Liza Priandhini, S.H., M.Kn.

Dalam dunia hukum kenotariatan Indonesia, nama Liza Priandhini, S.H., M.Kn. dikenal sebagai sosok profesional yang memadukan ketekunan, kecerdasan, dan integritas. Lahir dan besar di Indonesia, Liza menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Lulus dengan predikat Sarjana Hukum (S.H.), lalu melanjutkan pendidikan Magister Kenotariatan (M.Kn.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan ini memberinya pemahaman mendalam tentang aspek teknis dan teoritis dalam praktik kenotariatan dan pertanahan.

Dalam dunia profesional, Liza memegang peran sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Pandeglang, Banten. Ia melayani berbagai kebutuhan hukum masyarakat, mulai dari pembuatan akta jual beli tanah, perjanjian bisnis, pendirian perusahaan, hingga penyelesaian urusan hukum warisan. Salah satu portofolio penting yang pernah ditanganinya adalah penyusunan akta untuk PT. Banten West Java (BWJ), yang bergerak di bidang pariwisata nasional.

Tidak hanya aktif di bidang praktik hukum, Liza juga menyalurkan ilmunya di dunia akademik sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui pengajaran, seminar, dan diskusi ilmiah, ia turut membentuk generasi baru praktisi hukum yang handal.

Liza Priandhini kerap menjadi pembicara dalam berbagai seminar nasional. Salah satu kontribusinya adalah sebagai pembicara dalam program 100 Pembicara Alumni Notariat UI, membahas tema penting seperti “Permasalahan Wasiat dalam Praktik dan Peralihan Hak atas Tanah Karena Hibah Wasiat.”

Di balik kesibukan profesionalnya, Liza juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), menjadikannya sosok yang berkontribusi tidak hanya di praktik hukum tetapi juga dalam pengembangan profesi.

Berbekal visi membangun praktik hukum yang berintegritas dan misi mendukung kesadaran hukum masyarakat, Liza Priandhini terus melangkah maju, menjadikan profesi kenotariatan sebagai pilar penting dalam pembangunan hukum di Indonesia.