi Internasional, 3. Artikel Konferensi Internasional, 4. Artikel dalam Jurnal Nasional”, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.
  • “Komplemen I: Kumpulan Materi Kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara”, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.
  • Moderator dalam “Diskusi Terbatas tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 1999” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kampus Universitas Indonesia, Depok, 1 Maret 1999.
  • “Otonomi Daerah”, makalah disampaikan dalam Seminar Terbatas tentang “Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia di Jakarta, 27 Februari 1999.
  • “Otonomi Daerah dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”, makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang “Formulasi Masalah-masalah Strategis dalam Kajian Hukum di Indonesia: Sebuah Upaya Reposisi Reformasi Hukum” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) di Jakarta, 25-27 Februari 1999.
  • “Tembak di Tempat”, Artikel Kolom di Majalah Panji Masyarakat, 17 Februari 1999.
  • “Reformasi Mahkamah Agung”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Untuk Peradilan Independen di Jakarta, 4 Februari 1999.
  • “PNS-ABRI: Satu UU, Dua Hukum”, Catatan Hukum di Harian Kompas, 1 Februari 1999.
  • Peserta Aktif Lokakarya “Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta, 11-12 Januari 1999.
  • “HAM Universal dalam Era Reformasi”, Artikel Kolom di Buletin Jaring, Edisi 10, Desember 1998.
  • “Beberapa Catatan tentang Pembahasan RUU Bidang Politik Pasca Sidang Istimewa MPR 1998”, makalah disampaikan dalam Debat Publik dan Lokakarya tentang RUU Politik yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS), Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan, dan Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara (AGRESU) di Ujungpandang, 13-14 Desember 1998 dan Medan, 17-18 Desember 1998.
  • “Keppres KKN”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara Talk Show “Di Balik Berita” di SCTV Jakarta, 16 Desember 1998.
  • Pembicara dalam Dialog dengan tema “Pemilu 1999” yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila di Jakarta, 12 Desember 1998.
  • Peserta Roundtable Discussion tentang “Reformasi Mahkamah Agung” yang diselenggarakan oleh Serikat Pengacara Indonesia (SPI) di Jakarta, 9 Desember 1998.
  • Moderator Seminar dengan tema “Reformasi Hukum: Upaya Menuju Masyarakat Demokratis” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) di Jakarta, 6 Nopember 1998.
  • “Menyoal Perpu No. 2 Tahun 1998 dalam Era Reformasi”, makalah disampaikan dalam Program Orientasi Kampus Pramita bagi mahasiswa baru STIE, STT, dan UTN Pramita tahun akademik 1998-1999 di Kampus STIE Pramita Tangerang, 2 Oktober 1998.
  • “Penataan Kembali Kedudukan dan Hubungan antara Lembaga Tertinggi Negara dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam kedudukan sebagai pembicara tamu (guest speaker) dalam acara perbincangan (talk-show) yang diselenggarakan oleh Institute for Policy and Development Studies (IPCOS) dan Radio Ramako FM 106.15 di Jakarta, 24 September 1998.
  • Peserta Diskusi III Forum Indonesia Muda (FIM) yang keenam dengan topik :”Keindonesiaan dalam Perspektif Demokratisasi” yang diselenggarakan oleh Harian Kompas, Yayasan Wakaf Paramadina, dan LP3ES di Gedung Gramedia Unit III, Jakarta 22 September 1998.
  • Narasumber tentang permasalahan reformasi hukum di Indonesia bagi Canadian Council for International Cooperation (CCIC), sebuah koalisi dari sejumlah organisasi Kanada yang mengadakan kunjungan ke Indonesia dan Thailand untuk melihat permasalahan krisis yang melanda dua negara tersebut di Jakarta, 4 September 1998.
  • Peserta Diskusi Panel tentang “Perpu No. 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum” yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Jakarta, 3 Agustus 1998.
  • Peserta Lokakarya “Profesionalisme dan Kemandirian Polri” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Kriminologi (FORKKRIM) dan Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) di Bandung, 3-4 Agustus 1998.
  • “Mahmakah Agung dan “Surat Sakti””, Artikel Kolom dalam Majalah Panji Masyarakat, 29 Juli 1998.
  • Anggota Tim Peneliti dengan tema “Kebijaksanaan Penanaman Modal Asing di Sektor Perdagangan dalam Rangka Menghadapi Era Perdagangan Bebas” (Peneliti Lapangan di Manado dan Bali), kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 1998.
  • “Constitutional Development in Indonesia 1996”, hasil penelitian tentang perkembangan dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia pada tahun 1996 yang diterbitkan dalam Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1996. Buku tersebut diterbitkan oleh Centre for Comparative Constitutional Studies, The University of Melbourne Law School, Australia, 1998.
  • “Transparansi Birokrasi, Partisipasi Rakyat, dan Peranan Kontrol Lembaga-lembaga Hukum dalam Perwujudan Negara Hukum”, makalah disampaikan dalam Seri Studi dan Lokakarya Tranparansi yang diselenggarakan oleh Center for Information and Development Studies (CIDES) – Friedrich Naumann Stiftung – Universitas Trisakti di Jakarta, 15 Juli 1998.
  • “Menegakkan Prinsip Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945”, makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema “Membangun Sistem Ekonomi, Politik, dan Hukum dalam Era Reformasi Menuju Kepada Indonesia Baru” yang diselenggarakan oleh Departemen Penelitian dan Pengkajian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) bekerjasama dengan Ikatan Alumni Universitas Trisakti di Jakarta, 14 Juli 1998.
  • “Reformasi Hukum Untuk Membangun Indonesia Baru”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Reformasi Ekonomi, Politik, dan Hukum Untuk Membangun Indonesia Baru” yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta, 8 Juli 1998.
  • “Sejarah Pemikiran HAM dan Universal Declaration of Human Rights”, makalah disampaikan dalam Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan III yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta, 7 Juli 1998.
  • “10 Catatan UU Politik”, Artikel Kolom Majalah Ummat, 22 Juni 1998.
  • “Alternatif Perubahan dan Penyempurnaan Paket Lima Undang-Undang Politik”, makalah disampaikan dalam Dialog Politik yang diselenggarakan oleh Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, 16 Juni 1998.
  • “Kontroversi Berhentinya Soeharto dan Naiknya Habibie”, Artikel Kolom Majalah Pilar, Edisi Reformasi, 3-16 Juni 1998.
  • “Reformasi dan Sidang Istimewa MPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Dialog dengan Narasumber yang diselenggarakan oleh Majelis Sinergi Kalam (MASIKA), Departemen Studi Opini Masyarakat (SOM) di Jakarta, 9 Juni 1998.
  • “Menyikapi Peralihan Kekuasaan Presiden RI 21 Mei 1998 Sehubungan dengan Cita-cita Perjuangan Reformasi Ditinjau dari Sudut Hukum Tata Negara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Penerima Beasiswa dan Alumni Yayasan Beasiswa Jakarta (IKPA-YBSJ) di Jakarta, 1 Juni 1998.
  • “Reformasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta, 28 Mei 1998.
  • “Alternatif Penyelenggaraan  Sidang   Istimewa   MPR   1998   dalam           Perspektif Hukum Tata Negara”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan jajaran Redaksi Majalah Ummat di Jakarta, 19-20 Mei 1998.
  • “Arti Penting Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Demokratisasi dan HAM”, makalah disampaikan dalam Seminar tentang “Pelaksanaan GBHN 1998 dan Prospek Reformasi Hukum” yang diselenggarakan oleh Serikat Pengacara Muda Indonesia (SPMI), Indonesian NGO’s Partnership Initiatives (INPI-PACT), dan Harian Kompas di Jakarta, 12 Mei 1998.
  • Moderator Panel Diskusi Hukum dengan tema “Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Menurut Pendekatan Hukum Tata Negara” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, 1 Mei 1998.
  • “Perpu Kepailitan”, Artikel Kolom dalam Majalah Panji Masyarakat, 27 April, 1998.
  • “Hukum Sebagai Sarana Perwujudan Kampus Perjuangan Rakyat”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema “Dari Kampus Perjuangan Orde Baru Menuju Kampus Perjuangan Rakyat” yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Program Pascasarjana (Forum Wacana) Universitas Indonesia di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, 23 April 1998.
  • Peserta Diskusi Panel dalam Rangka Ulang Tahun Majalah Panji Masyarakat dengan tema “Aktualisasi Kepemimpinan dalam Islam” di Jakarta, 19 April 1998.
  • “Reformasi Hukum di Masa Krisis”,  Catatan Hukum  dalam Harian Kompas, 13 April 1998.
  • “Urgensi Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Kewibawaan Lembaga Peradilan”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Latihan Kader II Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta di Graha Insan Cita Depok, 13 April 1998.
  • Konsultan Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta pada Penelitian Hukum di Desa Lebak Picung, Sukabumi, Jawa Barat, 1 April 1998.
  • “Komplemen II: Kumpulan Materi Kuliah Hukum Tata Negara; 1. Artikel dalam Jurnal Internasional, 2. Artikel Konferensi Internasional”, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998.
  • “Komplemen I: Kumpulan Materi Kuliah Hukum Tata Negara”, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998.
  • “Evaluasi Sidang Umum MPR 1998 dan Kabinet Pembangunan VII”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Gazebo FISIP UI, Kampus Baru, Depok, 24 Maret 1998.
  • “Politik Hukum dan HAM”, Artikel Kolom dalam Majalah Panji Masyarakat, 23 Maret 1998.
  • “Perkembangan Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan”, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan Staf Ahli Panglima ABRI tentang “Lembaga Swadaya Masyarakat” di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta, 20 Maret 1998.
  • “HAM Barat dan Islam”, Artikel Kolom dalam Majalah Panji Masyarakat, 23 Februari 1998.
  • Moderator dalam Konferensi Nasional Kajian Australia yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Australia Universitas Indonesia di Kampus UI Depok, 19-20 Februari 1998.
  • “Reformasi Ketatanegaraan dalam Format Hukum di Indonesia”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam Debat Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Radio A.R.H. Jakarta, 16 Februari 1998.
  • “Undang-Undang Lembaga Kepresidenan”, makalah disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh MIK-Pijar Indonesia, 23 Januari 1998.
  • “Pembinaan Hukum Nasional”, makalah disampaikan dalam Pendidikan Calon Hakim Angkatan IX Tahun Anggaran 1997/1998 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman RI di Jakarta, 13 Januari 1998.
  • “Nonprofit Organizations in Indonesia”, makalah disampaikan dalam Comparative Nonprofit Law Project Final Conference yang diselenggarakan oleh Asia-Pacific Philanthropy Consortium di The Regent Hotel, Bangkok, Thailand, 8 January 1998.
  • “Telaah Kritis Pembangunan Hukum Indonesia 1997, Prospek dan Tantangannya dalam Tahun 1998”, makalah disampaikan dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta di Jakarta, 29 Desember 1997.
  • “Pokok-pokok Pemikiran tentang Pengalokasian Kewenangan Penyidikan dalam Perundang-undangan (Kebijakan Legislatif)”, makalah disampaikan dalam Seminar tentang “Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hotel Patra Jasa Semarang, 20 Desember 1997.
  • Ketua Pelaksana Diskusi Bulanan Hukum Tata Negara dengan tema “Proses Penyusunan Tiga Rancangan Undang-Undang Bidang Politik Tahun 1969: Suatu Tinjauan Sejarah” yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Kampus Baru UI Depok, 18 Desember 1997.
  • “Arah Kebijakan Perbankan (Menuangkannya dalam Peraturan) Dilihat dari Sudut Hukum Tata Negara”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel-Forum Nasional dengan tema “Tinjauan Terhadap SK Menkeu RI No. Peng-86/MK/1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha Bank Umum” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jayabaya di Jakarta, 17 Desember 1997.
  • Ketua Pelaksana Diskusi Bulanan Hukum Tata Negara dengan tema “Sistem Demokrasi Pancasila Menurut UUD 1945 yang Bersumber dan Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945” yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Kampus Baru UI Depok, 11 Desember 1997.
  • “Sejarah Pemikiran HAM dan Universal Declaration of Human Rights”, makalah disampaikan dalam Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia bagi Aktivis Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dan Santri Pesantren di Wisma PKBI Jakarta, 1 Desember 1997.
  • Moderator dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tema “Peluang dan Tantangan Mahkamah Agung Menuju Millenium Baru” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 25 Nopember 1997.
  • “Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila: Studi tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara”, Laporan Penelitian Mandiri yang dibiayai SPP/DPP Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24 Nopember 1997.
  • “Masalah-masalah Politik dan Konstitusionalisme”, makalah disampaikan dalam Simposium Nasional dengan tema “Etika Politik dan Kekuasaan: Sebuah Keharusan” yang diselenggarakan oleh Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Bedugul, Bali, 22 Nopember 1997.
  • “Konsolidasi di Mahkamah Agung”, artikel dimuat dalam majalah eLegansi Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang, edisi 5/Oktober/Tahun II/1997, hal. 19-20.
  • “Ketetapan MPR tentang Demokrasi dan HAM”, artikel khusus dalam Harian Kompas, 20 Oktober 1997.
  • Peserta Seminar Nasional tentang “Prospek Bisnis Pertambangan dalam Hukum Pertambangan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat di Jakarta, 9 Oktober 1997.
  • “Lembaga-lembaga Hukum dan Perwujudan Negara Hukum”, makalah disampaikan sebagai tanggapan terhadap Project Analysis tentang “Legal Institutions” dalam Lokakarya Penyajian Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia di Hotel Indonesia, Jakarta, 8-9 September 1997.
  • “Menghidupkan Kembali Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998?”, artikel opini dalam Harian Kompas, 4 Oktober 1997.
  • “Mass Organisations Law”, artikel dalam Australia-Indonesia Legal Development Foundation Newsletter, Agustus 1997, hal. 19-20.
  • “Staf Ahli DPR”, pokok-pokok pikiran disampaikan dalam acara talk show “Di Balik Berita” di SCTV, 13 Agustus 1997.
  • “RUU Polri dan Penghormatan Terhadap HAM”, artikel khusus dalam Harian Kompas, 28 Juli 1997.
  • “Constitutional Development in Indonesia 1995”, hasil penelitian tentang perkembangan dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia pada tahun 1995 yang diterbitkan dalam Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1995. Buku tersebut diterbitkan oleh Centre for Comparative Constitutional Studies, The University of Melbourne Law School, Australia, 1997.
  • “The Case of Voting in the People’s Consultative Assembly”, artikel dalam Graham Hassall & Cheryl Saunders,, The People’s Representatives: Electoral Systems in the Asia-Pacific Region yang diterbitkan oleh Allen & Unwin Pty Ltd., Australia, 1997.
  • “Pemilu dan Demokrasi di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Diskusi Hukum tentang “Sistem dan Cara Penyelenggaraan Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Nasional, Jakarta, 10 Juli 1997.
  • “Universal Declaration of Human Rights”, makalah disampaikan dalam forum “Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia Bagi Para Aktivis Ornop/LSM dan Santri Pesantren” di Jakarta, 25 Juni 1997.
  • “Mahkamah Agung dan Hak Menguji UU”, artikel khusus dalam Harian Kompas, 17 Juni 1997.
  • “Perubahan Tata Tertib DPR dan Hubungan MA-DPR”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 5 Mei 1997.
  • “Legal Report of the Nonprofit Activities in Indonesia”, hasil penelitian disampaikan dalam “Second Conference for Legal Specialist” yang diselenggarakan oleh Asia-Pacific Philanthropy Consortium, Comparative Nonprofit Law Project, di Manila, Filipina, 10-13 April 1997.
  • “NGOs and the Rights to Associate in Indonesia”, makalah tunggal yang disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh The Asian Law Centre dan Centre for Comparative Constitutional Studies di University of Melbourne Law School, Australia, 4 April 1997.
  • “Kelembagaan dan Mekanisme Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan”, makalah disampaikan dalam Seminar tentang “Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perdagangan” yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI bekerjasama dengan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Lembaga Penelitian Universitas Indonesia di Jakarta, 27 Februari 1997.
  • “Merenungkan Kembali Esensi “Negara Hukum””, Periskop dalam Majalah Tiras, No. 50, 9 Januari 1997.
  • “Perubahan UU Pokok Pers”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 23 Desember 1996.
  • “Sulitnya Menggapai Keadilan”, Timbangan (Resensi) Buku dalam Majalah Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Desember 1996.
  • “Negara Orde Baru dan Hak-hak Rakyat”, makalah disampaikan dalam Diskusi I Forum Indonesia Muda (FIM, suatu forum diskusi yang disponsori oleh Harian Kompas, Yayasan Paramadina, dan LP3ES) Putaran ke-2 di Jakarta, 12 Desember 1996.
  • “Mahkamah Agung Sebagai “Benteng Terakhir” Kekuasaan”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 25 Nopember 1996.
  • “Nonprofit Organizations and the Legal Foundations in Indonesia: A Preliminary Study”, hasil penelitian disampaikan pada forum “First Conference and Workshop for Legal Specialist” yang diselenggarakan oleh Asia-Pacific Philanthropy Consortium, Comparative Nonprofit Law Project, di Manila, Filipina, 31 Oktober – 3 Nopember 1996.
  • “Perkuliahan Hukum Tata Negara dan Era Perdagangan Bebas”, makalah disampaikan dalam Forum Komunikasi Bidang Hukum dengan tema “Tanggapan Pendidikan Tinggi dalam Bidang Hukum Menghadapi Era Pasar Bebas” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Bandungan, Ambarawa, 18-21 Nopember 1996.
  • “Pengacara dan Perubahan Sosial”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 28 Oktober 1996.
  • “Retrospeksi 72 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum”, Warta UI, No. 74, Oktober 1996.
  • “Sipadan-Ligitan: Menanti Keadilan Mahkamah Internasional”, Media Indonesia, 10 Oktober 1996.
  • “Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 7 Oktober 1996.
  • “Caleg”, Media Indonesia Minggu, 22 September 1996.
  • “Lowongnya Pejabat Wakil Ketua Mahkamah Agung”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 16 September 1996.
  • “Lembaga-lembaga Hukum dan Demokratisasi”, makalah disampaikan dalam forum “Konferensi Nasional tentang Dinamika Perubahan, Kebebasan, Stabilitas, dan Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Center for Information and Development Studies (CIDES) di Jakarta, 26-27 Agustus 1996.
  • “Tembak di Tempat dan UU Keadaan Bahaya”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 12 Agustus 1996.
  • “Bahasa Hukum”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 5 Agustus 1996.
  • “Bahwa Politik Tetap Panglima”, Resensi Buku dalam Majalah Gatra, 20 Juli 1996.
  • “37 Tahun ‘Dekrit Presiden'”, Media Indonesia, 5 Juli 1996.
  • “Polisi dan Kamtibmas”, Media Indonesia, 1 Juli 1996.
  • “Menyelesaikan “Isu” Kolusi dengan Kolusi”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 1 Juli 1996.
  • “PTUN, Negara Hukum, dan Negara Kekuasaan”, Media Indonesia, 19 Juni 1996.
  • “Pendekatan Keamanan Versus Pendekatan Hukum”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 20 Mei 1996.
  • “Mahkamah Agung dan Isu Kolusi”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 15 April 1996.
  • “Demoralisasi Oknum Aparat Penegak Hukum”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 29 Januari 1996.
  • “Soal Kebebasan Hakim”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 18 Desember 1996.
  • “Constitutional Development in Indonesia 1994”, hasil penelitian tentang perkembangan dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia pada tahun 1994 yang diterbitkan dalam Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1994. Buku tersebut diterbitkan oleh Centre for Comparative Constitutional Studies, The University of Melbourne Law School, Australia, 1996.
  • “The Need for a Constitutional Court in Indonesia”, makalah disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema “Indonesian Law: The First 50 Years” yang diselenggarakan oleh The Asian Law Centre, University of Melbourne Law School, Australia, 28 September 1995.
  • “Negara Tanpa Penjara”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 18 September 1995.
  • “Pengadilan Politik”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 4 September 1995.
  • “Development of Constitutional Law in Asia-Pacific Countries: Freedom of the Press in Indonesia”, makalah disampaikan dalam “The 14th LAWASIA Biennial Conference di Beijing, RRC, 16 – 20 Agustus 1995.
  • “Laporan Freedom House (FH) dan Politik Hukum Pers Indonesia”, Suara Pembaruan, 3 Agustus 1995.
  • “Konstitusi, Keadilan,  dan  Bisnis  Anak  Pejabat”,   Catatan  Hukum dalam Harian Kompas, 24 Juli 1995.
  • “Gagasan tentang Mahkamah Konstitusi”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 3 Juli 1995.
  • “The Institutional Role of Representatives and the Decision-Making Process in Indonesia: The Case of Voting in the People’s Consultative Assembly”, makalah disampaikan dalam “The Second Conference of the LAWASIA Comparative Constitutional Law Standing Committee di Kathmandu, Nepal, 7-10 Desember 1994.
  • “Mencari Esensi “Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab””, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 2 Juli 1994.
  • “Democratization of Constitutional and Political Life in Indonesia After the 1992 General Election and the 1993 Plenary Session of the People’s Consultative Assembly”, hasil penelitian tentang perkembangan dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia pada tahun 1993 yang diterbitkan dalam Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1993. Buku tersebut diterbitkan oleh Centre for Comparative Constitutional Studies, The University of Melbourne Law School, Australia, 1995.
  • “Human Rights, Cultural Relativism, and Non-Aligned Countries Perspective”, artikel yang dimuat dalam Majalah Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Juni 1994.
  • Anggota Tim “Studi Evaluasi Terhadap Proyek Penerangan Hukum DKI Jakarta”, kerjasama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994.
  • “Kekuasaan Kehakiman, Keadilan, dan Negara Hukum”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 7 Mei 1994.
  • “Mempersoalkan Kembali Makna Kebebasan Akademik”, Catatan Hukum dalam Harian Kompas, 18 Desember 1993.
  • “The Culture of Democracy in Indonesia”, artikel yang dimuat dalam buku Beberapa Permasalahan Hukum dan Penegakannya: Kumpulan Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diterbitkan di Jakarta, Nopember 1993.
  • Pembangunan Hukum dan Demokrasi, sebuah buku yang diterbitkan oleh Dasamedia Utama di Jakarta, 1993.
  • “Fenomena Arus Bawah dalam Kehidupan Politik Indonesia”, makalah disampaikan dalam Diskusi Bulanan di MKGR tentang “Mahasiswa dan Demokrasi” yang diselenggarakan di Jakarta, 1993.
  • “Demokrasi Berdasarkan Konstitusi: Mungkinkah Terjelma dalam Realita?”, artikel yang diterbitkan dalam Majalah Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Juni, 1993.
  • Sekretaris Tim Peneliti dan Penyusun “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen”, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1992-1993.
  • “Do Human Rights Exist in Our World?”, artikel yang dimuat dalam The Observer (The Independent Newspaper Serving Notre Dame and Saint Mary’s), Notre Dame, Indiana, USA, Desember 1992.
  • Ketua Tim Peneliti dengan tema “Ketetapan-Ketetapan MPR tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris MPR” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992.
  • Anggota Tim Peneliti dan Penyusun “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Usaha Kecil”, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1991-1992.
  • Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 Sangat Besar, sebuah buku yang ditulis bersama-sama dengan Notaris Dr. H.M. Ridhwan Indra Ahadian, S.H. dan diterbitkan oleh C.V. Gunung Agung di Jakarta, 1992.
  • “Negara Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peranan Hakimnya”, artikel yang diterbitkan dalam Majalah Ilmiah Hukum dan Pembangunan, April 1992.
  • Hukum dan Demokrasi, sebuah buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 1991.
  • “Politik Hukum dan Kekuasaan Hakim”, Timbangan (Resensi) Buku yang diterbitkan dalam Majalah Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Juni 1991.
  • Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara Untuk Perkuliahan “Hukum Tata Negara” dan “Lembaga Kepresidenan”, sebuah buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991.
  • Peserta Seminar Nasional Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, 1991.
  • Peserta tetap Diskusi Terbatas Dua Bulanan Forum Indonesia Muda (FIM) di Harian Kompas, Jakarta, sejak 1991.
  • Moderator dalam pelbagai Seminar di Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, sejak 1991.
  • “Undang-Undang yang Tidak Perlu Dirisaukan”, Telaah (Resensi) Buku yang diterbitkan Majalah Forum Keadilan, Juni, 1991.
  • “Pembreidelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan pembatalan SIUPP”, artikel yang diterbitkan dalam Majalah Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Februari 1991.
  • “Kultur Demokrasi dan Kepemimpinan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, artikel yang diterbitkan dalam Majalah Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Agustus 1990.
  • “Bahan-bahan Pelengkap Perkuliahan Mata Kuliah “Kekuasaan Kehakiman” (Peninjauan dari Segi Hukum Tata Negara)”, sebuah diktat kuliah yang diterbitkan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
  • “Pendidikan Hukum dan Sarjana Hukum Siap Pakai”, artikel yang diterbitkan dalam rangka memperingati 66 tahun Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, 24 Oktober 1990.
  • “UMPTN 1990: Prospek dan Masalahnya”, makalah disampaikan dalam Seminar UMPTN yang diselenggarakan di Jakarta, 20 Mei 1990.
  • “Dasar-dasar Manajemen”, makalah disampaikan dalam forum “Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar” yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 5 Maret 1990.
  • Peserta dalam pelbagai acara Diskusi Ilmiah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sejak 1990.
  • Perumus Kesimpulan   Seminar  “Gaya  Hidup   Mahasiswa”    di      Universitas     Indonesia, 1990.
  • Ketua Pelaksana   dan   Moderator   Seminar   Nasional   “Mewujudkan       Pemerintahan Berdasar Atas Hukum”, kerjasama Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PP-PERSAHI) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
  • Moderator dalam acara Orientasi Pendidikan (Ordik) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990-1991.
  • “Mempersoalkan Kebebasan Pers”, artikel yang dimuat dalam buku Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia, yang diterbitkan oleh Kelompok Studi Indonesia dan The Asia Foundation di Jakarta, 1989.
  • “Demokrasi: Sebuah Tinjauan Umum”, artikel terjemahan (yang diterjemahkan bersama-sama dengan Endriyo Soeprastiyo) yang dimuat dalam buku Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia, yang diterbitkan oleh Kelompok Studi Indonesia dan The Asia Foundation di Jakarta, 1989.
  • “Memahami Demokrasi Melalui Pendekatan Baru”, artikel terjemahan (yang diterjemahkan bersama-sama dengan Mutiara Dewi Apriasti) yang dimuat dalam buku Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia, yang diterbitkan oleh Kelompok Studi Indonesia dan The Asia Foundation di Jakarta, 1989.
  • “Pemimpin Bangsa: Menurut Benny dan Natsir”, artikel yang dimuat dalam buku Mohammad Natsir: Pemandu Ummat yang diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta, 1989.
  • “Filipina dan Dua Kacamata”, Resensi Buku dalam Warta UI, No. 36, Februari 1989.
  • “Kasus ‘Gubuk Derita’ dalam Tinjauan HTUN”, Warta UI, No. 36, Februari 1989.
  • “PMDK dan “Isu” DO”, artikel opini dalam Harian Kompas, 31 Januari
  • Peserta Seminar Nasional “30 Tahun Kembali Kepada UUD 1945” di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Juli 1989.
  • Wakil Ketua Panitia Seminar “Tiga Dasawarsa Kembali Kepada UUD 1945” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 1989.
  • Moderator dalam forum “ASEAN Law Student Conference” di Jakarta, 1989.
  • Sekretaris Panitia “Percakapan Ilmiah Mengenai Sidang Umum MPR 1988 dalam Perspektif Hukum Tata Negara” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
  • “Menegaskan Konsep Demokrasi di Indonesia”, Resensi Buku dalam Warta UI, No. 34, Agustus 1988.
  • “Sistem Pendidikan Tinggi Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.
  • “Proklamasi”, artikel dalam Warta UI, No. 34, Agustus 1988.
  • “Dari Pameran dan Seminar Hukum Laut di FH: Pertahanan Keamanan Untuk Nusantara”, artikel dalam Warta UI, No. 32, April 1988.
  • “Pengembangan Kurikulum Hak-hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum dan Pembangunan Nasional”, makalah yang ditulis untuk Lomba Penulisan Ilmiah Masalah-masalah Hukum dan Pembangunan (LOKUM) yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1988. Makalah ini berhasil meraih predikat Juara Pertama.
  • “Mencari Kaitan Antara ‘Das Sollen’ dan ‘Das Sein'”, Resensi Buku dalam Warta UI, No. 30, Januari 1988.
  • “Dari Seminar Hak Asasi Manusia: Kita Belum Dapat Menepuk Dada”, artikel dalam Warta UI, No. 30, Januari 1988.
  • “Makna Dies Natalis Bagi UI”, artikel dalam Warta UI, No. 30, Januari 1988.
  • Sekretaris Panitia Seminar “39 Tahun Pelaksanaan Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Desember 1997.
  • “Pangkalan Militer AS di Filipina dalam Tinjauan Hukum Tata Negara”, artikel dalam Warta UI, No. 29, Desember 1997.
  • “Menjelaskan Arti Kekuasaan yang Sebenarnya”, artikel dalam Warta UI, No. 29, Desember 1997.
  • “Mencari Bentuk Demokrasi yang Cocok”, Resensi Buku dalam Warta UI, No. 28, Agustus 1987.
  • “Keterkaitan Antara Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi”, Resensi Buku dalam Warta UI, No. 28, Agustus 1987.
  • Ketua Pelaksana Diskusi Ilmiah tentang Masalah-masalah Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987.
  • “Dari Pengukuhan Prof. Dr. Rustam Didong: Tabungan Agar Jadi Investasi Produktif”, artikel dalam Warta UI, No. 27, Maret 1987.
  • “Refleksi Faham Integralistik dan Kaitannya dengan Efektivitas DPR-MPR”, makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987.
  • “Kebutuhan Tenaga Perancang Perundang-undangan Indonesia”, artikel dalam Majalah Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Februari 1987.
  • “Kepemimpinan dan Masalahnya”, artikel dalam Sastra Smada, Mei 1982.
  • “Prinsip Dasar Pengolahan Data pada Komputer”, artikel dalam Sastra Smada, Desember 1982.
  • “Cara-cara Melatih Daya Ingat Otak yang Efisien”, artikel dalam Sastra Smada, Februari 1982.
  • “Kapsul Waktu”, artikel dalam Sastra Smada, Februari 1982.
Humas FH UI