"JUDEX SET LEX LAGUENS" Sang Hakim adalah hukum yang berbicara.
Portal UI

Kresno Buntoro

Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D.

Pengajar/Lecturer

Kresno Buntoro adalah Staf Pengajar Tidak Tetap pada Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Biografi

Kresno Buntoro bergabung menjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2017. Kresno mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan peminatan Hukum Internasional dari Universitas Diponegoro Semarang.  Gelar Master of Laws in Public International Law dari University of Nottingham, United Kingdom, sedangkan gelar Doktor di bidang  Ocean and Transnational Security dari University of Wollongong, Australia.

Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D., adalah seorang perwira tinggi TNI-AL yang sejak 23 Juni 2021 menjabat Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut.

Selain pendidikan formal, Kresno mengikuti pendidikan khusus militer diantaranya: Sepamilsuk Bea Siswa ABRI II (1989) , Kursus Penyidik di Laut  (1992), Pendidikan Militer II (1996), Dikpangfung Banmin (1997), Kursus Jabatan Oditur Militer (1997), Dispute Settlement Course Clingendale, Netherland Diklapa II (2002), (1998), Seskoal Dikreg XLII (2004), Kursus Pelatihan HAM dan Humaniter (2006), Kursus Diplomasi (2010), Boundary Training Program on Maritime Boundaries Delimitation (2011), Maritime Security Course, NPS Montery, US (2014), Flag Officer Course Program (US Naval War College (2019).

Kresno Buntoro memulai karir militernya sebagai Mabes ABRI, Spers (1989-1990), Mabes TNI AL (Dinas Hukum) (1990-1992), Dinas Hidro-Osenaografi , Departemen Pertahanan (Biro Hukum: Kasubbag Hukum Laut dan Udara; Kasubbag Perencanaan Perundang-undangan) (1999-2003), Diskumal (Kasi Hukum Laut, Subdis Kumlater, Diskumal) (2005-2007), Dinas Hukum Angkatan Laut sebagai Kasi Hukum Internasional, Subdis Kumlater (2010-2011), Diskum Koarmabar sebagai Kadiskum (2011-2013), Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sebagai Kasubdis Kumlater (2013-2016), Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sebagai Sekretaris Dinas (2018-2021), Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut (2018-2021), dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Mabes TNI (2021-sekarang).

Disamping menjalankan karir militernya, Kresno Buntoro memliki pengalaman penugasan baik di dalam maupun luar negeri, sebagai panitia kerja perumusan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dibidang kemaritiman dan sebagai delegasi dalam perundingan, kerjasama dan dalam tingkat nasional maupun internassional,  diantaranya: Anggota Panitia Kerja dalam pembuatan PP tentang ALKI, PP tentang Koordinat Garis Pangkal Kepulauan, PP tentang Lintas Damai, RUU tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Perairan Indonesia dan Penegakan Hukum, UU tentang Pertahanan Negara, UU tentang Pertahanan, UU No.. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (2000-sekarang), Anggota pada Evaluasi Konvensi Trans National Organized Crime (TOC), Anggota pada Evaluasi Statuta Roma (international Criminal Court), Anggota Evaluasi UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Pertemuan internasional yang dihadiri diantaranya: Pertemuan Informal Penetapan ALKI dengan Amerika Serikat, Australia, Inggris, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, IMO, dan IHO, Sidang International Maritime Organization, Sidang International Maritime Organization dan International Hydrographic Organization, Expert Group Meeting United Nations Office of Drugs and Crimes (UNODC), Austria., pertemuan kerjasama antara TNI AL dengan Republic Singapore Navy di Singapore, Pertemuan TNI AL dan PLA Navy di Beijing, China, pertemuan kerjasama antara TNI AL dengan Angkatan Laut Vietnam di Hanoi, Delegasi RI di UNODC tentang IUU Fishing di Spanyol, selain itu beliau juga sebagai Anggota Tim di Wantannas, Anggota Pokja di Wantimpres, Anggota Tim Ahli di Satgas 115 (Pemberantasan Ilegal Fishing, Anggota Tim Ahli Perbatasan Laut di Kemenlu, Anggota Delri Penentuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok di IMO London.

Kresno aktif terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat terutama sebagai pembicara di berbagai Seminar Nasional dan Internasional, antara lain: Seminar Kelautan di Jakarta, 1995; World Ocean Conference 2009 di Manado; CILS Conference, Jakarta; Fishing Industry Seminar, Bangkok 2005; Workshop Law of the Sea Enforcement, Honolulu, Hawai Amerika Serikat, 1997; Maritime Security Desktop Exercise, Tahun 2011, 2012, 2013 (di Indonesia); Pembicara pada Workshop tentang Laut China Selatan, Xiamen University, Tiongkok, 2012, Pembicara pada Workshop tentang Laut China Selatan, GuiYang University, Tiongkok, 2012, Pembicara dan Pengajar pada Desktop Exercise antara Bakamla dengan Australian Border Force (sejak 2012 sd 2019) di Indonesia, Pembicara pada International Humanitarian Law Regional Workshop (Juli 2018) di Singapore, Pembicara pada FGD: Treatment of Refugees and Asylum Seekers (Maret 2019) di Jakarta, Pembicara pada Maritime Security di Forum APEC di Sydney Australia, Pembicara pada the 25th UNCLOS Anniversary Seminar, Feb 2020  di Jakarta; dll.

Selain mengajar sebagai pengajar tidak tetap Hukum Laut di FHUI, beliau juga menjadi  Pengajar Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Laut (STTAL), Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut , Universitas Esa Unggul, dan Universitas Veteran Jakarta (UPN).

Pendidikan

  • Doktor (Ph.D) Ocean and Transnational Security, University of Wollongong, Australia, 2010.
  • Master of Laws in Public International Law (LL.M) , University of Nottingham, United Kingdom, 1995.
  • Sarjana Hukum (S.H.) Hukum Internasional, dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.

Mata Kuliah

  • Hukum Laut

Buku

  • 2017: Buku, Nusantara & ALKI (Air Laut Kepulauan Indonesia), Penerbit Rajawali Perss
  • 2014: Buku, Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  • 2012: Buku, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala, Penerbit Sekolah Staf dan Komandi TNI (Seskoal)
  • 2011: Buku, Perspectives on Enhancing Safety and Security in Indonesian Waters, Penerbit LPHI Fakultas Hukum UI.
  • 2011: Buku, Indonesia, Asean, dan Laut China Selatan, Penerbit Badan Koordinasi Keamanan Laut.
  • Book Chapter : Air and Space Law

Jurnal

  • Artikel: “Tinjauan Yuridis Prompt Release Procedure Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020.
  • Artikel: “Kapabilatas Pengawak Container Scanner Security System Dalam Mendeteksi Barang-Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok”, Tim Penulis Bersama Angga Gatra dan Marsetio, Jurnal Keamanan Maritim, Vol. 6 No. 1.
  • Artikel: “Dampak Aktivitas Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap Keamanan Maritim Indonesia”, Tim Penulis Bersama Endeng Gumilang dan Hari Utomo, Jurnal Keamanan Maritim, Vol. 5 No. 2, 2019.
  • Artikel: “Optimalisasi Pemanduan Kapal dalam Meningkatkan Keamanan Maritim di selat Malaka dan Selat Singapura Guna Menjaga Kedaulatan Negara”, Tim Penulis bersama Rahmad Mahdi Wahyulianto dan Supartono, Jurnal Keamanan Maritim, Vol. 5 No. 2.
  • Article: “The Dispute of South China Sea from international law perspective”, Co- Author with Surya Wiranto, Hikmahanto Juwana, Sobar Sutisna, The Southeast Asia Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2017.
  • Artikel: “Konsep Bagi Beban dalam Keamanan Maritim di Nusantara Indonesia”, Jurnal Maritim Pusjianstra, 2016.
  • Article: “Rethinking Nusantara Indonesia: Legal Approach” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
  • Article: “Legal and Technical Issues on Designating Archipelagic Sea Lanes Passage: Indonesia Experience”, Jurnal Hukum Internasional, 2014.
  • Artikel: “Permasalahan dalam Implementasi Penarikan Garis Pangkal Kepulauan” Lex Jurnalica, 2014.
  • Artikel: “ Antara Piracy dan Armed Robbery at Sea (Tinjauan Singkat Keamanan di selat Malaka)”, Lex Jurnalica, 2014.
  • Article: “Perspectives on Enhancing Safety and Security in Indonesian Waters”, Jurnal Hukum Internasional, 2013.
  • Artikel: “ Kegiatan Militer di Zee dan Pelaksanaan Hot Pursuit di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional, 2013.
  • Article: “Burden Sharing: An Alternative Solution in order to Secure Choke Points within Indonesian Waters”, Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs”, Vol. 1 No. 4, 2009.
  • Peer Review of the Updated Commentary of Geneva Convention II; ICRC Jenewa.

Publikasi Populer

  • Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasional, Majalah Cakrawala.
  • Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, Sinar Harapan.

Email

  • kbuntoro@gmail.com